Bobroknya Program BPJS Kesehatan versi Aktivis Pers Mahasiswa

60

EIYWGPxIt2

M Rodhi Aulia – 09 Agustus 2015 15:17 wib

metrotvnews.com – Jakarta: Forum Alumni AKtivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAAPPMI) menilai program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejak diluncurkan selalu menuai keluhan.

“Sejak diluncurkan, BPJS Kesehatan menuai beragam keluhan. Mulai dari transparansi hingga buruknya kualitas pelayanan. Pembayaran ongkos rumah sakit oleh BPJS Kesehatan juga kerap dikeluhkan,” kata Presidium FAAPPMI Harli Muni, di Deresto Cafe, Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2015).

Kata dia, BPJS Kesehatan tidak mampu memastikan programnya terlaksana dengan baik di tengah kehidupan para pesertanya.

Misalkan, kata dia, penggunaan kartu BPJS yang baru bisa aktif sejak satu minggu diterima. Padahal sering kali sakit menimpa, tanpa terduga dan tidak mungkin bisa ditunda.

Belum lagi rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan sangat terbatas dan tidak fleksibel. Peserta BPJS hanya boleh memilih satu fasilitas kesehatan untuk memperoleh rujukan. Peserta tidak bisa ke faskes lain, kendati itu juga bekerja sama dengan BPJS.

“Kondisi itu menyulitkan orang yang sering berpergian atau bekerja di tempat yang jauh. Belum lagi penerapan alur pelayanan dengan rujukan berjenjang. Di mana sebelum ke rumah sakit, peserta wajib terlebih dahulu ke faskes tingkat I yang jadi rujukan. Sementara sakit bisa datang kapan saja dan di mana saja,” sesal Harli dalam diskusi publik yang bertajuk “BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?”.

Hal yang paling memberatkan kata dia adalah, ternyata tidak semua pembayaran biaya pengobatan ditanggung BPJS. Ini bertentangan dengan prinsip adanya layanan jaminan kesehatan nasional, yaitu berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara kata Harli, BPJS Kesehatan lahir melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Negara memberikan wewenang pada BPJS untuk bekerja sama dengan institusi penyedia jasa kesehatan, melakukan pengawasan dan mengelola jaminan sosial. Dia meminta BPJS bekerja sesuai Undang-Undang.

“Agar rasa keadilan bagi warga untuk mendapatkan kehidupan dan pelayanan kesehatan yang laik dapat segera terpenuhi,” tandasnya.
MBM

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 memang sudah berlangsung 17 April lalu. Rasanya menanti tanggal 17...

Berkaca pada kasus Via Vallen, dulu saya mengira kasus pelecehan seksual sangat susah untuk diselesaikan karena harus melawan dominasi laki-laki,...

Pagi ini (Rabu, 27/6/2018) saya lebih bergairah karena Argentina semalam menang. Bahkan siaran ulang pagi tadi masih kunikmati kembali gol...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...