Masih Banyak Keluhan Implementasi BPJS Kesehatan Akan Segera Dievaluasi Menyeluruh

Dipublikasi diLaman Berita
308

Masih banyaknya keluhan dari masyarakat dan tenaga kesehatan terkait mutu layanan dan kejelasan regulasi program yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengharuskan pemerintah untuk menggelar evaluasi implementasi program  Jaminan Kesehatan Nasional secara menyeluruh.

“Sejak diluncurkan, BPJS Kesehatan menuai beragam keluhan. Mulai dari transparansi hingga buruknya kualitas pelayanan. Pembayaran ongkos rumah sakit oleh BPJS Kesehatan juga kerap dikeluhkan,” kata Presidium FAAPPMI Harli Muni, di Pasar Festival, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2015) lalu.

Hal yang paling disorot adalah adanya rujukan lembaga jasa kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan jumlahnya sangat terbatas dan tidak fleksibel. Peserta BPJS hanya boleh memilih satu fasilitas kesehatan untuk memperoleh rujukan. Peserta tidak bisa ke faskes lain, kendati itu juga bekerja sama dengan BPJS.

“Kondisi itu menyulitkan orang yang sering berpergian atau bekerja di tempat yang jauh. Belum lagi penerapan alur pelayanan dengan rujukan berjenjang. Di mana sebelum ke rumah sakit, peserta wajib terlebih dahulu ke faskes tingkat I yang jadi rujukan. Sementara sakit bisa datang kapan saja dan di mana saja,” sesal Harli dalam diskusi publik yang bertajuk “BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?”.

Di bagian lain Presidium Dokter Indonesia Bersatu Yadi Permana mengatakan, biaya yang dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit, khususnya swasta, terlalu rendah untuk memenuhi tuntutan pelayanan secara optimal. Apalagi fasilitas yang tersedia belum memadai untuk melayani para pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Ini membuat rumah sakit swasta enggan ikut BPJS. Kalau rumah sakit pemerintah, tak akan masalah karena biayanya disubsidi,” kata Yadi.

Selain itu, pembayaran gaji dokter di RS swasta yang melayani BPJS tak menentu. Dokter dibayar Rp 2.000 per peserta JKN, sedangkan mereka dituntut bekerja sesuai dengan standar profesi.

Menurut Yadi, pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah merekomendasikan standar upah minimum bagi dokter umum, yaitu Rp 15 juta per bulan. Namun, para dokter, khususnya dokter muda, hanya mendapat upah Rp 2,5 juta per bulan karena disesuaikan anggaran daerah.

Selain itu, kebijakan pembiayaan JKN untuk paket pelayanan dibedakan antara RS tipe A, B, dan C. Contohnya, biaya operasi usus buntu bagi kelas C, di RS tipe A Rp 4,61 juta, di RS tipe B Rp 3,72 juta, dan di RS tipe C dengan biaya Rp 2,84 juta. “Jenis pengobatan yang diberikan sama, tetapi mengapa selisihnya terlalu besar?” ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR, Siti Masrifah, menyatakan, berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, fasilitas kesehatan untuk layanan JKN belum memadai. Bahkan, ada penurunan mutu layanan karena RS tidak bisa menutupi biaya layanan kesehatan.

Masalah lain yang muncul di antaranya aktivasi kartu kian lama, rujukan fasilitas kesehatan terbatas, dan tidak semua biaya terapi ditanggung BPJS Kesehatan. Contohnya, aktivasi kartu yang semula 7 hari diperpanjang menjadi 14 hari sampai 1 bulan.

“Untuk mencari solusi dari semua masalah BPJS Kesehatan, kami akan membentuk panitia kerja pada persidangan kelima dan keenam nanti. Mungkin pertengahan Agustus ini mulai dibahas,” kata Siti.

Menanggapi hal itu, Asisten Manajer Departemen Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan Suciati Mega Wardani mengatakan, pembahasan semua masalah dalam penerapan JKN baru bisa dilakukan setelah program itu berjalan dua tahun. “Evaluasi untuk pembahasan akan disiapkan akhir tahun ini,” ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Suciati, pelaksanaan JKN mengalami banyak kendala. Salah satunya, banyak peserta mandiri JKN tak membayar iuran bulanan. “Setelah mendapat pengobatan, banyak peserta mandiri tak memenuhi kewajiban membayar iuran. Akibatnya, keuangan BPJS Kesehatan defisit,” katanya.

Untuk membantu masyarakat yang tak paham sistem pembayaran memakai anjungan tunai mandiri (ATM), BPJS Kesehatan menyiapkan program penerimaan premi online bank (PPOB). Jadi, loket pembayaran iuran dengan uang tunai akan disediakan di sejumlah tempat, seperti pasar dan toko. Hal itu ditargetkan berjalan tiga bulan ke depan.

Suciati menambahkan, BPJS tetap memberi layanan bagi warga yang mengikuti prosedur dengan benar. Penyebab banyak peserta BPJS tak mendapat layanan adalah mereka tak memenuhi syarat yang ditetapkan.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

“Wah makeupnya kok STD banget sih” “Makeup-nya B ajah, siapa sih periasnya” “Pengantinnya gak manglingin, jadi gak istimewa” See, pernahkah kalian mendengar komentar seperti...

Kapitalis modern telah bergerilya untuk menjajah “Tubuh Perempuan”. Menjadikan perempuan sebagai makhluk konsumeris taat atas produk kapitalisme. Perempuan dibuat semakin...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Sebuah bidal menyebutkan, siapa tersentuh cinta maka mendadak ia bisa menjadi penyair. Tak menutup kemunginan juga menjadi seorang fotografer. Lantas apa jadinya jika sajak dan foto dikawinkan? Lukisan Cina kuno membuka jalan penafsiran puisifoto itu.

Oh thou whom neer my constant heart; One moment hath forgot; Tho fate severe hath bid us part; Yet still–forget...