KPI Desak DPR Sahkan RUU Penyandang Disabilitas

Data tidak pernah akurat karena masyarakat cenderung menyembunyikan kondisi disabilitas. Masyarakat harus dididik. Kalau tidak, data tidak akan pernah akurat,

Dipublikasi diMetrotvnews.com
83
Suasana diskusi untuk penyandang disabilitas--Metrotvnews.com/Githa Farahdina

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mendesak DPR dan pemerintah lebih peka terhadap penyandang disabilitas. Salah satunya melalui percepatan penyelesaian RUU Penyandang Disabilitas.

“Mendesak pemerintah dan DPR RI menuntaskan dan segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang,” tegas Presidium Nasional Perempuan Penyandang Disabilitas Maulani A Rotinsulu di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2015).

Tak hanya itu, wanita yang juga dikenal pegiat KPI ini menuntut DPR dan pemerintah mensosialisasikan RUU Disabilitas, dan membuka ruang seluasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam penyempurnaan RUU Penyandang Disabilitas. Pihak legislatif juga harus melakukan konsultasi publik di berbagai daerah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. “Guna membangun komitmen semua pihak untuk melaksanakan UU Penyandang Disabilitas,” tambahnya.

Pemerintah dan DPR juga diminta bekerja sama dengan media, untuk membangun diskursus dan kepedulian semua pihak dalam membela, menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Sementara Sekjen KPI Dian Kartikasari menegaskan, masyarakat harus mendapat pendidikan yang baik soal bagaimana menyikapi disabilitas. Pasalnya, hingga saat ini masyarakat kerap menyembunyikan ketika kerabat atau anak mereka menyandang disabilitas.

Hal ini berkaitan dengan pendataan statistik jumlah penyandang diasbilitas di negeri ini. Angka yang tertera dalam statistik penyandang disabilitas dinilai penting untuk menjadi faktor pendorong segera disahkannya RUU Penyandang Disabilitas.

“Data tidak pernah akurat karena masyarakat cenderung menyembunyikan kondisi disabilitas. Masyarakat harus dididik. Kalau tidak, data tidak akan pernah akurat,” terangnya.

Di luar itu, negara wajib hadir dalam kasus ini. Sebab satu orang saja menyandang disabilitas sudah menjadi tanggung jawab negara. Apalagi jika puluhan juta orang di Indonesia yang menyandang disabilitas.

“Kita harus bicara soal state responsibility, melindungi, menghormati dan memenuhi kebutuhan, itu tanggung jawab pemerintah. Setiap bicara hak, itu sebenarnya adalah hak penyandang disabilitas juga,” terangnya.
YDH

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Indonesia adalah Negara yang memiliki 659 suku bangsa. Pun beragam dari segi agama dan kepercayaan. Indonesia Plural sejak awal. Realitas...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Berkaca pada kasus Via Vallen, dulu saya mengira kasus pelecehan seksual sangat susah untuk diselesaikan karena harus melawan dominasi laki-laki,...

Saya tidak pernah sadar bahwa saya termasuk produk kawin-silang, penyerbukan budaya, atau apalah namanya, yang tidak hadir dalam banyak benak...

Yogyakarta tak hanya tentang Malioboro, Kraton atau barisan pantai pasir putih di Gunung Kidul, tetapi juga ada banyak alternatif wisata...