Misteri di Balik Supersemar

676
Soeharto dan Sukarno. Dokumen Arsip Nasional

Setiap tahun, khususnya setiap bulan Maret tiba, orang berbicara ihwal Supersemar. Pada tanggal 11 bulan itu di tahun 1966 di Istana Bogor, Sukarno sebagai Presiden yang sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Pemimpin Besar Revolusi, dan Mandataris MPRS menandatangani sebuah surat perintah harian. Dalam surat itu Bung Karno, panggilan Sukarno, menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu” dengan maksud demi “terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya Pemerintahan dan jalannya Revolusi”.

Tak lama pasca surat itu ditandatangani oleh Bung Karno dan kemudian diterima oleh Letjen Soeharto, iklim politik Indonesia berubah drastis. Kurang dari 24 jam pasca ditandatanganinya surat itu, si penerima surat langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Selanjutnya, ia mengatur keanggotaan partai, menangkap belasan menteri, menyingkirkan orang-orang yang pro Bung Karno, dan akhirnya bahkan mendongkel Sang Penandatangan Surat itu sendiri dari kursi kepresidenan. Tragis.

Kontroversi Supersemar

Sebenarnya garis besar dari apa yang berlangsung pada Jumat, 11 Maret 1966, tersebut telah secara umum diketahui. Pagi itu di Istana Merdeka, Bung Karno memimpin Sidang Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Ketika Bung Karno sedang berbicara, Komandan Resimen Cakrabirawa Brigadir Jenderal M. Sabur masuk ke ruang sidang. Sabur ingin memberitahu Brigadir Jenderal Amirmachmud, Pangdam V/Jaya, yang juga hadir dalam sidang itu bahwa di luar sedang ada sejumlah pasukan tak dikenal dan ini menimbulkan kekhawatiran. Berhubung Brigjen Sabur tak berhasil meminta Brigjen Amirmachmud untuk keluar, ia lalu menyampaikan nota kepada Bung Karno untuk memberitahu tentang keberadaan pasukan tak dikenal itu. Bung Karno tampak gugup, menyerahkan pimpinan sidang ke Waperdam II Leimena, dan kemudian bersama Dokter Soebandrio bergegas meninggalkan Istana. Mereka bergegas naik helikopter menuju ke Istana Bogor.

Tak lama pasca mendengar berita perihal apa yang terjadi di Istana itu, Soeharto – satu-satunya menteri yang tak hadir dalam sidang kabinet dengan alasan sakit – mengutus tiga orang, yakni Brigadir Jenderal M. Yusuf, Brigadir Jenderal Basuki Rachmat, dan Brigadir Jenderal Amirmachmud untuk menyusul Bung Karno ke Bogor. Pertemuan antara ketiga Jenderal dengan Bung Karno berakhir dengan ditandatanganinya surat perintah harian, yakni Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), dengan segala kelanjutan dan konsekuensi politis yang telah saya sebut di atas tadi.

Dilihat dengan cara demikian, kronologi lahirnya Supersemar menjadi tampak jelas. Apa gagasannya juga menjadi mudah diikuti. Namun demikian, kalau dicermati secara lebih jauh ternyata ada sejumlah pertanyaan yang masih perlu dicari jawabnya. Misalnya, pertama, apakah surat itu dibuat Bung Karno secara sukarela atau di bawah tekanan? Yang jelas proses lahirnya surat itu diawali dengan perginya Bung Karno dari tengah-tengah Sidang Kabinet yang ia pimpin di Jakarta. Dia lari ke Bogor karena merasa keselamatan pribadinya tidak terjamin. Selain itu, yang mengusulkan dikeluarkannya surat itu adalah tiga orang Jenderal militer yang diutus oleh Men/Pangad Letjen Soeharto, bukan oleh Bung Karno sendiri. Perlu diingat, ketiga jenderal itu tidak datang karena dipanggil Bung Karno, melainkan karena adanya inisiatif dari Letjen Soeharto pasca mereka bertemu di kediaman Soeharto di Jl. H. Agus Salim 98, Jakarta.

Kedua, timbul pertanyaan siapa sebenarnya yang mengetik naskah asli surat itu? Apakah Bung Karno sendiri, apakah Bung Karno mendiktekannya pada seorang pengetik di Istana Bogor, ataukah surat itu sebenarnya telah dibuat sebelumnya dan Bung Karno tinggal tanda tangan? Prof Benedict Anderson, sejarawan asal Cornell University – USA berpendapat bahwa naskah asli surat itu dibuat di Markas Besar Angkatan Darat, sehingga kop suratnya adalah kop surat Markas Besar Angkatan Darat, bukan kop surat kepresidenan.

Ketiga, apakah surat yang sempat beredar di kalangan elit politik dan militer waktu itu adalah surat yang asli ditandatangani oleh Bung Karno ataukah salinannya yang telah diubah-ubah sesuai kepentingan pihak-pihak tertentu? Ada sejumlah dugaan bahwa begitu sampai di Jakarta, surat yang ditandatangani oleh Bung Karno itu mengalami perubahan dan diberi tanda tangan palsu, sehingga menjadi tak jelas lagi mana yang asli dan mana yang palsu. Menurut Sejarawan Baskara T. Wardaya, di Sekretariat Negara saja ada dua naskah surat berbeda yang masing-masing terdiri dari satu halaman, lengkap dengan  tanda tangan Bung Karno, namun cara pengetikan dan tanda tangannya agak berbeda satu dengan yang lain. Sementara itu, mendiang Jenderal M. Jusuf juga memiliki naskah Supersemar “asli” lengkap dengan tanda tangan Bung Karno, namun dengan cara pengetikan yang juga berbeda dan (anehnya) terdiri dari dua halaman. Aneh tapi nyata.

Keempat, di mana sebenarnya naskah asli surat perintah itu kini? Mengingat bahwa surat itu penting sekali dan merupakan dokumen negara yang ditandatangani Presiden, kecil kemungkinan bahwa surat itu sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Pertanyaannya, mengapa dihilangkan atau disembunyikan? Dan siapa yang harus bertanggungjawab? Mengapa semua orang yang terlibat dalam kelahiran surat itu bila ditanya soal naskah Supersemar cenderung bungkam seribu bahasa?

Saat ini kebanyakan saksi peristiwa tersebut telah tutup usia, termasuk Presiden Soeharto sendiri. Diktator Orde Baru itu bungkam seribu bahasa jika ditanya soal Supersemar hingga akhir hanyatnya. Mengapa?

Hampir semua pertanyaan itu sampai kini tak terjawab secara memuaskan. Seandainyapun ada jawaban, tentu berbeda-beda. Bahkan pertanyaan ihwal apakah Jenderal yang datang hari itu tiga orang atau empat orang masih merupakan tanda tanya. Melihat kenyataan seperti itu mengapa kita tidak mencoba mencari cara lain untuk memandang Supersemar? Kita tidak lagi berfokus pada masalah naskah surat itu per se (atau naskah itu saja), melainkan pada pra kondisi yang melahirkan surat perintah itu serta pelbagai dampak yang telah timbul akibat adanya bermacam tindakan yang dilakukan atas nama surat perintah tersebut.

Konflik Perang Dingin antara kubu negara-negara Barat-Kapitalis yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan kubu negara-negara Komunis-Sosialis di bawah pengaruh Uni Soviet sangat berdampak terhadap Indonesia. Amerika amat khawatir melihat Indonesia yang dirasa condong ke kiri dan dengan demikian makin mengancam kepentingan  Amerika berserta sekutunya. Secara lebih khusus, Amerika waswas mengikuti pesatnya perkembangan PKI yang pada 1964 telah tumbuh menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar blok Uni Soviet-Cina. Menjadi lebih waswas lagi ketika disadari bahwa Bung Karno dan PKI terjalin hubungan yang makin erat dan saling mendukung. Melihat dinamika seperti itu Amerika berupaya memengaruhi Indonesia agar menghentikan orientasi kirinya dan membelokkan orientasi itu ke arah yang sesuai dengan harapan dan kepentingan Amerika. Di tengah harapan Amerika yang seperti itulah Supersemar lahir.

Mirip dengan kekhawatiran Amerika, di dalam negeri pun kekhawatiran akibat makin berkembangnya PKI juga melanda sejumlah kalangan. PKI yang setelah Peristiwa Madiun 1948 ditumpas, pada awal 1950-an sudah bisa mulai bangkit lagi dengan kepemimpinan yang lebih muda dan dinamis. Pada Pemilu 1955 PKI bahkan menduduki ranking keempat sebagai partai terbesar pemenang Pemilu. Apa yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 menjadi katalisator untuk makin cepatnya dinamika politik di Indonesia berkaitan situasi di atas. Peristiwa pembunuhan enam orang Jenderal dan seorang perwira tinggi Angkatan Darat tersebut, kemudian (sekitar 20 Oktober 1965) mengakibatkan terjadinya pembantaian massal di Jawa Tengah. Pada November pembantaian massal berlanjut di Jawa Timur, dan meluas ke Bali pada Desember. Diperkirakan ada sekitar setengah juta rakyat Indonesia yang menjadi korban genocida berskala besar di luar hukum itu. Banyak laporan mengatakan, pembunuhan tersebut dilakukan oleh kombinasi kekuatan sipil dan militer. Dalam konteks domestik inilah munculnya Supersemar.

Dampak Supersemar

Dengan adanya Supersemar dan naiknya kubu Soeharto, orientasi politik luar negeri menjadi berbelok arah. Amerika yang dulunya menjadi “musuh” Bung Karno selanjutnya berubah menjadi sahabat pemerintahan pasca Bung Karno. Konfrontasi dengan Malaysia pun diakhiri. Dan Indonesia menyatakan diri bergabung kembali dengan organisasi-organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sedangkan di dalam negeri, berkat Supersemar itu kalangan militer, di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, nyaris bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Termasuk di sini adalah pembubaran PKI, yang sebenarnya adalah wewenang Presiden. Penangkapan para menteri, rekayasa keanggotaan MPRS, penetapan Supersemar sebagai Ketetapan (TAP) MPRS dan sebagainya. MPRS yang didikte Soeharto ini kemudian memberhentikan Bung Karno sebagai Presiden Indonesia. Dan sejak itu Indonesia dipimpin oleh Soeharto bersama Orde Baru dengan segala implikasinya.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Ada anekdot yang pernah penulis baca, tersebutlah seorang remaja di beri tantangan untuk menghasilkan uang dari sebuah lahan sawah, dengan...

"When someone else's destruction seems like our victory, then there's no one in the world who's as devastated as us"

“Wah makeupnya kok STD banget sih” “Makeup-nya B ajah, siapa sih periasnya” “Pengantinnya gak manglingin, jadi gak istimewa” See, pernahkah kalian mendengar komentar seperti...