Lembaga Sensor Film (LSF) tepat berusia seabad pada hari ini, 18 Maret 2016. Penentuan usia ini didasarkan pada arsip tanggal ditekennya Film Ordonantie Stbl oleh pemerintah Hindia Belanda, beleid yang mendasari pembentukan komisi di Batavia dengan wewenang menentukan mana tontonan yang halal bagi penduduk wilayah jajahan. Tentu saja, kewenangan lainnya adalah memberangus semua film lainnya berpotensi merusak moral bangsa.

Hindia Belanda merupakan salah satu wilayah di Benua Asia yang paling awal menikmati teknologi sinema. Tercatat bioskop pertama sudah berdiri pada 5 Desember 1900 di Batavia. Seturut itu, otoritas kolonial cepat menyadari satu hal: sinema tidak kompatibel dengan nalar penaklukkan.

Film-film yang diimpor oleh pengusaha Hindia Belanda awal abad 20, walau formatnya masih bisu dan fokus pada cerita picisan, toh secara tidak langsung menampilkan informasi mutakhir dunia. Tinggal tunggu waktu sampai penonton – khususnya warga pribumi – menyadari bahwa stratifikasi kolonial dalam masyarakat seperti yang mereka huni, berbeda dari pengalaman penduduk bumi lainnya.

LSF sebetulnya memahami latar sejarah terbitnya beberapa ordonansi film era kolonial. Di situs resmi LSF, dapat dibaca sendiri nukilan sebagai berikut: “Sensor dilakukan karena pemerintah kolonial… menyadari pengaruh buruk film dan bioskop, terutama yang dalam kacamata pemerintah kolonial menyerang kewibawaan mereka secara psikologis.”

Perhatikan kata kunci paragraf itu. Yang dirongrong mula-mula, sehingga muncul kebutuhan membentuk lembaga sensor film, adalah kewibawaan psikologis pemerintah. Betapa mahal bukan ongkos mengobati kegaulauan yang menerpa sebuah rezim?

Maka, eksperimen perubahan struktural LSF selama 70 tahun Indonesia merdeka adalah komedi hitam yang getir. Jika di era kolonial mereka adalah bagian dari target pengawasan, selanjutnya penerus estafet sensor ini bersemangat melanjutkan tugas mengawasi sesama bangsanya. Lembaga sensor film ini mencangkok nalar kolonialisme ke tubuh republik muda, terus menjaga hasrat menyortir ide-ide yang bertumbuhan di bangsa yang tak lagi terjajah, menjadi parasit bagi bangsa yang merdeka. Sejak awal sensor film tak kompatibel dengan ide kemerdekaan sebuah bangsa, apalagi yang memakai sistem pemerintahan demokrasi.

Suasana gedung bioskop Rex Batavia ketika pemutaran film The Dawn Patrol tahun 1939. Koleksi kitlv.nl
Suasana gedung bioskop Rex Batavia ketika pemutaran film The Dawn Patrol tahun 1939. Koleksi kitlv.nl

Tapi selalu ada dalih dari para punggawanya, demi mempertahankan lembaga yang sebetulnya kehilangan relevansinya sejak kolonialisme berakhir. Tugas tukang sensor film abad 21 diklaim berbeda dari para penggunting pita film era kolonial ataupun Orde Baru. Lewat konferensi pers di Jakarta, petinggi LSF mengatakan kerja-kerja mereka bukan lagi memberangus pemikiran seperti di masa lampau. Ketua LSF Ahmad Yani Basuki membahasakan kerja mereka sekarang adalah ‘dialog’ bukan ‘menjagal’.

“Bila ada revisi, perbaikannya diserahkan kepada pembuat film atau iklan yang disensor,” ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, 16 Maret lalu.

Tentu, mendengar jawaban seperti itu, publik berhak bertanya, “Sekarang apa manfaat yang diperoleh setelah sebuah film disucihamakan oleh LSF?”

Karena sensor film berada di ranah ide, kuantifikasi capaian LSF seabad terakhir sangat sulit pertanggungjawabkan, untuk tidak menyebutnya absurd.

Apakah tingkat konsumsi narkoba di masyarakat Indonesia menurun, berkat sumbangsih gunting sensor film? Apakah jumlah aborsi anjlok setelah LSF bekerja? Tidak ada lagikah simpatisan komunis/freemason/taliban di nusantara berkat kerja-kerja anggota LSF yang mulia di kantor MT. Haryono, Jakarta itu? Kenapa masih ada aksi penistaan agama oleh kelompok mayoritas di banyak daerah, jika film sudah dibersihkan dari elemen-elemen intoleran oleh LSF?

Saya membayangkan LSF sigap berdalih bahwa yang mereka lindungi bukan orang-orang ‘pinter’ – mungkin maksudnya orang yang cerewet –  melainkan penduduk dari kalangan pendidikan menengah ke bawah, lemah dari sisi ekonomi, dan akhirnya sulit mencerna secara jernih maksud dari sebuah tontonan.

Lagi-lagi, untuk alternatif sanggahan semacam itu, LSF bakal kehilangan pijakan. Apakah LSF punya hitungan, berapa jumlah penonton Indonesia, dari seluruh demografi penduduk Benua Maritim ini, yang berhasil mereka sasar? Adakah hitungan berapa banyak warga miskin yang lemah akal, tak bisa mencerna tontonan, dipastikan mengonsumsi barang yang sudah dibersihkan oleh LSF dari anasir buruk? Seberapa yakin LSF beradu cepat menjangkau kelompok rentan itu dari konsumsi DVD bajakan di pinggir jalan?

Jika mau jujur, yang paling intens terjangkau kerja-kerja LSF justru kalangan elit Indonesia. Mereka mencakup penonton film di bioskop yang jumlahnya paling banter 5 persen dari total populasi republik. Atau kemungkinan lainnya adalah penonton televisi berlangganan. Semua itu adalah ceruk demografi terdidik, memiliki referensi pada tontonan berkualitas, dan tentunya, kebanyakan menyadari sensor pada hakikatnya tidak cerdas.

Harapan terakhir LSF, supaya bisa diterima publik, barangkali mendaku diri sebagai benteng terakhir penonton film di televisi umum. Dan kerja-kerja LSF, kita tahu, sudah diambil alih secara swadaya oleh setiap stasiun televisi berbekal Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk apa lagi memangkas adegan, jika tayangan yang tak masuk kriteria bisa dikaburkan (blur) sesuka hati?

Blur manasuka tentu sama buruknya, tapi di sisi lain, semakin menunjukkan kerdilnya jangkauan LSF. Lembaga itu bagai butiran debu di tengah lautan swasensor. Sayangnya, butiran debu satu ini menyedot uang rakyat sebesar Rp 44,9 miliar untuk tahun anggaran 2015.

Lalu, demi menjawab tantangan zaman, LSF menyorongkan gagasan membentuk lembaga sensor di setiap daerah. Sasaran awal proyek percontohan adalah D.I Yogyakarta, Bali, dan Jawa Barat. Proyekan baru ini berpotensi menyedot APBD, membebani pemain film lokal di setiap daerah itu – yang sebetulnya masih kembang kempis juga sekadar merampungkan filmnya  – karena toh mereka sendiri yang nanti harus menyunting ulang konten-konten tertentu. Kebijakan yang tidak efisien di sisi ekonomi.

Berbekal anggaran yang sama, kenapa LSF tak coba mentransformasikan dirinya menjadi Badan Klasifikasi dan Rating?

Rating memang kerja wacana dan kebudayaan yang butuh waktu. Tapi mekanisme klasifikasi lebih berfaedah bagi masyarakat dibanding sensor film yang semu sumbangsihnya. Akan lebih strategis jika LSF membuang elemen sensor, fokus membudayakan klasifikasi tontontan berdasarkan umur, termasuk serius melakukan supervisi ke setiap bioskop agar para penjaga tiket tegas menjaga penoton menyaksikan tontonan sesuai usianya. Pendekatan ini lebih cocok dengan alam demokrasi. Orang tua dan anak, yang ingin menonton, akan dipaksa berdialog soal tontonan mereka. Tentu dialog seperti itu sangat sehat sekaligus mendewasakan masyarakat.

Aparatus demokrasi sebaiknya menyediakan bahkan memfasilitasi ruang seluas-luasnya agar orang memanfaatkan logika, memilah mana konten yang baik, dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Tetap lestarinya nalar sensor ini, yang sebetulnya menggelayuti bangsa kita tak hanya di bidang perfilman, berdampak buruk perkembangan ekonomi kreatif. Kita gagap menghadapi persaingan global, karena terbiasa mengambil solusi gampangan; melarang, memblokir, atau menyensor. Semuanya setali tiga uang. Ketika layanan menonton film dari Internet resmi melebarkan sayap ke pasar Indonesia, tak perlu heran ketika LSF lantang mengusulkan pemblokiran.

Bioskop Menteng, Jakarta, jaman dulu. Wikipedia
Bioskop Menteng, Jakarta, jaman dulu. Wikipedia

Tanpa kemunculan gagasan baru, dari manapun asalnya, bangsa ini niscaya berhenti berkembang. Dan LSF, bersama aparatus pemblokiran konservatif lainnya, nampaknya menghendaki Indonesia tetap murni dan konsekuen, yang artinya kita kukuh bertahan dalam keterbelakangan. Ketika dunia semakin kencang derapnya, kita hanya sanggup mengutuki asing, karena tak menikmati manfaat pasar global yang berbasis kebebasan informasi.

Lantas, saya teringat adegan puncak ‘Cinema Paradiso’. Sutradara Salvatore Di Vita alias Toto, tokoh utama film Italia besutan Guiseppe Tornatore itu, sengaja pulang kampung khusus untuk menerima warisan dari Alfredo – mentor sekaligus sosok ayah angkatnya  – yang bekerja sebagai pemutar film di bioskop kota kecil Giancaldo, Sisilia. Alfredo mewariskan ke Toto kumpulan adegan-adegan film di bioskop yang dulu disensor oleh gereja setempat. Semuanya adegan lucah, ciuman, pelukan, serta segala alusi tentang seks, yang dianggap tak pantas disaksikan semua orang.

Melalui salah satu ending film terbaik itu, kita menginsyafi bahwa sensor memangkas pengalaman manusia, apapun bentuknya. Pengalaman tidak selalu bermakna positif. Sisi tergelap hidup ini sekalipun membentuk pribadi kita seutuhnya. Prinsip yang sama juga berlaku bagi perkembangan bangsa Indonesia.

Saya mengandaikan LSF bersedia mengumpulkan montase semua adegan yang pernah mereka potong. Lantas saya membayangkan apa saja gagasan dan adegan terberangus gunting sensor, yang seharusnya mewarnai sejarah sinema kita.

Apapun itu, LSF sebetulnya tidak bisa dibilang gagal atau berhasil. Ia hanyalah lembaga yang ditakdirkan gagal di alam demokratis. Tentu ada banyak warisan era kolonial yang bisa terus kita pelihara atau sesuaikan untuk kebutuhan bangsa ini mengarungi masa depan. Lembaga sensor bukan salah satunya.

Tentang penulis:
Ardyan M. Erlangga
Ardyan M. Erlangga

Ardyan M. Erlangga

Alumni Lembaga Pers Mahasiswa EKSPRESI, Universitas Negeri Yogyakarta. Penikmat dan Blogger Film

BERIKAN KOMENTAR