Jumat sore pekan lalu, layar telpon seluler saya menyala. Fitur aplikasi Whatsapp berkedip, berjubel pesan baru masuk. Setengah jengah saya membukanya, jika tidak penting akan saya hapus. Beberapa group media sosial yang saya ikuti itu menampilkan pesan dengan benang merah yang sama ” Komisi Pemberantasan Korupsi sedang bergerak”.

Sejak Kamis lalu, KPK memang telah memberi banyak kejutan. Setelah pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB, KPK mengamankan Direktur Keuangan PT. Brantas Abipraya (salah satu BUMN) dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang kemudian menyeret nama petinggi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ini luar biasa, hingga memaksa seorang Adi Toegarisman selaku JAMINTEL mendatangi KPK untuk mengecek langsung informasi itu.

Tapi, kejutan belum usai. Nampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi, karena malam harinya seusai Magrib para elite Partai politik yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) berkumpul di kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Prabowo, Aburizal, Zulkifli, Sohibul, dan beberapa nama lain ikut berkumpul. Dan secara terpisah, elit pimpinan partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga di kabarkan berkumpul di Istana.

Ada apa ini? Ressufle kah? Isu ini memang santer terdengar dalam sepekan ini. Tapi masih senyap, gelap belum ada nama -nama yang bisa di tangkap. Saya coba merangkaikan silogisme beberapa peristiwa yang terjadi malam itu. OTT KPK – Jaksa- KMP&KIH- Katebelece MenPAn = Resuffle, entahlah tapi nampaknya masih akan ada kejutan lain.

Dan ternyata benar. Senyampang para elit partai sedang berkumpul, Kamis malam, sekira pukul 19.30 WIB. KPK mencokok Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi (MSN) usai menerima uang yang diduga suap dari Trinanda Prihantoro (TPT), selaku karyawan PT Agung Podomoro Land.

Ini cukup mengejutkan, karena selama ini M. Sanusi di kenal vokal mengkritik KPK dan Ahok. Tapi yang sedikit mengejutkan adalah keterlibatan beberapa nama pimpinan Agung Podomoro Land (APL). Raja bisnis properti di ibu kota. Saya semakin sulit merangkai benang merah dari beberapa peristiwa yang terjadi malam Jumat itu. Katebelece MenPAn- OTT KPK – Jaksa- KMP&KIH- OTT Agung podomoro = ??

Masalah DKI adalah masalah uang triliunan yang beredar dari bisnis property sampai prostitusi.Semuanya dikuasai oleh Godfather yang bisa beli apa saja termasuk anggota dewan dan elite partai. Ini kita semua tahu.Tapi OTT KPK yang mengamankan M. Sanusi seakan kembali membuka kotak pandora perseteruan antara Agung Podomoro land dengan Ahok.

Perseteruan ini dimulai sejak Ahok masih menjadi Wakil gubernur. Masalahnya adalah APL belum membayar utang tunggakan fasos sebesar 20% atas setiap apartement yang dibangun. Setelah Ahok jadi Gubernur pertarungan makin runcing. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZPW3K) 2035. Raperda ini menjadi prasyarat bagi APL untuk melebarkan sayap propertinya dengan mereklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta.

Konon,perseteruan semakin keras karena APL berusaha melobi DPRD agar kewajiban tambahan pengembang sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) diturunkan. Penetapan pajak daerah sebesar 15 % dari NJOP diberlakukan dengan alasan pengembang tidak membeli tanah tapi hanya menguruk laut dan merupakan bagian dari proyek Giant Sea Wall, tentu nilai tanah akan sangat tinggi setelah proyek selesai dibangun.

Pertempuran makin seru, beberapa kali paripurna membahas Raperda ini berakhir Deadlock. Hingga akhirnya jurus lobby pun di pakai. Hingga kemudian KPK ikut bergerak dan haap, beberapa nama di lahap.

Palagan semakin ramai ketika Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (Tbk) Ariesman Widjaja yang sebelumnya juga telah di cari-cari KPK akhirnya menyerahkan diri pada Jumat malam pekan lalu. Ariesman yang mengenakan kaos warna abu-abu dan jaket hitam dan celana hitam datang ke gedung KPK pada pukul 19.50 WIB dengan dikawal dua orang petugas KPK. KPK menetapkan Ariesman sebagai tersangka pemberi suap terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

Nasib reklamasi kini dipertanyakan. Akankah megaproyek itu diteruskan atau dihentikan. KPK belum mau mengambil kesimpulan apakah reklamasi ini masih layak dilanjutkan atau tidak. Pasalnya, KPK baru mulai penyidik perkara ini. “Dan reklamasi dihentikan itu keputusan pengadilan. Jangan mendahului mudah-mudahan hakim memutuskan keputusan yang berpihak pada rakyat banyak,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Mural seni lawan korupsi. Sumber foto M Ali Wafa, rimanews.com
Mural seni lawan korupsi. Sumber foto M Ali Wafa, rimanews.com

Puzzle Pelanggaran di Balik Reklamasi Teluk Jakarta

Teluk Jakarta, atau dikenal juga dengan sebutan Pantai Utara Jakarta kini kembali ramai dibicarakan. Reklamasi kawasan perairan Jakarta yang berbatasan dengan Tanjung Pasir, Tanjung Karawang, dan Kepulauan Seribu itu kembali dipersoalkan. Ini bukan pertama kali, reklamasi pantai yang menjadi muara Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane serta 13 sungai lain yang berhulu di Bogor itu dipersoalkan.

Reklamasi teluk Jakarta yang saat ini tengah berlangsung, setidaknya mememiliki tiga pelanggaran utama oleh Pemprov DKI. Pelanggaran tersebut terkait prosedur dan kewenangan izin reklamasi Teluk Jakarta. Pelanggaran pertama adalah pemanfaatan ruang laut melalui reklamasi semestinya didahului dengan penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Perda RZWP3K). Berdasarkan Pasal 17 UU No 1 Tahun 2014, izin reklamasi tidak dapat dikeluarkan dengan hanya didasarkan pada Rencana Tata Ruang dan Wilyah (RTRW), tetapi harus didasarkan RZWP3K. Hingga saat ini, Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Perda RZWP3K sehingga Izin Reklamasi tidak dapat diterbitkan.

Walau toh Izin itu pertama kali di keluarkan oleh Gubernur Foke. Tapi Ahok punya tanggung jawab moral dengan menerbitkan perpanjangan izin tersebut. Apakah OTT ini ingin mengesankan Ahok untuk cuci tangan, entahlah.

Kedua,kewenangan izin pada reklamasi Teluk Jakarta merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena wilayah Jakarta termasuk dalam kawasan strategis nasional (KSN). Aturan soal kewenangan itu mengacu kepada UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) dan Peraturan Presiden 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Ketiga, Keputusan Presiden No 52/1995 — yang oleh Pemprov DKI Jakarta dijadikan landasan dalam menerbitkan izin reklamsi — telah dicabut dengan keluarnya PP 54 tahun 2008. Dengan begitu, tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meluluskan proyek reklamasi.

Kalau kemudian Ahok mengatakan bahwa reklamasi di Teluk Jakarta sudah berdasarkan kajian panjang. Bahkan, ia menyebut hasil kajian tersebut sudah menentukan jumlah dan posisi pulau yang bakal direklamasi. Tentu hal tersebut sudah terpatahkan, dengan keluarnya PP 54 tahun 2008.

Seperti diketahui, proyek reklamasi di Teluk Jakarta menimbulkan sengketa antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan para nelayan tradisional yang selama ini mencari penghidupan di perairan tersebut. Wilayah Teluk Jakarta memang menjadi tempat yang penting bagi masyarakat di pesisir Utara Jakarta yang mata pencahariannya adalah nelayan. Perkampungan nelayan sudah berdiri lama dan kehidupan mereka bergantung pada laut di Teluk Jakarta. Teluk Jakarta juga menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas. Bahkan, Teluk Jakarta pernah diusulkan untuk menjadi cagar alam karena menjadi habitat bagi burung laut Cikalang Christmas.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengajukan gugatan terhadap proyek reklamasi. Dalam kasus OTT KPK ini sangat terlihat upaya korporasi mempengaruhi kebijakan publik. Apalagi proyek besar tentang reklamasi sudah banyak diprotes karena bertentangan dengan Undang Undang Lingkungan Hidup Undang Undang pesisir dan pulau kecil, perikanan, dan lain-lain.

Jika kemudian ada pertanyaan siapakah yang layak di sebut sontoloyo, Maka saya menjawab semuanya. Korporat, birokrat, dan legislator yang menerbitkan izin reklamasi ini. Dan untuk itu selain pada Sanusi dan kelompok Agung Podomoro, Ahok juga bisa dicurigai ikut bermain.

Kerja KPK memang belum selesai. Tapi langkah awal ini telah membuat para nelayan di Teluk Jakarta patut jatuh cinta pada KPK. Sebuah kepercayaan dan cinta yang semoga dijaga KPK dengan tetap kukuh merampungkan dan menegakkan keadilan dalam persoalan hukum ini. Para pimpinan KPK jika berkunjung ke perkampungan nelayan di sana harap jangan lupa jabat tangan-tangan para nelayan, dan rasakan cinta mereka pada KPK. Sesekali ikutlah ngopi bersama mereka di pinggir pantai dan dengarkan harapan mereka tentang negeri yang adil bebas korupsi.

BERIKAN KOMENTAR