Geliat tumbuh kembang pertelivisian Indonesia memperlihatkan grafik kemajuan yang sangat cepat dan luar biasa. Perkembangan itu terlihat jelas ketika Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diberlakukan. Berkembangannya industri pertelevisian di tanah air juga ditandai dengan munculnya stasiun-stasiun televisi swasta di berbagai daerah, termasuk televisi komunitas. Arus gelombang informasi yang menghampiri bumi pertiwi ini beberapa tahun silam, menjadi awal terbukanya kran kebebasan berpendapat dan pers. Ini juga sebagai bentuk amanat undang-undang, yang di dalamnya terdapat tujan dan fungsi media.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers termaktub bahwa, ada empat poin fungsi pers. Pertama, sebagai media informasi, Kedua; media pendidikan, Ketiga; media hiburan, dan Keempat; kontrol sosial. Di samping itu juga ada fungsi sebagai lembaga ekonomi. Ini sudah jelas dan gamblang telah diatur, sehingga tidak ada lagi bisa tawar-menawar. Lalu bagaimana pula implementasi keempat poin tersebut? Tentu setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Ada yang menilai penerapannya sudah sangat baik, kurang baik atau bahkan sangat jelek. Bagi saya, ini masih sangat jauh dari harapan; jauh api dari panggang. Bagaimanan dengan Anda?

Mencermati keempat bunyi fungsi media tersebut, penulis mengkhususkan pada point kedua (pendidikan). Kini nyatanya tayangan yang disajikan oleh telivisi sangat memprihatinkan. Media sudah mengabaikan rabu-rabu yang telah ditentukan dan bisa bilang tak lagi “patuh” terhadap perintah undang-undang.

Menurut penulis, poin kedua harus menjadi perhatian dan sorotan utama, karena ini berkaitan erat dengan sikap, tingkahlaku dan moral generasi bangsa ke depannya. Bukan tanpa alasan, ini semua berdasar pada isi tayang-tanyangan yang disajikan televisi kita tidak tak lagi bermuatan positif (bermutu), mendidik dan sehat untuk ditonton, khususnya bagi anak-anak.

Tayang yang tak bermutu itu kian marak diproduksi oleh stasiun-stasiun televisi, tentu ini akan berdampak serius bagi generasi muda Indonesia dalam mengaktulisasi dan mengembangkan dirinya. Sejatinya, naluri anak-anak untuk meniru dan mempraktikkan apa yang mereka lihat (dalam tayang tv) sangat besar. Ia akan menyerap sepenuhnya isi tayangan yang ia tonton tampak memfilternya terlebih dahalu. Maka akan berdapak sistemik (buruk) jika yang ia tonton adalah tayangan-tanyangan yang bermuatan negatif, semisal kekerasan, pornografi, dan banyak lainnya. Ini sangat berbahaya untuk diri si sendiri dan orang lain.

Anda tentu pernah melihat dan mendengar sejumlah kasus akibat tanyangan dengan muatan negatif dan tak mendidik itu, banyak anak-anak meregang nyawa karenanya. Sudah puluhan atau bahkan ratusan anak bangsa gugur melawan penjajah-penjajah (tayangan) yang terus dibiarkan merajalela dan bergrilya di stasiun layar kaca kita. Maka tak berlebihan pula saya mengatakan, “tayangan tak bermutu membunuh generasi bangsa”.

Jika sudah demikian adanya, lalu di mana fungsi media yang sesungguhnya? Inilah pertanyaan yang kerap meuncul di benak orang kebanyakan, termasuk saya. Apapun ceritanya, perlu disadari bahwa ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap kita memiliki peran masing-masing. Mulai keluarga, pengelola media televisi dan KPI.

Pengawasan paling utama ada pada orang tua. Orang tua manjadi benteng terdepan dalam meminimalisir dan mencegah nilai-nilai negatif yang akan diserap sang anak dari tayangan yang ia tonton. Oleh karena itu, orang tua dituntut serius dan sadar betul perannya. Tapi yang jadi pertanyaan kemudian adalah sejauh mana orang tua mengawasi anak-anaknya? Ini sangat kompleks memang, karena tuntutan pekerjaan, sebagian besar para orang tua (khusus di kota-kota besar) sangat sibuk dan jarang memiliki waktu luang untuk si buah hati, apalagi mengawasinya. Untuk itu, sekali algi orang tua harus menyadari ini semua.

Terlepas dari perang orangtua, para pengelola media televisi harus segera sadar dan memahami betul fungsinya, yang diamanatkan oleh undang-undang, yakni sebagai media pendidikan. Bukan itu saja, mereka harus dengan segera meng-enyah-kan rating yang selama ini mereka anggap sebagai “tuhannya” media. Mereka harus memproduksi tayang-tayangan yang bermuatan positif dan mendidik, yang tentunya akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara. Begitu pula dengan sang regulator. KPI harus bekerja ekstra dalam mengawasi dan mengontrol seluruh konten tayangan-tayang televisi yang ada dan sudah sepatutnya pula peka melihat gejala-gejala negatif yang ada dalam sebuah tayang, sehingga dapat mencegahnya dengan sesegera mungkin.

Pengelola Media: Rating Adalah “Tuhan”

Menurunnya nilai-nilai budaya bangsa dalam kualitas siaran erat kaitannya dengan penggunaan rating oleh lembaga penyiaran dalam menilai sebuah program siaran. Saat ini pengelola media (TV) sudah menganggap rating adalah “tuhan”, sehingga program telivisi lebih banyak dipenuhi dengan tayangan yang jauh dari nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, kering akan nilai pendidikan.

Analoginya sangat sederhana. Banyak program tak bermutu dan jauh dari kata mendidik tapi memilik rating tinggi, sehingga stasiun televisi bersangkutan akan memilih mempertahankannya. Sedangkan program bermutu baik dan mendidik tapi ratingnya redah atau jelek, keberadaannya akan dihapus oleh televisi bersangkutan. Ironis memang, tapi inilah nyatanya, demi sang rating.

Berdasarkan hasil survei oleh KPI tahun 2015, dari 9000 program acara masih memiliki kualitas jauh di bawah rata-rata yang ditetapkan KPI yakni, 4 (empat) acara memiliki kualitas baik. Pada survei pertama (Meret-April) indeks yang didapat hanya 3,25 dan pada survei kedua (Mei-Juni) indeks tayangan televisi hanya sebesar 3,27. Sekali lagi ini membuktikan bahwa, rating adalah “tuhan”, dengan mengabaikan kualitas tayangan.

Data di atas juga diperkuat oleh Wakil Ketua KPI Pusat Iddy Muzayyad, dalam Majalah KPI edisi Juli – Agustus 2015 – Penyiaran Kita, ia mengatakan bahwa, memang ada kecenderungan pada rating yang telah dianggap menjadi tuhannya media, sehingga penyajian konten di televisi sering meminggirkan aspek kualitas dan dampak bagi publik.

Tak jauh berbeda dengan isi pidato Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu membahas lembaga penyiaran: “Saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas, sebebas-bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan dengan memandu publik. Sekali lagi hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan kebudayaan kerja produktif”

Jokowi dalam pernyataanya mengulangi kata “rating”, ini menunjukkan rendahnya kualitas penyiaran (tayangan TV) kita. Kondisi ini kian diperparah oleh masyarakat yang mudah terjebak dalam lembah histeria publik dalam merespon suatu persoalan khususnya pada isu-isu bernuansa sensasional saja. Jangan salahkan bila orang-orang sering berkata: “kita akan miskin tata kehidupan berbangsa dan bernegara.” Sekali lagi membuktikan, oleh pengelola media: rating adalah “tuhan”

Menilik kualitas tayangan, perhatian kita tentu tertuju pada anak-anak. Begaimana nasib merekan nanti? Serta timbul pertanyaan, tayangan apa dan dampak yang diserap selama menonton tayangan tersebut? Tanpa pengawasan dan bimbingan para orangtua, mereka akan “mengonsumsi” bulat-bulat isi tayangan yang disajikan televisi. Tayangan  itu bisa mengandung unsur kekerasan, pornografi, kisah cinta dan lain sebagainya.

Perlu disadari bahwa, tayangan televisi ikut memberikan efek terhadap proses perkembangan seorang anak, baik mental dan psikologi. Dampak yang ditimbulkan bisa membahayakan, si anak dan orang lain. Sudah banyak contoh kasus anak bangsa meregang nyawa akibat tayangan.

Pada tahun 2006, Reza, harus meregang nyawa akibat menonton dan meniru adegan di dalam tayangan “Smackdown” yang kala itu disiarkan stasiun TV swasta Lativi (kini TVOne). Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sedikitnya ada tujuh kasus kekerasan yang ditenggarai akibat tanyang Smackdown ketika itu. Meski sudah menelan korban, tayang itu tak langsung dihentikan oleh KPI, akan tetapi pihak televisi yang bersangkutan sempat memindahkan jadwal tayang program serupa pada pukul 22.00 Wib.

Lagi-lagi akibat tayangan tak bermutau anak-anak harus tewas. Pada 2015 lalu, Hasrendra siswa kelas 1 SD di Pekanbaru meninggal akibat pengeroyokan oleh teman-temannya. Tewasnya korban diketahui karena korban dan teman-temannya saat bermain menirukan adegan perkelahian yang ada dalam sinetron “7 Manusia Harimau” yang ditayangkan RCTI setiap harianya. Ketika menirukan, teman-temannya memukul Hasrendra dengan sapu dan menendang seperti tergambar jelas dalam sinetron tersebut.

Lain lagi dengan program “Ganteng-Ganteng Srigala” atau yang familiar di mulut anak-anak remaja GGS, yang tayang di SCTV setiap harinya. Sinetron khusus remaja ini banyak menampilkan nilai-nilai negatif dan tak bermutu saligus tidak mendidik. Sialnya, tontonan yang ditujukan untuk kalangan remaja ini, kebanyakan ditonton oleh anak-anak kecil. Sangat disayangkan, malah kebanyakan anak-anak terpengaruh dengan meniru dan mempraktekan isi tayangan (lebih banyak tidak mendidik) tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini terlihat dalam ketika mereka bermain, anak-anak berlari sambil mengeluarkan suara anjing dan srigala. Bukan hanya itu, meraka bahkan loncat kesana kemari tak mengenal waktu dan tempat, bahkan mengabaikan keslamatan diri meraka sendiri. Nilai-nilai (buruk) inilah yang mereka serap dari tayangan yang mereka tonton. Tentu ini sangat buruk dan tidak baik untuk generasi muda.

Di tahun 2016 RCTI memproduksi sinetron bernama “Anak Jalanan”. Secara singkat tanyang ini mengisahkan kisah percintaan seorang anak jalan yang kesehariannya yang dipenuhi aksi perkelahian atau kekerasan, balapan dan romansa. Dalam sebuah episode misalnya, penulis mencermati, ada tayangan yang menampilkan balapan si anak jalanan di jalan raya/umum terlihat dalam tayangan telah menganggu dan mengabaikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Secara tersirat dalam visual pada tayangan itu, telah memberikan penjelasan atau pembenaran bahwa balap-balapan di jalan umum itu adalah hal yang lumrah dan biasa. Dalam penggunaaan bahasa juga harus menjadi perhatian. Pada episode lainnya, dalam perbincangan si anak jalanan dan pemeran lain, seringkali menggunakan bahasa yang kasar dan tidak layak diucapkan. Contoknya, “kurang ajar lo”, “anjing”, dan masih banyak lainnya. Ini tentu sangat berbahaya, bagi anak-anak, karena ini akan mereka peraktikkan nantinya. Tayangan-tayangan tak bermutu dan tidak mendidik ini bukan hanya terdapat pada acara Smackdown, GGS dan 7 Manusia Harimau, tapi masik banyak di sinetron-sinetron layar televisi kita. Penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Tentu Anda juga punya referensi tersendiri bukan.

Para pengelola televisi memang sangat cerdas. Ini bisa dicermati lewat tayangan-tayangan baru. Kini mereka mengubah penyajiannya yang tak lagi sepenuhnya dengan adegan kekerasan atau sepenuhnya ala tarung bebas, akan tetapi masih saja ada adegan kekerasan itu disisipkan secara halus. Tentu hal memicu anak-anak untuk meniru dan mempraktikkan adegan tersebut secara tak sadar ke dunia nyata, mirisnya, meraka tak lagi segan melakukan tindak kekerasan.

Jika sudah demikian adanya, masihkan ada peran dan fungsi media memberikan pendidikan dan mencerdaskan masyarakat luas, khususnya generasi-genarasi muda?. Pengelola televisi tampaknya sudah hayut dalam samudara bisnis yang kian menggiurkan. Akankah “tumbal” dari tayangan kian banyak meregang nyawa? Mari kita nantikan.

Mempertanyakan Pengawasan dan Sanksi KPI

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berperan sebagai regulator penyiaran di Indonesia. Sudah seharusnya memperhatikan segala bentuk muatan-muatan kekerasan atau negatif di layar kaca kita. Bentuk perhatian (pengawasan dan sanksi) itu berupa teguran dan sanksi yang harus tegas.

Sepanjang tahun 2015 misalnya, KPI telah mengeluarkan 266 sanksi kepada lembaga penyiaran/stasiun televisi. Jumlah tersebut terdiri atas 227 teguran tertulis, 34 teguran tertulis kedua dan 5 (lima) penghentian sementara. Sedangkan pelanggaran itu, dominasi oleh pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan, serta pelanggaran prinsip jurnalistik.

KPI mengatakan sudah sering melakukan pembinaan terhadap lembaga/stausuin televisi yang melakukan pelanggaran, sebagai tindakan preventif agar program-program siaran yang hadir di tengah masyarakat tidak dipenuhi dengan muatan negatif. Namun nyatanya, upaya yang dilakukan tersebut belum maksimal untuk meminimalisasi pelanggran muatan program siaran yang dikhawatirkan berpotensi melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) dan belum memberikan efek jera.

Data bicara. Secara umum pada tahun 2015 terjadi peningkatan sanksi dari KPI kepada lembaga penyiaran, mengingat tahun 2014, KPI hanya mengeluarkan 184 sanksi. Ini membuktikan bahwa kualitas tayangan kita masih jauh dari standar yang ditentukan oleh KPI. Bentuk teguran atau sanksi yang berikanpun belum efektif utuk mencegah tayangan-tayangan tak bermutu dan mendidik, yang selama ini membuat resah masyarakat, khususnya para orangtua. . Lalu, mana peran dan fungsi KPI yang katanta regulator itu? Dengan ratusan angka pelanggaran ratusan tersebut, apa kita masih butuh KPI?

Selain itu KPI juga dinilai malas. Selama ini KPI hanya mengunggu laporan dari masyarakat, yang merasa terganggu dan dirugikan oleh sebuah tayangan, baru KPI melakukan tindakan. Artinya KPI hanya menunggu bola masalah dan tidak peka dengan masalah-masalah yang akan dimunculkan oleh sebuah tayangan. Meskipun demikian, kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan KPI sebagai regulator penyiaran yang kecolongan dengan tayangan-tayangan yang tidak bermutu dan mendidik. Semua pihak tentu harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, mari kita selamatkan generasi bangsa dari serangan tayangan tak bermutu dan mendidik. Semoga saja. Ayo cerdas memilih media dan tayangan.

Tentang penulis

Murti Ali Lingga
Murti Ali Lingga

Murti Ali Lingga. Mantan Pemimpin Redaksi DETaK Unsyiah, Koordinator Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Aceh (FKPMA)

BERIKAN KOMENTAR