Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi lambang lima sila. Benarkah isi teks Pancasila merupakan karya Bung Karno? Bagaimana dengan Piagam Jakarta? Kenapa lambang negara berupa burung garuda? Lantas, kenapa Bung Karno lebih terkenal daripada Sultan Hamid II yang mendisain burung Garuda Pancasila?

Begini ceritanya.

Secara tak terduga, Pemerintah Jepang menjalin hubungan harmonis dengan tokoh-tokoh pemuda di Jakarta. Beberapa bulan sebelum Jepang menyerah akibat di bom atom oleh sekutu, Kaisar Hirohito memerintahkan elit Jepang di Jakarta, untuk memfasilitasi proses kemerdekaan Indonesia.

Akhirnya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) beranggotakan 63 orang tokoh pemuda. Diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat, dengan wakil ketua R.P. Soeroso dan perwakilan Jepang, Hibangase Yosio.

Dimulai pada April 1945, tokoh-tokoh pemuda diundang ke Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila kompleks Kementerian Luar Negeri RI) Jalan Pejambon Jakarta, untuk membahas dasar negara. Sejumlah tokoh dimintai pendapatnya, di antaranya Mohammad Yamin, Prof Soetopo, dan Bung Karno yang mewakili kekuatan organisasi kepemudaan.

Jumat pagi itu, pada 1 Juni 1945, BPUPKI memberi kesempatan ke Bung Karno untuk menyampaikan gagasan tentang kemerdekaan. Pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) itu berpidato tentang nilai-nilai falsafah dasar negara. Kala itu, Bung Karno belum menyebut seluruh isi ‘Pancasila’ yang kita tahu saat ini. Secara implisit, Bung Karno baru mengusulkan lima prinsip dasar negara yang didasarkan atas karakteristik bangsa Indonesia yakni Gotong Royong. Lima Prinsip itu di antaranya; pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; ketiga, mufakat atau demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima, Ketuhanan yang berkebudayaan.

Pidato ini sebenarnya disampaikan oleh Bung Karno tanpa judul. Tapi belakangan istilah “Lahirnya Pancasila” digunakan oleh mantan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat, dalam kata pengantar buku yang berisi pidato, yang kemudian dibukukan oleh BPUPK tersebut.

Pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk ‘Panitia Sembilan’ untuk merumuskan kembali secara bersama-sama konsep Pancasila usulan Sukarno. Panitia itu berhasil menyusun sebuah naskah yang oleh Mohammad Yamin dinamakan ‘Piagam Jakarta’.

Pada bulan berikutnya, BPUPKI kembali menggelar rapat ketiga, di antaranya membahas rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan batas wilayah RI. Dalam rapat ini, Panitia Perancang UUD dan Bung Karno mempersiapkan draf proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembukaan dan batang tubuh UUD. Konsep proklamasi kemerdekaan dan UUD rencananya akan mengadopsi isi Piagam Jakarta.

Polemik Piagam Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya pencerminan perwakilan etnis, terdiri berasal dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang dari Tionghoa.

Alexander Andries Maramis, tokoh nasionalis asal Sulawesi Utara yang tergabung di Panitia Perancang UUD, merasa belum puas dengan isi Piagam Jakarta. Sejak penanda-tanganan Piagam Jakarta, diam-diam ia melancarkan lobi untuk mengganti isi sila pertama Piagam Jakarta, karena dinilai kurang tepat diterapkan sebagai dasar negara republik ini, yang memiliki keragaman suku, bahasa dan agama.

Sidang BPUPKI
Sidang BPUPKI

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Maramis pun mengusulkan perubahan ke Mohammad Hatta, setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Dalam sidang pertama PPKI atau Panitia Indonesia Raya sekaligus melakukan pengesahan UUD 1945, Bung Hatta akhirnya mengganti istilah ‘Mukaddimah’ diubah menjadi ‘pembukaan’. Kemudian, sila pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di tangan Bung Hatta, perbedaan itu tuntas dalam waktu 15 menit saja.

Para Disainer Lambang Negara

Kembali ke era Pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Pada sidang yang berlangsung secara marathon sebulan lamanya menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, seorang jurnalis berdarah Batak, Parada Harahap, mengusulkan perlunya mempersiapkan lambang negara. Usul anggota BPUPKI pada 13 Juli 1945 tersebut, langsung diterima seluruh peserta. Meski demikian, ini usul dibahas secara khusus dalam sebuah undang-undang, yang mengatur tentang lambang negara.

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Panitia Indonesia Raya yang diketuai Ki Hajar Dewantara mendapat tugas menyelidiki arti lambang-lambang dalam peradaban bangsa Indonesia, sebagai langkah awal untuk mengkaji rancangan lambang negara.

Sayangnya, pada 3 Juli 1946 terjadi pemberontakan terhadap kabinet Sultan Syahrir, sehingga pekerjaan tim ini, sempat tertunda. Setahun kemudian, Kantor Kementerian Penerangan mengumumkan sayembara rancangan lambang negara. Kala itu, ada puluhan usulan lambang negara dari para pelukis se-Tanah Air, tapi sebagian besar di antaranya tak memasukan unsur-unsur sejarah Nusantara.

Pasca-Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Sukarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat di Sitinggil Keraton Yogyakarta, pada 17 Desember 1949. Tiga hari kemudian, Presiden Sukarno mengangkat Syarif Hamid Alkadrie alias Sultan Hamid II menjadi Menteri Negara Zonder Portofolio, karena dipercaya dapat membuat rancangan lambang negara. Kemudian, Sultan Hamid II membentuk tim teknis Panitia Lambang Negara, yang diisi oleh Ki Hajar Dewantara, MA Pelaupessy, Moh Natsir, RM Ng Poerbatjaraka, dan diketuai oleh Muhammad Yamin.

Disain Burung Garuda Sultan Hamid II

Disain awal burung garuda karya Sultan Hamid II memicu daya tarik Presiden Sukarno. Bung Karno lebih terpikat dengan konsep burung garuda versi Sultan Hamid II, daripada lambang matahari-bulan atau syamsiah-kamariah versi M Yamin yang dinilai mirip lambang bendera Nippon Jepang.

Disain awal Sultan Hamid II menggambarkan burung garuda yang memiliki tangan memegang perisai berisi lima sila dasar negara. Menurut dia, gambar tersebut terinsipirasi dari sejumlah patung candi di Pulau Jawa yang dikirim Ki Hajar Dewantara pada 26 Januari 1950. Namun disain awal ini dikritik Moh Natsir karena disain awal burung garuda dengan memiliki bahu dan tangan menyerupai manusia. Lalu atas saran MA Pelaupessy, jumlah bulu ekor yang semula tujuh helai, diubah menjadi delapan helai, sesuai dengan angka bulan Proklamasi RI.

Setelah mendapat masukan tersebut, lalu Sultan Hamid II mengubah disain awal, sehingga kepala burung lebih menyerupai burung elang rajawali. Dan akhirnya pada 11 Februari 1950, lambang negara ini ditampilkan secara resmi dalam rapat kabinet RIS yang dipimpin Presiden Sukarno.

Disain Burung Garuda Pancasila terus mengalami penyempurnaan. Bung Karno memberi saran, agar kepala burung tidak gundul, melainkan memiliki jambul seperti burung elang jawa. Selain itu, bagian cakar kaki yang semula mencengkeram ke belakang pita ‘Bhinneka Tunggal Ika’, diminta agar cengkeraman kaki menghadap ke depan.

”Ada tiga ciri khas karya Sultan Hamid II, yakni garis khatulistiwa, gambar rantai yang merupakan ornamen suku Dayak Kapuas Hulu dan disain bulu yang ada di Kerajaan Sintang,” kata Max Yusuf Alkadrie, kerabat Sultan Hamid II.

Setelah dilakukan penyempurnaan, rancangan yang diramu dari berbagai aspirasi berbagai pihak, akhirnya disetujui Bung Karno pada 20 Maret di tahun yang sama. Akhirnya, lambang garuda berjambul inilah menjadi lampiran resmi Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 1951.

Sayangnya, kini nama Sultan Hamid II, nyaris lenyap dimakan zaman. Peringatan Hari Pancasila yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo, tak mengubah batu nisan yang tertanam di liang lahatnya di pemakaman keluarga Batulayang, Kalimantan Barat. Kedekatannya dengan Raymond Westerling yang identik dengan Agresi Militer Belanda, justru menyebabkan tuduhan pengkhianat bangsa melekat pada dirinya. Ia dipecat dengan tidak hormat, tanpa melalui proses hukum.

Tuduhan Kudeta

Sultan Hamid II adalah anak bangsawan di Pontianak. Ia adalah putra sulung Sultan Syarif Muhammad Alkadrie, sehingga mewarisi tahta kerajaan. Sebelum 17 Agustus 1945, Sultan Hamid II sempat meraih jabatan Ajudant in Buitenfgewone Dienst bij HN Koningin der Nederlanden, yakni sebuah pangkat tertinggi sebagai asisten ratu Kerajaan Belanda.

Sultan Hamid II (kanan) bersama Presiden Sukarno menjelang Konferensi Meja Bundar 1949
Sultan Hamid II (kanan) bersama Presiden Sukarno menjelang Konferensi Meja Bundar 1949

Ia adalah orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran Hindia Belanda. Ia juga dikenal cukup dekat dengan Reymond Westerling, Komandan Pasukan Khusus Belanda. Kemudian belakangan diketahui, Westerling adalah otak perlawanan Belanda pasca-kemerdekaan RI.

Meski demikian, pemilik nama Syarif Abdul Hamid Alkadrie ini, langsung berubah 180 derajat mendukung pemerintahan Sukarno-Hatta. Terbukti, ia turut mewakili Kesultanan Kalimantan Barat dalam perundingan menghadapi Belanda, periode 1947-1949. Prestasi terbesarnya adalah saat membantu Indonesia sukses besar dalam lobi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Konon, ialah yang mampu membujuk Ratu Yuliana yang merupakan Ratu Belanda, untuk menyerahkan Indonesia ke RIS.

Perundingan ini menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, menyepakati penarikan mundur tentara Belanda “dalam waktu sesingkat-singkatnya”, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda.

Bisa jadi, kepiawaian Sultan Hamid II di arena KMB, menjadi daya tarik Presiden Sukarno memasukkannya di jajaran kabinet menteri, dengan tugas utama merancang lambang negara.

Di tempat terpisah dan  waktu yang sama, Westerling memimpin 500.000 pasukannya menghancurkan basis-basis tentara Indonesia. Peristiwa terakhir, kelompok Westerling membantai 94 tentara Divisi Siliwangi di kawasan Bandung, pada 23 Januari 1950. Dari sini, mereka bergerak ke Jakarta, berupaya menemui Sultan Hamid II yang kala itu sedang sibuk merancang lambang negara. Westerling meminta Sultan Hamid II memimpin kudeta di Jakarta. Tapi permintaan itu, konon, ditolaknya mentah-mentah.

Dua pekan setelah disain lambang negara disetujui Presiden Sukarno, Sultan Hamid II tiba-tiba diberhentikan dengan tidak hormat. Ia ditangkap di Hotel Des Indes (kini Pertokoan Duta Merlin Jakarta), pada 5 April 1950, dengan tuduhan niatan makar. Meski begitu, ia tidak langsung dibawa ke pengadilan dengan alasan pemerintah sulit menemukan undang-undang, untuk mendakwa Sultan Hamid II.

Tiga tahun lamanya kasus kudeta mengendap, barulah pada 8 April 1953, MA mengeluarkan putusan bahwa Sultan Hamid II bersalah tapi hanya berdasarkan “niat”, bukan dengan alat bukti yang cukup. Ia rela mendekam 10 tahun lamanya, tanpa meminta bantuan lobi Pemerintah Belanda ataupun tangan dingin Westerling.

Selepas bebas dari penjara, Sultan Hamid II menolak untuk membersihkan namanya, apalagi berminat masuk ke dunia politik. Ia pun enggan kembali ke dunia militer dan Kesultanan Pontianak. Menjelang akhir nafasnya, ia sempat mendatangi Yayasan Idayu untuk menyerahkan hasil penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yakni dengan menambah skala ukuran dan tata warna apik.

Cuma itu ceritanya.

BERIKAN KOMENTAR