stop-violence

Saya mengenal Sony Mis Dananto sejak lama. Sejak ia masih aktif sebagai mahasiswa pecinta alam di Universitas Muhammadiyah Ponorogo tahun 2005. Kami sama-sama bekerja di sebuah tabloid mingguan hasil rintisan bersama beberapa kawan di Ponorogo.

Waktu itu saya dan Sony masih sama-sama tercatat sebagai mahasiswa. Senior Sony, Taufik Djohar, adalah sahabat baik saya.

Hasil interaksi di meja redaksi, saya memahami Sony sebagai pribadi yang ulet. Kualitas fotografinya cukup elok untuk caliber mahasiswa tanpa latar belakang jurnalistik.

Saya ingat betul, kerap kali kami harus pulang dini hari untuk mengejar narasumber. Beberapa kali motor kami mogok, hingga harus saling dorong. Hamper satu tahun kami bekerja bersama, hingga saya harus pindah ke Lampung dan menjadi jurnalis di sana.

Terakhir kami bertemu sekitar dua tahun lalu, pada 2004, saat saya dan istri berkunjung ke Ponorogo. Kami bertemu tidak sengaja, dalam perhelatan Grebeg Suro Ponorogo. Saya sebagai penonton, dan Sony sebagai jurnalis yang meliput. Kami berbincang pendek.

Saya tersenyum melihat ia gagah mengenakan seragam jurnalis televisi. Seragam itu mengingatkan saya pada suatu masa ketika ia banyak bertanya soal bagaimana menulis feature pada saya.

Sony termasuk jurnalis yang tidak banyak cakap, tapi gigih mencari berita. Ia adalah Sony yang kucel, tapi supel bergaul.

Kemarin malam, sekitar pukul 21.00, saya mendapat kabar bahwa Sony dipukuli tentara saat menjalani tugas liputan. Timeline media sosial saya dipenuhi gambarnya yang terlihat memar dengan luka di bagian wajah. Di gambar itu ia masih mengenakan baju dan aksesoris yang begitu jelas menunjukkan bahwa ia jurnalis. Ia membawa kartu pers, mengenakan topi perusahaan pers tempatnya bekerja, dan membawa kamera. Saya heran mengapa sampai terjadi pemukulan.

Lebih menyesakkan lagi, dari kronologis yang kami terima, Sony dipukuli saat menjalankan aktivitas peliputan. Saat itu ia sedang mengambil gambar konvoi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang menabrak pengendara jalan di depan markas TNI.

“Selesai saya liputan, bangunan Alfamart roboh. Pada pukul 12.30 WIB, saya bergegas menuju Kota Madiun. Setibanya di Perlimaan Keteaan ada arak-arakan SH Teratai yang pulang selesai melakukan Suro Agung. Rombongan SH Teratai menabrak pengendara lain yang berhenti di lampu merah. Secara otimatis saya keluarkan kamera dan melakukan perekaman. Waktu saya merekam, dari arah belakang anggota TNI dari 501 Kostrad para raider memukuli rombongan SH Teratai yang nabrak. Habis itu saya dipegang dari belakang sama Hendryana anggota 501 para raider. Ditanya dari mana, saya jawab dari Net TV. Terus saya diamankan, dibawa ke pos. Di pos itu kamera saya diminta, memory dilepas dan dirusak. Sambil ada pemukulan menggunakan besi di helm yang saya kenakan. Tak berseleng kemudian ada pemukulan di bagian wajah dan tendangan di pantat. Habis kamera diminta dan dirusak memory. Tidak sampai di situ, mereka mengambil identitas foto wajah. Dan berkata, awas kalau diberitakan,” demikian tulis kronologi yang disusun Sony.

Lebih miris lagi, salah seorang personil TNI bernama Letkol Agus Bhakti, Kapten Kostrad, menyebut pemukulan itu terjadi karena salah paham. Personil TNI di lapangan mengira Sony adalah personil PSHT, lalu dipukul. Sebuah kelucuan. Apakah kemudian jika Sony adalah personil PSHT lantas ia layak dipukuli?

Kami tahu, kekerasan adalah bagian dari dunia militer. Tapi kekerasan pada warga sipil, terlebih pada jurnalis yang bekerja dibawah undang-undang, adalah pelanggaran hukum berat. Kekerasan pada Sony adalah kado buruk untuk demokrasi dan kado buruk untuk HUT TNI pada 5 Oktober ini.

Kekerasan pada jurnalis oleh personil TNI bukan hanya terjadi pada Sony. Sebelumnya, di Medan, juga terjadi kekerasan yang sama saat jurnalis melakukan tugas liputan. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sejak 2006 – Agustus 2016, terjadi 511 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kekerasan terbanyak berupa kekerasan fisik, ancaman terror, pengusiran/pelarangan peliputan, serangan dan sensor.

Sedangkan pelaku terbanyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis yakni massa, polisi, orang tidak dikenal dan aparat pemerintah. Untuk kota terbanyak terjadi di DKI Jakarta, Gorontalo dan Jawa Timur.

Gencarnya aksi kekerasan pada jurnalis ini kontras dengan disahkannya resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang telah mengadopsi sebuah resolusi perlindungan untuk jurnalis, sekaligus menuntut pembebasan jurnalis yang pernah ditahan dengan sewenang-wenang. Resolusi itu mendesak dilakukannya reformasi hukum yang dirancang untuk menghalangi pekerjaan editorial, sekaligus menyerukan untuk tidak mengganggu pekerjaan jurnalis menggunakan enkripsi serta peralatan keamanan digital yang memungkinkan adanya anonimitas.

Seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu, 1 0ktober 2016, resolusi itu juga memuat serangan berbias gender kepada jurnalis perempuan, penutupan media secara paksa, dan hak para jurnalis untuk melindungi sumber-sumber rahasia. Dewan HAM, yang terdiri dari 47 negara, menyetujui resolusi tersebut dengan konsensus. Konsensus itu mewajibkan para komisaris tinggi Dewan HAM untuk melaporkan efektivitas pemantauan dan pengaduan mekanisme yang ada terkait dengan keselamatan jurnalis.

Direktur Eksekutif Article 19 Thomas Hughes, kelompok yang berjuang untuk kebebasan berekspresi, menyebutkan bahwa resolusi merupakan komitmen tegas dari negara untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap jurnalis tidak luput dari hukuman. Dia menilai, negara-negara di seluruh dunia pada akhirnya mengakui kebutuhan untuk bertindak, atas semakin beragamnya ancaman yang dihadapi jurnalis dan kebebasan berekspresi.

Hughes mengatakan, “Di balik setiap statistik, terdapat seorang jurnalis dengan nama dan cerita yang berusaha mereka ungkapkan.”

hughes menambahkan, “Untuk setiap wartawan yang dibunuh atau diserang, untuk wartawan lainnya yang tak terhitung jumlahnya, yang diintimidasi untuk sensor diri, dan untuk seluruh masyarakat yang telah dihalangi dari informasi penting. Negara harus bertindak untuk mengakhiri tragedi ini.”

Pada situasi ini, hanya satu yang ingin saya sampaikan untuk TNI yang ada di lapangan, kalau bekerja itu pakai otak. Baju kalian boleh loreng tapi hati kalian jangan ada koreng. Kepada panglima TNI agar mendidik anak buahnya dengan benar. Agar tidak menjadi tentara bodoh yang main pukul jurnalis. Kamu tidak sendiri Sony. Kami ada, dan berlipat ganda untukmu.

#PecatTNIPelakuKekerasan
#StopKekerasanJurnalis

BERIKAN KOMENTAR