Sejak bulan Juni 2015, pemerintah Indonesia menghentikan secara permanen penempatan pekerja rumah tangga (PRT) migran ke Timur Tengah dengan alasan bahwa di kawasan tersebut sering terjadi kekerasan terhadap PRT migran. Alasan lain adalah bahwa di beberapa tempat (seperti Syria, Iraq dan Yaman) konflik politik juga membuat PRT migran menjadi tak nyaman bekerja.

Namun, meski sudah hampir dua tahun kebijakan ini diberlakukan, arus migrasi PRT migran ke Timur Tengah masih terus mengalir. Arus migrasi memang tidak semassif ketika belum ada pelarangan permanen, namun tetap terpantau dalam jumlah yang signifikan. Sebagai siasat, arus migrasi ini juga “menumpang” arus deras jamaah haji dan uroh, serta mobilitas ulang-alik saat bulan Ramadhan menjelang Lebaran.

Mobilitas manusia sepanjang bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri tidak hanya didominasi para pemudik di tanah air, tetapi juga dilakukan oleh para buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari arah Asia Tenggara dan Asia Timur mereka berduyun-duyun ingin merayakan Idul Fitri ke tanah air dengan membawa pulang hasil kerjanya untuk berbagi bersama keluarga di kampung. Untuk mereka yang bekerja ke Timur Tengah, selain arus mudik balik kampung, ada juga arus balik ke Timur Tengah.

Dari pantauan Migrant CARE, yang sejak bulan Maret 2015 melakukan pemantauan mobilitas PRT migran ke Timur Tengah di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, arus migrasi ke Timur Tengah sepanjang bulan Ramadhan tetap berlangsung bahkan kadang lebih deras mengalir.  Sepanjang bulan Ramadhan kebutuhan akan PRT migran di Timur Tengah memang meningkat, para keluarga di sana membutuhkan PRT migran untuk mengerjakan seluk beluk kebutuhan Ramadhan mulai dari urusan dapur hingga pekerjaan rumah tangga lainnya.

Pada mulanya pemantauan Migrant CARE terhadap arus mobilitas PRT migran ke Timur Tengah bertujuan untuk mengetahui keteraksesan para PRT migran terhadap alat komunikasi sebagai siasat untuk mengatasi keterkucilan kondisi kerja di Timur Tengah. Namun setelah Kementerian Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang kebijakan penghentian permanen penempatan PRT migran ke Timur Tengah, agenda pemantauan Migrant CARE bertambah dengan pemantauan dampak kebijakan penghentian permanen terhadap mobilitas PRT migran ke Timur Tengah. Beberapa hal yang dipantau terkait dengan hal tersebut adalah arus mobilitas, tingkat kepatuhan dan siasat yang dipakai PRT migran.

Dalam pemantauan yang berlangsung hingga bulan Mei 2016, ditemukan fakta bahwa sepanjang masa penghentian permanen ini, Migrant CARE berhasil menemui dan mewawancarai 2.644 PRT migran. Sejumlah 1.020 PRT migran statusnya mengaku baru pertama kali berangkat bekerja dan 1.624  PRT migran dengan status bekerja kembali setelah cuti. Negara tujuan mereka yang paling besar ke Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, dan sebagian kecil berangkat ke Malaysia. Angka dari hasil survey ini tentu lebih kecil dari angka yang sebenarnya. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat sepanjang bulan Januari – Mei 2016 masih ada penempatan ke Timur Tengah sejumlah 8.714 orang dan sebagian besar berstatus sebagai PRT migran.

 Kenyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun Kementerian Ketenagakerjaan RI menetapkan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan terlarang bagi PRT migran untuk bekerja, namun ternyata minat calon PRT migran untuk bekerja kesana masih sangat tinggi. Fakta ini juga makin diperkuat dengan data arus remitansi TKI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pada tahun 2015, walau di pertengahan tahun ada kebijakan penghentian permanen, arus remitansi dari kawasan Timur Tengah mengalir 3,522 Milyar US$ lebih tinggi dari kawasan Asia Tenggara sebesar 2,603 milyar US$. Bahkan pada kuartal pertama tahun 2016, dari kawasan Timur Tengah remitansi mengalir sebesar 878 juta US$, masih lebih besar dari kawasan Asia Tenggara yang berjumlah 680 juta US$.

Dalam survey tersebut, Migrant CARE menemukan beberapa siasat yang dipakai oleh para pihak yang tetap nekad menempatkan PRT migran ke Timur Tengah. Cara mereka bersiasat antara lain melalui perjalanan umroh, ziarah, mengunjungi saudara, menggunakan visa transit dan menyamarkan penampilan. Walau keberangkatan melalui PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta) dilarang, survey ini menemukan fakta bahwa sebagian besar mereka tetap menggunakan agen atau calo yang terkait dengan PPTKIS, terutama dalam pengurusan dokumen bahkan dalam pengantaran keberangkatan saat di bandara.

Tentu saja temuan survey mobilitas PRT migran ke Timur Tengah ini cukup mengkhawatirkan karena dengan adanya keputusan penghentian permanen ke Timur Tengah secara otomatis mereka yang berangkat bekerja di sana sangat berpotensi menjadi korban dari praktek perdagangan manusia. Mereka juga sangat berpotensi untuk mengalami kesulitan berkomunikasi dengan pihak perwakilan RI di negara mereka bekerja karena sejak adanya keputusan penghentian permanen, pihak perwakilan RI di 21 negara menyatakan tekad tidak melayani segala hal yang terkait dengan penempatan PRT migran pasca penghentian permanen. Mau tidak mau pemerintah Indonesia harus berefleksi dari posisi stagnan di Tier 2 Trafficking in Persons Report sejak tahun 2005 sampai 2016, dan masuk  10 besar negara yang memiliki jumlah penduduk yang terjebak dalam perbudakan modern, seperti yang dilaporkan oleh Global Slavery Index.

Oleh karena itu, berdasar hasil survey ini, kebijakan proteksionis dalam bentuk pelarangan bekerja PRT migran sangat tidak direkomendasikan karena selain merupakan bentuk pelanggaran hak atas bekerja dan bermobilitas, juga menimbulkan dampak tingginya angka PRT migran yang terjebak dalam perangkap perdagangan manusia dan kriminalisasi sebagai buruh migran tak berdokumen. Kebijakan perlindungan buruh migran harus didedikasikan dalam bentuk penjaminan hak atas kerja dan mobilitas dengan peningkatan kualitas diplomasi perlindungan, penyiapan kualitas calon PRT migran (termasuk di dalamnya penyadaran hak) dan pengawasan yang maksimal dari praktek-praktek pengambilan keuntungan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pengerah tenaga kerja dan unsur-unsur penggeraknya.

(Versi bahasa Inggris artikel ini dimuat di Blog IndonesiaAtMelbourne University of Melbourne, Australia)

 

Wahyu Susilo
Wahyu Susilo

Tentang penulis

Wahyu Susilo

Direktur Eksekutif Migrant CARE. Alumni Lembaga Pers Mahasiswa KALPADRUMA, Fakultas Sastra, UNS, Solo.

BERIKAN KOMENTAR