Stagnasi Pemberantasan Korupsi

114

Beberapa waktu lalu pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga pilkada usai.

Pernyataan tersebut tentu saja memicu pro dan kontra. Sebagian pihak menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan upaya untuk menjadikan pemilu sebagai proses demokrasi yang bersih. Sebab pilkada merupakan arena memilih pemimpin bagi masyarakat selama lima tahun. Bila ada calon kepala daerah yang terindikasi korupsi sejak awal, hal ini tentu akan membantu masyarakat tidak salah memilih pemimpin.

Dalam hasil kajian saya ada beberapa catatan terkait sikap pemerintah yang meminta KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga pilkada usai. Keraguan pemerintah bahwa proses penindakan KPK tersebut akan merintangi ranah politik, justru hal ini tidak pernah terjadi, dengan beberapa alasan.

Pertama, KPK merupakan lembaga negara independen yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (Pasal 3 UU KPK). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat meminta untuk mempercepat, menunda atau bahkan menghentikan proses hukum yang dilakukan KPK.

Kedua, pemerintah telah mencampuradukkan proses politik dengan proses hukum. Penyelengaraan Pilkada merupakan proses politik yang tidak boleh menegasikan dan menyampingkan proses hukum. Sebab konstitusi menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Ketiga, proses hukum oleh KPK merupakan bagian dari cara untuk menghadirkan para calon pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Sebab mekanisme ini yang tidak dilakukan oleh partai dalam menjaring kandidat yang akan mereka usung.

Hari ini, persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah begitu banyak. Seharusnya pemerintah memberikan dukungan terhadap gerakan antikorupsi melalui langkah-langkah nyata. Salah satunya dengan tidak memberikan pernyataan-pernyataan yang akan menghambat jalannya pemberantasan korupsi.

Terhambatnya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa jadi penyebab tidak banyak berubahnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index Indonesia 2017. Skor IPK sendiri berada pada rentang 0-100. Angka 0 menunjukkan sangat korup, sedangkan skor 100 berarti bersih dari korupsi. Posisi Indonesia pada peringkat 96 sejajar dengan Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia.

Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, bahkan Timor Leste. Hasilnya tidak berubah dibandingkan tahun 2016. Skor IPK Indonesia masih berada pada angka 37 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara yang telah disurvei.

Perolehan ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Mengapa? Sebab masih banyak hal yang merintangi kerja-kerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Misalnya perilaku pejabat publik dan politisi belum banyak berubah. Data ICW menyebutkan, 30 kepala daerah dan 37 ketua/anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka selama 2017.

Persoalan lain menghambat pemberantasan korupsi hampir sepanjang 2017. Adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap sepele, karena secara hukum pembentukannya sudah menyalahi hukum yang ada. Meskipun belakangan hal ini dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan tetap menimbulkan pertanyaan dari akademisi, aktivis dan masyarakat.

Selain persoalan Pansus Angket KPK, pada 2017 terjadi penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan yang juga sebagai Kasatgas Penyidikan. Penyerangan ini diduga kuat karena keterlibatan Novel sebagai penyidik dalam kasus korupsi E-KTP. Sampai saat ini, kasus penyerangan yang menimpa Novel belum menemui titik terang. Selain itu, belum ada sikap jelas dari presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Sudah sebelas bulan berlalu, tapi Tim Gabungan Pencari Fakta pun belum dibentuk. Padahal, kasus ini bukan soal Novel semata, tetapi tentang siapa saja yang bekerja melawan korupsi di Indonesia.

Sebenarnya bila dicermati pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla banyak berbenah dalam sektor ekonomi dan pembangunan, tapi tidak begitu masif melakukan perubahan dalam bidang hukum. Padahal, perbaikan di sektor hukum, terutama yang terkait dengan pemberantasan korupsi adalah hal penting dan akan berdampak pada hal lainnya.

Selama periode ini, memang sudah ada beberapa hal yang dilakukan untuk melakukan perbaikan dan reformasi hukum. Misalnya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Tetapi, nampaknya, pembentukan Satuan Tugas ini hanya formalitas di berbagai instansi pemerintahan.

Langkah lainnya yang sudah ditempuh oleh pemerintah ialah dengan dikeluarkannya paket reformasi hukum jilid kedua yang fokus pada 3 (tiga) hal, yaitu penataan regulasi, bantuan hukum bagi masyarakat, dan membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui pengembangan pemolisian masyarakat (polmas). Dalam perjalanannya hal ini pun perlu dievaluasi, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Selain itu, belum ada sosialisasi mengenai hasil dari paket reformasi hukum ini.

Namun, perbaikan dan reformasi hukum sepertinya belum cukup melancarkan jalan pemberantasan korupsi. Langkah lainnya yang harus ditempuh adalah pemerintah harus secara konkret memberikan dukungan terhadap gerakan antikorupsi di Indonesia khususnya pada KPK. Dukungan tidak hanya diberikan oleh pemerintah tapi juga oleh DPR. Sebab lembaga anti rasuah ini sebagai satu-satunya lembaga negara yang fokus mengurusi pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Masa mendatang, pemerintah juga DPR harus lebih peka terhadap isu hukum dan pemberantasan korupsi. Pemerintah harus berperan aktif, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap KPK serta pemberantasan korupsi. Semua pihak juga harus berperan aktif menghindari perilaku koruptif. Sebab, bagaimanapun, kerja memberantas korupsi adalah tugas semua pihak. Selain itu, hal penting yang perlu dicatat ialah negara yang memiliki tingkat korupsi rendah akan memiliki masyarakat yang sejahtera dan lebih maju dalam berbagai sektor.

 

Tentang penulis:

Nisa Rizkiah

Divisi Penggalangan Dana Publik Indonesia Corruption Watch (ICW). Alumnus LPM Isola Pos Universitas Pendidikan Indonesia.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan gagasan full day school untuk siswa SD dan SMP yang dilontarkan oleh pemerintah melalui Menteri...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Berkaca pada kasus Via Vallen, dulu saya mengira kasus pelecehan seksual sangat susah untuk diselesaikan karena harus melawan dominasi laki-laki,...

Indonesia adalah Negara yang memiliki 659 suku bangsa. Pun beragam dari segi agama dan kepercayaan. Indonesia Plural sejak awal. Realitas...

Pagi ini (Rabu, 27/6/2018) saya lebih bergairah karena Argentina semalam menang. Bahkan siaran ulang pagi tadi masih kunikmati kembali gol...