Tulisan ini sekelumit komentar saya sebagai seorang buruh media, sesudah hadir dalam diskusi yang diadakan oleh lembaga Sindikasi beberapa waktu lalu. Diskusi yang sedianya digelar untuk memediasi perdebatan antara Remotivi selaku lembaga pemantau media dan Tribunnews salah satu media online terkemuka di negeri ini. Perdebatan dipicu oleh sebutan Tribunnews sebagai ’tuyul Kompas-Gramedia’ dalam tulisan Haychael dari Remotivi. Atas kritik tersebut Pemimpin Redaksi Tribun yang merasa dizalimi. Dalam diskusi itu sebenarnya juga diharapkan akan terbuka bagaimana bos media digital merancang skema bisnis mereka, apakah masih memikirkan kepentingan publik atau sekedar mengikuti selera pasar.

Hanya anggota Dewan Pers yang datang dalam diskusi itu, sedangkan perwakilan Tribun batal ikut berdialog. Saya sejak awal sudah menduga, siapapun dari Tribun yang sempat berniat hadir, pasti bakal rikuh sih. Karena satu-satunya jawaban paling mujarab dari Tribun merespons cemoohan dan tuduhan tuyul klik adalah buka-bukaan kondisi dapurnya. Yakin beneran mau?

Buka-bukaan dapur bagi pengelola media (digital maupun yang lain) sudah seperti pengakuan kekalahan. Teman-teman barangkali sering mendengar istilah senjakala media kan? Nah, yang terjadi sebetulnya senjakala duit iklan. Semua platform media yang berusaha mencari laba kena imbasnya dalam taraf masing-masing, sepanjang kurun lima tahun terakhir.

Berikut sekilas rangkuman masalah bagi pembaca yang tak terlalu familiar dengan isu tersebut. Pada intinya meluasnya penetrasi internet menggasak mereka yang selama ini menjadi aktor perantara informasi publik. Raksasa macam Google dan Facebook sukses merebut kue iklan hingga dua per tiga angka nasional sebelum mereka hadir, sekaligus menggerus perhatian publik dari platform lama macam TV dan radio. Perusahaan pun ikutan sadar kalau beriklan tidak harus lewat media massa. Lengkap sudah penderitaan para bos media.

Industri media selalu disebut investasi jangka panjang. Jangan bicara ROI pakai ukuran 3 tahun kayak manufaktur atau tambang kalau mau bikin situs berita atau apalah. Dalam bisnis media para pelakunya haru dibangun dulu basis pembaca, reputasi, dan pengaruh sebelum media bisa mencari potensi pemasukan. Waktunya bisa panjang.

Masalahnya, alat produksi sekarang bukan media digital yang pegang. Internet hanya sebatas diregulasi doang oleh pemerintah, berbeda dari mesin cetak ketika surat kabar dan majalah masih berjaya dulu. Alat-alat produksi yang membantu membuat dan menyebarkan tulisan saya saja, penguasa sejatinya ya dedengkot Silicon Valley sana.

Kalau media yang dikelola kecil, karyawan tak sampai 50 orang, mungkin tak terlalu masalah dari aspek ongkos produksi. Kegalauan terbesar datang dari mereka yang terlanjur membangun imperium. Pegawai ratusan atau malah ribuan orang, tersebar di nyaris seluruh provinsi. Dulu uang iklan sangat mudah didapat. Sekarang mendadak seret. Ada sekian kepala yang harus dipenuhi haknya oleh manajemen. Saya paham, pasti pusing lah berada dalam posisi pengelola media macam itu.

Pembicaraan di acara diskusi Sindikasi kemarin sebetulnya sudah mengerucut ke identifikasi penting membedah persoalan industri media kita—mulai dari obsesi mengejar klik yang berlebihan, judul menipu, mutu liputan rendah. Salah satu problem di hulu adalah skema bisnis. Orang punya sebutan sendiri-sendiri. Saya menyebutnya “mentalitas baliho”. Kebanyakan media (digital) di republik ini yang mencari laba dengan berbagai siasat agar sebanyak mungkin mata manusia memandangnya. Makin banyak mata memandang—ibarat baliho tentu makin strategis penempatannya, misal di ruas Gatot Subroto, di Jakarta—maka makin besar selera perusahaan menempatkan pariwara produknya di “baliho” milik media tersebut.

Siasat menggaet sebanyak mungkin pembaca jadilah judul clickbait, split page atau paging alias satu berita dipecah jadi berhalaman-halaman, dan lain sebagainya.

Pertanyaannya, benarkah metode itu adalah satu-satunya cara bagi media bisa bertahan di rimba industri? Dari berbagai diskusi yang saya ikuti, termasuk diskusi kemarin, jawabannya jelas tidak. Sudah banyak inisiatif yang bisa dilakukan. Mulai dari menerapkan skema langganan, jualan data, bikin in-house agency, offline campaign, sampai mengajak pembaca patungan agar liputan berkualitas terus hadir.

Masalahnya, tiap solusi itu memang tidak bisa dipukul sama rata. Ada solusi yang cocok dijalankan untuk startup media kecil, sementara (lagi-lagi) untuk perusahaan media besar yang wajib menghidupi ratusan hingga ribuan pegawai belum tentu cocok.

Tampaknya di titik inilah perbedaan pendapat yang tajam muncul—tercermin dari debat Remotivi dan Tribun. Seolah-olah mereka yang menolak adanya kritik terhadap mutu konten medianya, asumsi saya, berangkat dari pemikiran macam ini: “situ punya tawaran alternatif kah untuk menghidupi ratusan karyawan saya?”

Saya tidak sedang bilang sikap defensif macam itu benar. Mau tak mau, kritik adalah hal lumrah ketika media memilih menggratiskan informasi, menggratiskan produknya. Ketika siapapun bisa membaca, tanpa perlu keluar uang, maka kritik dan rasa tak suka semakin murah pula. Toh, nyaris tidak ada lagi loyalitas pembaca dalam lanskap media digital masa kini. Lebih naif lagi jika perusahaan meminta pembaca memahami kesulitan industri ini.

Tapi nih, buruh media manapun tidak boleh lupa, mata uang industri ini sejak lama adalah kepercayaan pembaca. Tanpa itu semua, media sama sekali tidak berharga. Makanya, buat saya pribadi, kualitas liputan bukan perkara pelik. Reputasi media itu yang menentukan persepsi pembaca. Tidak bisa dibalik.

Secara pribadi perdebatan kayak gini, minimal di kalangan buruh media macam saya, terasa segar. Setelah 20 tahun berkembang di Indonesia, rupanya butuh satu esai provokatif untuk membuat banyak orang merenungi kondisi industri media digital kiwari. Sebab selama ini diskusi soal pola bisnis terbatas di kalangan bos-bos saja. Tentu ada saja buruh yang malah ikutan halu, baper, atau mencoba ngeles. Mulai dari menyerang Remotivi secara adhominem lah (“ah, mereka lagi penggalangan dana, makanya butuh perhatian publik”) atau sepenuhnya tutup mata sama cara bosnya mencari uang untuk menggaji mereka saban akhir bulan.

Internet, sekalipun bagai pisau bermata dua, tetap membuka berbagai peluang yang dulu tidak pernah tersedia. Seharusnya, cita-cita dan idealisme media jangan keburu dikubur. Impian setiap jurnalis adalah menghadirkan karya jurnalistik terbaik dan bisa hidup layak dari kerja intelektual macam itu. Ketika sekarang realitas industri mengharuskan kompromi, maka mari kita sambut tantangan ini bersama-sama. Termasuk tidak ragu berdialog bersama mereka yang mengkritik perusahaan kita. Perlu lebih banyak ruang diskusi bareng-bareng, misalnya sarasehan berbagi trik, demi menyelaraskan kualitas dengan kepusingan menambal ongkos produksi. Atau, jika punya niat tidak mencari laba, marilah pekerja media menjajal setiap kemungkinan urunan publik untuk mewujudkan mimpi menghadirkan kerja jurnalistik yang ideal.

Minimal, janganlah baper, terutama kalau sebagian dari pembaca tulisan ini berniat tetap bertahan menjadi buruh media berorientasi profit seperti saya. Kuncinya jangan sampai abai dengan cara kerja mediamu. Jangan pernah tak mau peduli pada mekanisme perusahaan mencari untung. Pahamilah, atau ajak diskusi atasanmu, kenapa di tempat kalian bekerja harus ada kuota berita harian (kadang sampai sepuluh berita), kenapa saat menulis artikel kita dianjurkan ramah SEO, kenapa iklan banner-nya intrusif dan menyedot kuota, atau kenapa sebagian wartawan harus membawa proposal iklan saat liputan. Sadari dulu hal-hal mendasar macam itu. Liputan harian memang melelahkan, kadang kita sudah capek meluangkan waktu memahami seluk-beluk pengelolaan media. Sayangnya, pemahaman macam itu niscaya diperlukan. Setidaknya agar kita, para buruh media, paham apa yang sedang kita kerjakan: sedang membantu mewujudkan impian publik atau pemilik media?

 

Penulis: Ardyan M Erlangga. Jurnalis Vice Indonesia. Alumni LPM Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta

 

 

BERIKAN KOMENTAR