Publik dibuat terkejut ketika majalah pers mahasiswa Lentera Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga ditarik peredaraannya oleh rektorat dan polisi pada 2015. Penyebabnya, Lentera meluncurkan berita tentang peristiwa 1965 di Salatiga.

Pada tahun yang sama, rektor Universitas Mataram (UNRAM) membekukan aktivitas Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa (UKPKM) Media Unram karena banyak memberitakan kampus secara kritis.

Ternyata pembungkaman terhadap pers mahasiswa terus berlanjut pada tahun berikutnya. Pada 2016, publik dan pemerhati pers juga dikejutkan dengan peristiwa pembekuan aktivitas pers mahasiswa Poros yang dikelola jurnalis kampus Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Media Poros diberedel karena memberitakan pendirian Fakultas Kedokteran kampus tersebut. Poros menyoroti bahwa universitas memaksa membuka fakultas baru itu meski fasilitas yang ada belum maksimal.

Masih di tahun 2016, publik dan pemerhati pers juga dibuat terkejut, Pers Mahasiswa Lintas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon juga dibredel. Pada edisi XXII, Lintas yang terbit pada Rabu, 14 Desember 2016, memberitakan dugaan pencabulan seorang dosen kepada mahasiswinya. Pemberitaan ini mendapatkan perhatian serius dari birokrat kampus. Apa yang dilakukan oleh Lintas sesungguhnya adalah kegiatan jurnalistik yang mengawal kepentingan publik. Namun birokrat kampus menilai lain, mereka beranggapan Lintas mencemarkan nama baik kampus. Kemudian Lintas ditarik dari peredaran.

Masih di tahun yang sama, pers mahasiswa Pendapa di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta juga diberedel. Rektorat menilai Pendapa terlalu banyak memuat kritik kepada kampus.

Nihil Perlindungan Hukum

Maraknya pemberedelan terhadap pers mahasiswa menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers) telah mengatur kedudukan pers mahasiswa? Apakah undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum kepada pers mahasiswa?

UU Pers yang terbit pada 1999 adalah undang-undang yang lahir dalam suasana kebatinan reformasi. Di mana kelahirannya ditandai dengan proses demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia. Batang tubuh UU ini berisikan respon terhadap kebutuhan dan aspirasi insan pers.

Namun amat disayangkan, walaupun isinya responsif, UU Pers di dalam batang tubuhnya belum mengatur kedudukan dan subyek hukum pers mahasiswa. Hal ini yang memposisikan pers mahasiswa tidak mendapatkan perlindungan hukum pada saat diberedel oleh birokrat kampus. Hal ini tidak akan terjadi apabila kedudukannya diatur di dalam UU Pers, karena UU Pers menegaskan dengan jelas bahwa terhadap pers dilarang untuk disensor dan dibredel.

Hal lainnya, Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia berdasarkan kewenangan yang diperoleh dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers yang menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga belum menjadikan pers mahasiswa sebagai entitas yang juga diawasinya dalam kerangka pelaksanaan KEJ.

Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pers mahasiswa pada saat diberedel oleh birokrat kampus jika UU pers tidak memberikan perlindungan hukum.

Pegiat pers mahasiswa dapat menggunakan norma Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan norma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 28 F UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU HAM sangat jelas memberikan perlindungan hukum. Pasal 14 ayat (1) UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan dan Pasal 14 ayat (2) UU HAM menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pada saat hak-hak ini dilanggar oleh birokrat kampus, pegiat pers mahasiswa dapat mengadukannya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jadi sudah bukan zamannya birokrat kampus membungkam suara kritis pers mahasiswa karena hal ini dapat berimplikasi hukum.

Perlu Revisi UU Pers

Mengingat belum adanya perlindungan terhadap pers mahasiswa dalam UU Pers, maka UU tersebut penting untuk direvisi. Pegiat pers mahasiswa secara nasional perlu menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk mengajukan usulan perubahan UU Pers.

Langkah lain yang juga dapat dilakukan pegiat pers mahasiswa adalah membangun kerja-kerja jaringan secara nasional dan melakukan pembangunan opini secara massif melalui kanal-kanal media alternatif, semisal media sosial, untuk mengkampanyekan pentingnya perlindungan hukum terhadap pers mahasiswa di dalam UU Pers. Sudah saatnya pers mahasiswa bangkit untuk melawan segala bentuk pembungkaman, karena pers mahasiswa, sebagaimana pers pada umumnya, hadir untuk mewartawan kebenaran.

 

Penulis:

 

MZ Al-Faqih. Dosen Hukum Media Massa FIKOM UNPAD dan advokat anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

BERIKAN KOMENTAR