Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, para penyandang disabilitas sepertinya belum ikut merasakan manisnya kue pembangunan. Demikian testimoni dari Erna, salah satu penyandang disabilitas yang mengalami kelumpuhan di kedua kakinya dalam diskusi yang digelar FAA PPMI di de Resto cafe, Plaza Festival
Dalam penuturannya Erna merasa fasilitas umum yang disediakan pemerintah belum ramah terhadap para penyandang disabilitas, misalnya saja layanan transportasi umum.
“Transportasi umum yang ada di Jakarta dan kota lainnya di Indonesia banyak yang tidak bisa diakses penyandang disabilitas. Misalnya saja Trans Jakarta, untuk mengaksesnya kita harus naik tangga dulu melewati jembatan penyeberangan. Sementara buat saya dan teman-teman yang memakai kursi roda, tentunya hal itu sangat menyulitkan,” ungkap Erna dalam diskusi bertajuk “Menanti Undang-Undang yang Menjamin dan Melindungi Penyandang Disabilitas”, di Jakarta, Senin (17/8).
Layanan kereta api dan angkutan umum lainnya menurut Erna juga tidak jauh berbeda. Khusus untuk kereta api jarak jauh, ia bahkan mengaku sering menahan buang air karena tidak adanya toilet khusus penyandang disabilitas.
Dalam pekerjaan, pilihan untuk para penyandang disabilitas juga tidak banyak. Sebagian besar pemberi kerja masih ragu untuk mempekerjakan mereka.
“Kalau pun diterima bekerja, beberapa teman saya mengeluhkan gajinya lebih kecil dari karyawan lain. Padahal sebetulnya dari sisi pengeluaran, kami itu lebih besar. Misalnya saja untuk transportasi. Karena tidak bisa naik angkutan umum seperti mereka, akhirnya terpaksa setiap hari harus naik taksi,” ungkap Erna.
Masyarakat dan petugas layanan umum pun menurutnya masih banyak yang tidak aware dengan kehadiran penyandang disabilitas. “Masih banyak yang memandang kami sebagai orang yang harus dikasihani, bukan orang yang memiliki potensi,” ujarnya.
Di hari kemerdekaan Indonesia, Erna berharap pemerintah dapat menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena sejatinya pembangunan itu harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
“Kami juga berharap pemerintah segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang untuk menjamin dan melindungi penyandang disabilitas,” harap aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia tersebut.(tgh)
