Apa Alasan RS Swasta Ogah-Ogahan Layani Peserta BPJS?

Dipublikasi diMetrotvnews.com
139

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan ditunjuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam prakteknya, BPJS bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit baik pemerintah ataupun swasta

Pada kenyataan di lapangan, sejumlah rumah sakit yang ditunjuk tidak sepenuh hati melayani peserta BPJS Kesehatan. Khususnya dari rumah sakit swasta. Ketidakadilan pembayaran klaim peserta kepada rumah sakit sebagai rekanan jadi alasan.

Praktisi lapangan, dr Yadi Permana dari Dokter Indonesia Bersatu mengungkapkan pembayaran klaim disama-ratakan untuk semua rumah sakit. Padahal, kata Yadi, kedua rumah sakit itu berbeda, jika dipandang sebagai badan usaha.

“Rumah sakit itu dibayar sama. Kalau rumah sakit pemerintah, tidak masalah. Karena ada subsidi. Beda kalau rumah sakit swasta yang tidak ada subsidi. Jadi wajar banyak rumah sakit yang melayani peserta BPJS setengah hati,” kata Yadi dalam diskusi publik yang bertajuk “BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?” di Deresto Cafe, Plaza Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, (9/8/2015).

Menurut Yadi, pemerintah harus dapat memikirkan kondisi tersebut. BPJS Kesehatan tidak bisa disalahkan sendirian karena mereka bertugas sebagai pelaksana. Dia berharap Kementerian Kesehatan dan DPR sebagai regulator segera memperbaiki semua mekanisme yang ada.

“Kuncinya aktifkan swasta. Berikan tarif yang pantas, sehingga dapat melayani dengan baik,” ujar dia.

Kemenkes sebagai regulator juga terkendala sistem desentralisasi yang ada. Sebab tidak jarang, dokter yang ditugaskan di daerah tertentu mengeluh. Mereka merasa tidak dibayar secara pantas dengan segala upaya yang telah mereka keluarkan.

“Kalau APBD daerah itu tinggi, mungkin bisa saja bayar pantas. Kalau tidak, kasihan mereka, yang sudah sekolah bayar mahal. Memang, pasti ada dokter yang mempunyai hati, tapi masa mau begini terus. Kami ingin dihargai secara profesional,” tegas dia.

Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah mengatakan, pihaknya membentuk panitia kerja (Panja) terkait BPJS Kesehatan dan segala permasalahannya. Dari hasil serap aspirasi di lapangan, Siti menemukan banyak kendala.

Salah satu yang ditemukannya memang rumah sakit merugi dan merasa tidak mendapat manfaat dari BPJS kesehatan. “Ada yang tekor gara-gara ikut BPJS,” ungkap dia.
SUR

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” Ki Hajar Dewantara

  “Di awal munculnya bisnis transportasi online, para penyedia jasa taksi dan ojek konvensional menolak dengan heroik hingga perlahan sadar bahwa...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Pandemi Covid-19 mengubah banyak hal, kecuali persaudaraan dan solidaritas di Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI). Silaturahmi...