Banyak Masalah, DPR akan Bentuk Panja BPJS Kesehatan

90

qkdK7Bi3WKM Rodhi Aulia – 09 Agustus 2015 15:41 wib

metrotvnews.com – Jakarta: Program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dianggap memiliki banyak permasalahan signifikan. DPR bersiap membentuk Panitia Kerja (Panja) BPJS Kesehatan di masa sidang berikutnya.

“Kami (DPR) di masa sidang ke 4, 5 dan 6 akan membentuk Panja BPJS kesehatan,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Siti Masrifah dalam diskusi publik yang bertajuk “BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?” di Deresto Cafe, Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8/2015).

Pembentukan Panja ini untuk menghimpun permasalahan BPJS Kesehatan setelah resmi diselenggarakan di tengah-tengah pihak yang terlibat. Tidak hanya permasalahan bagi peserta, Panja juga menggali permasalahan bagi pelaku dan badan usaha kesehatan atau fasilitas kesehatan tertentu yang bekerja sama dengan BPJS.

Masrifah sendiri sudah menemukan delapan permasalahan yang menghantui pihak-pihak tersebut. Mulai dari sejumlah obat yang tidak masuk dalam e-catalog BPJS Kesehatan hingga mekanisme rujukan berjenjang BPJS yang dan tidak berjalan maksimal.

“Ada yang menumpuk di Puskesmas (Faskes I). Dan akhirnya tidak mau menangani (karena repot) dan langsung dirujuk ke rumah sakit (Faskes II). Kemudian, dari rumah sakit, kalau merasa (penyakitnya) bisa ditangani di Puskesmas, dirujuk-balik ke Puskesmas lagi,” ungkap Masrifah.

Hal itu terjadi karena total Faskes yang ada kualitas dan kuantitasny tidak memadai. Bahkan berkurang dari jumlah semula. Penyebabnya tak lain karena Faskes tidak merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. “Ada yang tekor gara-gara ikut BPJS,” ungkap dia.

Praktisi di lapangan, Dr Yadi Permana, dari Dokter Indonesia Bersatu mengungkapkan ada permasalahan lain di dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan. Pemerintah kata Yadi tidak adil dalam membayarkan klaim peserta di rumah sakit pemerintah dan swasta.

“Rumah sakit itu dibayar sama. Kalau rumah sakit pemerintah, tidak masalah. Karena ada subsidi. Beda kalau rumah sakit swasta yang tidak ada subsidi. Jadi wajar banyak rumah sakit yang melayani peserta BPJS setengah hati,” ujar dia.

Begitupun dengan penghargaan profesional dokter. Yadi menambahkan, para dokter hanya dibayar Rp2 ribu per pasien. Nominal ini dianggap sangat tragis, karena lebih murah dari biaya parkir bahkan biaya ke toilet. “Itu kasarnya,” tukas dia.
SUR

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Bergabungnya wilayah Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia pada tahun 1969 dengan dilaksanakannya PEPERA yang diikuti oleh seluruh wakil...

Ada dua tokoh politisi perempuan yang sedang diperbincangkan Warganet baru-baru ini. Kamala Haris, Wakil Presiden Amerika Serikat yang baru terpilih...