“Budi Gunawan Bisa Saja Diganti Asal…”

38

nasional.rimanews.com – Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan Ateria Dahlan mengakui andil Megawati penjaringan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri tunggal. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik Forum Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa (PPMI).

Meski begitu, kata Arteria, pencalonan BG sebenarnya bukan harga mati. “Kalau Ibu Megawati ngotot, enggaklah,” kata Arteria dalam di Jakarta, Minggu (1/2).

 

Dalam diskusi bertema “KPK vs Polri: Budi Gunawan Sebagai Kapolri, Pelanggaran Megawati Terhadap Mandat Rakyat”, Arteria menegaskan partainya saat ini ngotot meminta presiden melantik BG karena melihat penetapan BG sebagai tersangka terdapat faktor kriminalisasi yang dilakukan KPK. “Ada faktor kemanusiaan (tetap membela BG),” katanya.

 

Karena itu,  ia menegaskan jika Presiden Joko Widodo mengganti calon kapolri yang telah mendapat persetujuan DPR itu, harus dengan alasan yuridis yang kuat. Ia pun menyodorkan solusi melantik dan kemudian menonaktifkan BG sebagai kapolri. “Masalah akan selesai. Presiden harus taat konstitusi,” katanya.

 

Sementara itu Refly Harun, Pengamat Hukum dan Tata Negara dalam diskusi itu mengatakan solusi yang ditawarkan dengan melakukan pelantikan dan penonaktifan kapolri akan menjadi bumerang bagi presiden. Solusi berdasarkan pasal 11 UU Kepolisian dianggap tidak tepat. “Ini jebakan, karena penonaktifan sementara kapolri bisa dibatalkan secara politik dan hukum,” kata Refly Harun.

Penonaktifan kapolri dan pelantikan pelaksana tugas kapolri, kata Refly, harus mendapat persetujuan DPR. Sedangkan dari sisi hukum, keputusan penonaktifan dapat digugat ke karena tidak memenuhi persyaratan sesuai UU Kepolisian.

Direktur Riset dan Publikasi Akbar Tandjung Institute mendorong presiden segera menyelesaikan konflik KPK dan Polri. “Presiden harus keluar dari labirin politik yang dia ciptakan sendiri,” katanya.

Hal senada disampaikan Ketua Presidium Forum Alumni Aktivis PPMI Agung Sedayu. Ia  meminta Presiden Joko Widodo segera menyelesaikan perseteruan KPK vs Polri. Jika gagal mengatasi persoalan ini, kepercayaan rakyat akan tergerus.

 

Karena Konflik ini, kata Agung, menodai 100 hari kinerja Jokowi-JK dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Jika tak kunjung terselesaikan, “Presiden dianggap tidak bisa mengendalikan KPK dan Kepolisian tapi juga sebagai ‘Presiden Boneka’ partai politik pengusung,” katanya.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Kami terbangun dan memulai melakukan persiapan packing peralatan, sarapan, senam pagi sejenak, dan mencari kebutuhan logistik tambahan seperti seperti kaos...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...