Rendahnya bayaran dokter dianggap sebagai salah satu pemicu minimnya pelayananan ideal bagi pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Direktur Gerakan Dokter Indonesia Bersatu, M Yadi Permana menyebutkan banyak dokter sering mengeluh karena dibayar murah oleh pemerintah ketika menangani peserta BPJS Kesehatan.
“Dokter dibayar Rp 2.000 per pasien, lebih murah dari parkir. Berikan tarif yang pantas sehingga pelayanan jadi lebih baik,” kata Yadi dalam diskusi “BPJS Kesehatan: Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?” di kawasan Kuningan, Jakarta, Minggu (9/8).
Yadi menyebutkan bahwa para dokter ingin bekerja sesuai standar terbaik untuk masyarakat. Namun hal itu terhambat dengan pembatasan dana kapitasi yang diberikan untuk setiap pasien. Perlu diketahui, upah memeriksa pasien BPJS tersebut diambil dari dana kapitasi.
“BPJS tidak menentukan apakah pelayanan sesuai dengan medis atau tidak. Kalau dana kapitasi, itu bukan untuk dokter saja tapi juga obat-obatan, cek laboratorium sederhana, dan lainnya,” ujarnya. Padahal, lanjut dia, undang-undang memandatkan pemerintah menjamin kesehatan masyarakat.
Merujuk data BPJS Kesehatan, besaran kapitasi yang saat ini ditetapkan terhadap fasilitas kesehatan primer adalah antara Rp 3 ribu hingga Rp 10 ribu untuk setiap jiwa per bulan. Untuk puskesmas, besaran kapitasnya adalah antara Rp 3 ribu hingga Rp 6 ribu. Sementara untuk dokter praktik perorangan adalah Rp 8 ribu per jiwa. Adapun, klinik dengan fasilitas dokter gigi adalah sebesar Rp 10 ribu.
Anggota DPR RI Komisi IX, Siti Masrifah juga menyebut kapasitas dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit belum memadai. Dari hasil pelaporan konstituennya, terdapat penurunan fasilitas kesehatan terjadi akibat BPJS Kesehatan.
“Penurunan fasilitas kesehatan dan tekor gara-gara BPJS. Ada beberapa rumah sakit yang dikunjungi Komisi IX dan tidak bisa menutupi biaya pengeluaran (untuk pasien BPJS),” ujar Siti dalam diskusi tersebut.
Hingga Mei 2015, dari 2.396 rumah sakit yang ada di Indonesia, sekitar 1.739 rumah sakit telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dari total 1.739 rumah sakit tersebut, 600 di antaranya RS pemerintah
Siti juga meyakini nihilnya petunjuk pelaksanaan dalam pemeriksaan pasien BPJS Kesehatan di rumah sakit. “Misal dokter memeriksa pasien harusnya komprehensif. Kalau BPJS bisa didiagnosis saja dulu, terus datang lagi kontrol untuk diagnosis kedua, kemudian kontrol lagi untuk ketiga,” katanya. Dalam posisi tersebut, dokter tak banyak berkutik dengan dalih tak berani menyalahi aturan.
Pengamat kebijakan sosial Ah Maftuchan berpendapat dokter dan penyedia jasa lainnya kerap kali setengah hati dalam melayani peserta BPJS. “Dokter misalnya yang dipermasalahkan Rp 2.000. Dokter tidak pernah berbicara berapa gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang diterima sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil),” tuturnya. Sehingga ketika melayani pasien, Maftuchan menuding muncul keengganan.
Untuk menghadapi tantangan itu, anggota dewan disebutkan akan membentuk panitia kerja (panja) dan mulai membahasnya kembali dalam sidang selanjutnya. “Pada masa persidangan kelima dan keenam nanti kita akan bentuk panja. Nantinya panja ini arahnya adalah ke masyarakat agar BPJS lebih baik,” kata Siti. (ant/cnn)
