Sejumlah dokter memprotes program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka beranggapan pemerintah belum mau memikirkan nasib mereka dalam program tersebut.
“Konsep BPJS berdasarkan INA-CBG’s itu tidak mencakup komponen jasa medis. Itu hanya mengakomodasi paket-paket saja,” keluh Presidium Ikatan Dokter Indonesia, Yadi Permana, saat diskusi di Pasar Festival Kuningan, Jakarta, Minggu (9/8/2015).
Menurut Yadi, dalam program BPJS, dokter hanya menerima biaya jasa medis sebesar Rp 2.000 per pasien. Yadi merasa tak heran jika banyak dokter mengeluhkan soal belum baiknya sistem BPJS.
“Bahkan lebih murah dari biaya parkir. Atau ya untuk biaya pipis sajalah. Seharusnya dokter itu diberi tarif yang pantas sehingga pelayanannya lebih baik,” kata dokter spesialis onkologi itu.
Yadi membeberkan IDI pernah merekomendasikan pemerintah soal biaya jasa medis dalam sistem BPJS. Ia mengambil contoh biaya jasa medis bagi dokter umum, yakni Rp 15 juta per bulan untuk seluruh pasien.
“Jadi ini bukan karena dokter mata duitan. Masih banyak dokter yang memiliki hati melayani masyarakat, terutama di daerah pelosok. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan pemerintah tidak perhatikan hal seperti itu?” sambung dia.
