Publicapos.com- Konflik Internal di sejumlah Partai politik menjadi hambatan bagi kinerja DPR RI, sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Konflik di tubuh Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang belum juga berakhir mempertontonkan wajah buruk demokrasi Indonesia saat ini.
Demikian disampaikan Presidium Bidang Riset Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), Harli Muin, saat diskusi bertajuk ‘Di Balik Politik Belah Partai’ di De resto Cafe, pasar Festival Jakarta Selatan, Minggu (12/3).
Menurutnya, konflik berkepanjangan di dua tubuh partai tersebut dapat berimplikasi ke dampak yang lebih luas, bila tidak ditangani dengan benar. Seperti, kinerja anggota DPR akan terganggu dalam membahas draft Undang-Undang (RUU) dan RAPBN.
“Pembahasan UU hingga RAPBN bisa terpengaruh. Rakyat yang kembali dirugikan atas konflik Golkar dan PPP,” tutur Harli, Minggu (12/4).
Harli mengatakan, konflik tersebut jelas akan menyebabkan keresahan di masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Tidak hanya itu, pengurus partai di daerah akan saling mengklaim keabsahan akibat dualisme kepengurusan partai di pusat.
“Karena itu, para pengurus parpol yang sedang berkonflik bisa lebih menahan diri dan bersikap dewasa dalam menyelesaikan persoalan ini. Mestinya mereka memberikan contoh yang baik, bagaimana mengunakan musyawarah dan mufakat sehingga dapat diimplementasikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Harli, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bisa menjalankan regulasi dengan menempatkan diri sebagai wasit dan bersikap netral. Guna membantu menyelesaikan dan mencegah konflik di kedua partai tersebut agar tidak berlarut-larut.
“Kedepan, pemerintah perlu memperbaiki regulasi parpol, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Di luar itu, pemerintah juga mesti memperbaiki tata kelola parpol dengan cara mendorong parpol lebih transparan,” ujarnya.(tgh)
