FAA PPMI :Eksekusi Mati antara Grasi dan Diplomasi

120

grasi-1www.beritaloka.com – Penggalan kalimat yang diucapkan Presiden Joko Widodo dalam wawancara di tengah acara Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada Februari 2015 lalu yang dikutip Akademisi Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet dari kompas.com tertanggal 1 Maret 2015 itu cukup menggelitiknya. Di tengah situasi hangat-hangat tahi ayam, bahkan suhunya acap mendidih gegara grasi terpidana mati kasus narkoba tahap kedua ditolak Presiden.Artinya, eksekusi mati jalan terus.Jadi, sebatas itukah kewenangan grasi yang dimiliki Presiden?

Dalam sebuah media briefing tentang hukuman mati di antara diplomasi Indonesia dan Australia di Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta pada 1 Maret 2015 lalu, Koordinator KontraS, Haris Azhar, Peneliti Senior (Senior Research Fellow) Asia Institute, Universitas Melbourne, Dave McRae dan Robet membahasnya. Melalui siaran pers pada tanggal yang sama, mereka menyimpulkan.

Grasi pada dasarnya adalah otoritas tunggal Presiden. Meskipun dalam pemberian atau penolakannya, Presiden dapat meminta  pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Namun Presiden terlihat menerima saja, tanpa berniat untuk memeriksa secara detil perubahan-perubahan yang mungkin terjadi terhadap terdakwa selama masa penghukumannya, sebelum eksekusi.

“Presiden taken for granted keputusan yang telah diambil pengadilan (MA),” kata mereka.

Presiden sama sekali tidak mengoptimalkan otoritas grasi untuk memeriksa, menguji secara detil keputusan-keputusan pengadilan yang telah ada menyangkut hukuman mati. Presiden cenderung tidak mau ambil pusing terhadap perkara yang menyangkut hidup dan mati seseorang.

Grasi juga diadakan karena dimungkinkan ada kekeliruan, yang terkecil sekalipun,  dalam sistem hukum. Di titik ini, grasi diharapkan dapat mengevaluasi secara lebih jernih dan bijaksana kasus-kasus pidana mati. Dengan menolak, bahkan sebelum grasi diajukan,  Presiden dianggap menjauhkan diri dari sikap adil.

“Presiden sebenarnya mengkerdilkan fungsi grasi,” kata mereka.

Keputusan penolakan grasi tanpa memeriksa secara detil perubahan-perubahan dan perkembangan terdakwa serta materi kasus tersebut, akhirnya menghasilkan eksekusi yang bermasalah dalam sudut pandang keadilan. Di sisi lain, tersedia jenis hukuman lain yang juga berat, di luar hukuman mati. Sehingga tidak adil apabila seorang terpidana mati yang telah sekian tahun hidup secara baik, bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, dieksekusi begitu saja.

Meskipun sisi lain, Dave menekankan, komentar Perdana Menteri Australia, Tonny Abbott tentang bantuan Australia untuk tsunami Aceh mendapat kecaman langsung di Australia. Termasuk jajaran tinggi pemerintahan Australia.Lantaran pernyataan Abbott dinilai banyak pihak di Australia, termasuk Dave sendiri, tidak mewakili mereka.Pernyataan tersebut tidak seiring dengan pokok-pokok advokasi Australia.

“Komentar Abbott dilatarbelakangi kepentingan politik untuk menaikkan popularitasnya,” kata Dave.

Sikap Abbott tersebut berasal dari apa yang dia sebut sebagai captain’s call atau keputusan kapten. Sebuah keputusan yang diumumkan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan partainya atau masyarakat.Abbott dikritik oleh partainya atas kebiasaan captain’s call tersebut.Sebagaimana diketahui, dua dari 11 terpidana mati tersebut, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran adalah warga negara Australia.

Menyampingkan pernyataan Abbott, advokasi yang dilakukan oleh Australia bagi warganya sudah berlangsung bertahun-tahun.Ada empat pesan pokok dari advokasi yang disampaikan Dave.

Pertama, terpidana mati agar diperlakukan secara adil berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pernyataan ini diperkuat, selama upaya hukum ini masih berlangsung, maka terpidana tidak akan dieksekusi. Muncul keprihatinan, peninjauan kembali (PK) kedua dari dua terpidana mati dari Australia itu ditolak atas alasan prosedural, sedangkan PK kedua untuk terpidana lain, seperti Mary Jane Fiesta Veloso dari Philipina sempat disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta dan kini menunggu putusan MA.

Kedua, cerita tentang rehabilitasi Chan dan Sukumaran dan rehabilitasi terpidana narkoba pada umumnya agar didengar dan dipertimbangkan. Menurut Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kerobokan di Denpasar, sesama tahanan, dan seniman menyebutkan, rehabilitasi kedua terpidana tersebut dinilai berjalan cukup baik. Peluang rehabilitasi yang dicontohkan melalui suami dari Menlu Bayangan Australia Tanya Plibersek yang mendekam di penjara selama tiga tahun dalam kasus permufakatan jahat mengimpor heroin, juga diminta menjadi pertimbangan.Laki-laki itu menjadi bapak tiga anak dan menebus keselahannya.Bahkan kini menjadi pegawai pemerintah senior di New South Wales.

Ketiga, permintaan grasi agar dipertimbangkan secara individu. Seperti pernyataan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop yang meminta Andrew Chan dan Myuran Sukumaran diampuni sebagaimana Indonesia juga meminta pengampunan bagi warga negara Indonesia yang terjerat hukuman mati di negara lain.

Keempat, pemerintah dan masyarakat Australia peduli atas kasus ini.Mayoritas menentang eksekusi ini serta penerapan hukuman mati terhadap kasus narkoba.

Dalam kesempatan tersebut, KontraS kembali menyatakan kecaman keras penerapan hukuman mati bagi terpidana narkoba.Fakta-fakta yang ditelusuri KontraS menemukan, mayoritas mereka yang terjerat narkoba dan mendapatkan vonis hukuman mati hanya kurir narkoba. Contohnya, terpidana mati yang berasal dari Brasil, Rodrigo Gularte dan Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso yang telah dimanfaatkan sistem peredaran narkotika terlarang di negaranya.

Hukuman mati juga tidak menimbulkan efek jera.Indonesia mudah disusupi narkoba karena pencegahan yang tidak berjalan.

“Indonesia lemah menjaga perbatasan. Aparat, petugas bea cukai, serta petugas lembaga pemasyarakatan mudah disuap dan disusupi,” kata Haris.

Lindungi WNI

Sementara itu, menjelang pelaksanaan eksekusi mati, Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) mengingkatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menghormati upaya diplomasi pemerintah Brazil, Belanda, dan Australia yang meminta pembatalan eksekusi mati terhadap warga negaranya, terpidana mati kasus narkoba.  Di sisi lain, kedaulatan hukum dan upaya pemerintah Indonesia melindungi rakyatnya dari bahaya narkoba juga perlu dihormati. Mengingat data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pecandu narkoba di Indonesia, saat ini mencapai 1,2 juta orang.

“Presiden Jokowi harus mampu mengambil keputusan dan langkah diplomasi yang tepat,” ujar Ketua Presidium FAA PPMI, Agung Sedayu dalam rilis acara diskusi bertajuk “Kecaman Internasional terhadap Eksekusi Mati Kasus Narkoba, Apa Kabar Nasib TKI yang Terancam Hukuman Mati?” di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Maret 2015.

FAA PPMI juga meminta pemerintah meningkatkan upaya diplomasi untuk menyelamatkan sekitar 229 buruh migran warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.Setidaknya ada 17 WNI sedang menunggu eksekusi mati di Malaysia, Arab Saudi, dan China.

Melalui pernyataan sikapnya, FAA PPMI mendorong pemerintah melindungi rakyat Indonesia dari bahaya sindikat narkoba internasional dan menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri.Lembaga tersebut juga mendorong pemerintah menjaga hubungan baik dan meningkatkan upaya diplomasi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.Serta meminta lembaga-lembaga internasional, terutama Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ikut proaktif melindungi nasib buruh migran Indonesia di luar negeri.

Tidak Menunda

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno memastikan pemerintah tidak menunda pelaksanaan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba. Pelaksanaan hukuman mati menunggu waktu yang tepat karena salah satu terpidana tengah mengajukan PK.

“Jadi bukan mengulur waktu, bukan diundur,” kata Tedjo kepada wartawan usai menjadi pembicara kunci “Orasi Kebangsaan Penulisan Kembali Sejarah Nusantara” di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagaimana dilansir dari laman ugm.ac.id tertanggal 9 Maret 2015.

Proses pelaksanaan hukuman mati ditentang oleh beberapa negara yang warganya akan menjalani eksekusi. Salah satunya tindakan menarik duta besar mereka dari Indonesia.Seperti Belanda dan Brazil, namun Dubes Belanda datang kembali.Sedangkan Dubes Brazil, menurut Tedjo sudah habis masa kerjanya. Australia juga mengancam akan membatasi warganya datang melancong ke Indonesia serta menghentikan ekspor daging sapi ke Indonesia. Termasuk tawaran pertukaran narapidana Indonesia yang ada di Australia.Meski demikian, Tedjo menyatakan, Jokowi tak bergeming.

“Di dalam hukum tidak ada istilah barter narapidana. Meski mereka punya hak membela warganya, kami meminta Australia menghargai hukum di negara lain,” kata Tedjo.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” Ki Hajar Dewantara