FAA PPMI :Keberatan atas Hukuman Mati di Indonesia Hak Negara Lain

125
Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan keterangan pers terkait rencana eksekusi mati dua warga negara Australia di Kantor Kemenlu Jakarta, Selasa (17/2). Menlu Retno menyatakan eksekusi mati dua warga Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang tergabung dalam jaringan Bali Nine yang berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg merupakan upaya penegakkan hukum bukan karena sentimen pada negara tertentu. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/mes/15.
Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan keterangan pers terkait rencana eksekusi mati dua warga negara Australia di Kantor Kemenlu Jakarta, Selasa (17/2). Menlu Retno menyatakan eksekusi mati dua warga Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang tergabung dalam jaringan Bali Nine yang berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg merupakan upaya penegakkan hukum bukan karena sentimen pada negara tertentu. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/mes/15.
Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi memberikan keterangan pers terkait rencana eksekusi mati dua warga negara Australia di Kantor Kemenlu Jakarta, Selasa (17/2). Menlu Retno menyatakan eksekusi mati dua warga Australia yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang tergabung dalam jaringan Bali Nine yang berusaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg merupakan upaya penegakkan hukum bukan karena sentimen pada negara tertentu. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/mes/15.

geotimes.co.id – Tekanan yang diberikan beberapa negara termasuk Australia dan Brazil terhadap Indonesia, atas vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada gembong narkoba berkewarganegaraan Australia dan Brazil, tidak serta-merta mempengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan kedua negara tersebut.

“Hubungan kita masih baik-baik saja, itu hak mereka, upaya mereka melindungi warga negaranya,” kata Deputi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Bantuan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, saat diskusi yang digelar oleh Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, di Jakarta, Minggu (8/3).

Indonesia juga melakukan upaya yang sama dengan negara lain, tapi tetap menghormati proses hukum di negara yang bersangkutan.

“Kita tidak melarang negara lain melindungi warganya di Indonesia, asalkan tidak melakukan intervensi atas hukum di Indonesia. Indonesia selalu menghormati hukum negara tetangga, yang merupakan kawan baik kita,” katanya.

Kementerian Luar Negeri disebutnya telah membebaskan 238 warga negara Indonesia dari ancaman hukuman mati, namun masih ada 229 WNI yang masih butuh pendampingan akibat vonis hukuman mati, 67 persen diantaranya akibat kasus perdagangan narkoba.

Selain Australia dan Brazil, Badan Perserikatan Bangsa-bangsa turut mengecam keputusan Indonesia memvonis mati beberapa pelaku kejahatan peredaran narkoba.

Presiden Republik Indonesia, Joko  Widodo menolak grasi pelaku kejahatan peredaran narkoba dengan alasan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat narkoba, sehingga hukuman mati dianggap bisa memberi efek jera pada pelaku kejahatan narkoba.

Menyoroti tekanan negara lain termasuk PBB dalam hal hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, Ketua Presidium FAA-PPMI, Agung Sedayu mempertanyakan sikap yang PBB justru membela  gembong narkoba dibandingkan dengan para buruh migran yang juga divonis hukuman mati karena terbukti melakukan kejahatan.

“Buruh migran itu jelas melakukan kejahatan karena membela diri tapi tidak dibela, PBB justru bersuara untuk gembong narkoba,” ujarnya.

Agung menambahkan, dalam kasus ini, butuh strategi diplomasi yang kuat dari pemerintah Indonesia, yang harus memberikan perlindungan kepada buruh migran dan juga WNI yang terkena kasus dan terancam hukuman mati.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengatakan tidak mudah melakukan upaya penyelamatan WNI yang divonis hukuman mati di negara tetangga.

“Sejauh ini yang paling efektif adalah dengan pendekatan personal ke negara yang bersangkutan,” ujar Nusron.

Senada dengan Nusron, Iqbal menyatakan pemerintah Indonesia sangat serius mendampingi WNI yang terkena jerat hukum, segala upaya diplomasi dilakukan dengan melihat kasus per kasusnya.

“Tekanan yang diberikan ke negara sahabat bisa melalui media dan suara rakyat Indonesia, cuma sekali lagi, Indonesia sangat menghormati proses hukum mereka, namun upaya diplomasi yang kita lakukan harus ‘cantik’ sehingga hasilnya optimal.”

Dalam upaya diplomasi, tidak bisa menggunakan diplomasi bilateral atau multilateral sekalipun. Nusron memberikan contoh, di Arab Saudi, hukuman di sana berdasarkan pengampunan keluarga korban, jika keluarga korban tidak mau mengampuni, maka hukuman tetap dijatuhkan.

“Di sinilah kita harus melakukan pendekatan kekeluarga korban, dengan cara apapun, sehingga WNI kita bisa dibebaskan atau setidaknya hukumannya tidak hukuman mati,” katanya.

Dalam diskusi ini, Iqbal menegaskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia kepada gembong narkoba, bukanlah sebuah glorifikasi untuk menegaskan posisi Indonesia dalam hubungan antar bangsa, melainkan sebuah cara untuk melindungi warganya dari pengaruh narkoba.

“Ini murni masalah penegakkan dan kedaulatan hukum Indonesia,” kata Iqbal.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Membincang Raden Ajeng Kartini (selanjutnya disebut Kartini) selalu menarik dan tidak akan habis dibahas dari sisi apapun. Itulah seorang Kartini...

Sembilan perempuan memukul lesung, bertalu-talu menggemakan sebuah pertanda. Pak Presiden, tidakkah kau dengar tanda bencana bertalu di depan istanamu? Sembilan...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...