Fungsi BPJS Belum Maksimal, Perlu Perbaikan Layanan

113

fungsi-bpjs-belum-maksimal-perlu-perbaikan-layanan-top_1

ADI BRIANTIKA, MajalahKartini.co.id | 09/08/2015 15:30

majalahkartini.co.id-Pascakeluarnya pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) jika BPJS haram, penggunaan BPJS kembali dikritisi, jaminan sosial atau komersialisasi?

MajalahKartini.co.id – Dokter, pasien, serta masyarakat hingga kini merasakan masih ada mekanisme BPJS Kesehatan yang belum berjalan lancar, sehingga manfaat program ini belum menyentuh seluruhnya.

“Sesungguhnya BPJS Kesehatan masih baru setahun berjalan. Beberapa regulasi yang dibuat pemerintah, masih bisa dievaluasi lagi. Masukan dari para dokter, pasien, dan masyarakat, bisa membantu kami,” ujar Siti Masrifah dari Komisi IX DPR RI.

DPR masih berupaya, lanjutnya, bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus mendapatkan dukungan kesehatan secara layak. Selain itu, masukan-masukan tersebut dapat ditindaklanjuti, sehingga kekurangan yang ada akan segera diperbaiki.

Pendapat kontra juga dilontarkan oleh Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.

“BPJS Kesehatan ini jangan dianggap sebagai jaminan sosial, karena badan penyelenggaranya adalah nirlaba. Harus dilihat dulu. Sistem BPJS Kesehatan ke depannya akan menimbulkan masalah,” ucapnya.

Dia berpendapat bahwa masalah yang timbul seperti mekanisme iuran, transformasi jaminan sosial, aliran dana yang belum jelas penggunaannya, pengawasan dan pengelolaan.

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia harus segera diperbaiki. Hal ini penting bagi penduduk untuk mendapatkan pelayanan prima dalam kebutuhan untuk memperoleh layanan dan perlindungan kesehatan yang layak.

Diskusi publik terkait BPJS Kesehatan “Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan?”, tersebut diadakan oleh Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), di Jakarta, Minggu (9/8).

Diskusi yang berlangsung reguler ini juga menghadirkan pembicara selain dari pengamat dan anggota dewan hadir pula dari Peneliti Sosial Ah. Lembaga Prakarsa dan dari Dokter Indonesia Bersatu Dr. M Yadi Permana, Sp. BCK OnK. (Foto: Adi Briantika)

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

Bergabungnya wilayah Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia pada tahun 1969 dengan dilaksanakannya PEPERA yang diikuti oleh seluruh wakil...