Partai Golkar puluhan tahun berhasil survive dalam beragam gempuran dari lahirnya partai baru pasca reformasi 98. Namun di era Presiden Joko widodo Golkar ternyata rapuh. Tarikan-menarik kepentingan dan kekuasaan para elite politik internal partai membuat Golkar seakan berjalan pincang.  Taji Golkar di era Orde Baru (Orba) mendadak tumpul.

Pada masa Soeharo berkuasa Golkar sebagai mesin penimbun suara rakyat. Golkar  di bawah asuhan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), birokrat dan para konglomerat, dengan ditambah strategi politik Orba yang menerapkan  era ‘Zero kritik’  membuat partai ini selalu berhasil menjadi beringin tua yang selalu rindang, dan kokoh.

Pasca Reformasi 1998, kedigdayaan Golkar dikastrasi. ABRI dan birokrat tidak lagi terlibat dalam urusan politik partai. Golkar pun menjadi asuhan konglomerat. Para konglomerat saling bersaing dan berusaha menahkodai Golkar. Parpol menjadi alat mesin politik konglomerat untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik demi kepentingan ekonomi konglomerat. Dari sinilah awal petaka Partai Golkar.

Pasca Pilpres 2014, dengan kekalahan Prabowo-Hatta, koalisi itu tampak awet di Parlemen dengan sebutan Koalisi Merah Putih (KMP). Kekecawan sebagian elite Golkar pasca Pilpres 2014 semakin kronis dengan sikap avoturisme Ical yang ingin terus menguasai  Golkar. Para elite Golkar menilai, Ical telah melakukan praktik “Machiavellian” (the end justifies the means) untuk melanggengkan posisinya sebagai Ketum Partai Golkar.

Para elite Golkar kontra Ical bergerak taktis dan cepat untuk mengkastrasi setiap modus operandi Ical. Ketua DPP Golkar Yoris Raweyai memobilisasi Angkatan Muda Partai Golkar. Selangkah dengan itu, Agung Laksono membentuk Presidium Penyelamatan Partai untuk memangkas ranting kekuasaan Ical.

Kubu Agung Laksono menghendaki Munas Golkar dilaksanakan Januari 2014. Tetapi, Ical “and the gang” menganggap keputusan itu tidak sesuai dengan “konstitusi” partai. Dan sesuai dengan Rakernas Golkar di Yogyakarta, Munas dilaksanakan pada 30 November-02 Desember 2014 di Nusa Dua, Bali.

Tentu saja kali ini upaya penggulingan ARB sebagai Ketum oleh barisan Agung Laksono (AL) cs lebih sulit dan boleh disebut blunder. Politik belah bambu yang dimainkan pada era Jokowi masih kalah cantik dibanding pola yang sama dimainkan SBY yang mencampuri urusan internal Partai Golkar melalui aturan main yang ada dalam partai tersebut namun didukung sang calon Ketum secara finansial dan akses kekuasaan.

Terbitnya SK Kemenkumham , Yasaona Laoly sebagai upaya mengepung ARB dari segala penjuru dan menjegalnya sebagai Ketum, yang memang harus disingkirkan mengingat Posisi ARB  sebagai salah satu “Panglima” Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen. Namun upaya ini tidak mudah,karena dalam  Golkar didukung oleh Partai-partai yang tergabung dalam KMP.

Pertanyaan berikutnya tentu saja tentang apa agenda tersembunyi Menteri Yasonna? Tentu tidak sekadar memelihara harapan Agung Laksono cs tetap memimpin Partai Golkar. Yasonna tahu betul bahwa Partai Golkar kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB) akan terus melakukan perlawanan. Kalau hal ini yang terjadi, salah satu target Menteri Yasonna tercapai, yakni berlarut- larutnya konflik internal Partai Golkar.

Upaya lain untuk memperlemah posisi Golkar dan PPP dalam percaturan politik nasional, juga terlihat dari kekuatan konspirasi antara PDIP plus anggota KIH lainnya bersama pemerintah dan KPU menolak revisi terbatas atas Undang-Undang (UU) Pilkada. Banding Menteri Yasonna dan hadangan bagi revisi terbatas atas UU Pilkada, jelas terlihat sebagai upaya agar konflik PPP dan Golkar terus berkepanjangan.

Salah satu tujuan jangka pendek adalah mengganggu soliditas PPP dan Golkar dalam melakukan persiapan mengikuti Pilkada 2015 yang serentak itu. Mereka semua paranoid, takut kalau-kalau impian dan ambisi mereka untuk menang besar dan menguasai pilkada tidak terwujud jika PPP dan Golkar ikut pilkada serentak akhir tahun ini.

Perlawanan dan Injury Time Pilkada

ARB nampaknya memang layak disebut panglima. Di tengah gempuran segala penjuru, ia masih bisa mengkonsolidasikan kekuatan untuk membuat Partai Golkar (PG) bisa solid dan utuh dalam mengikuti Pilkada serentak tahun ini.

Hari-hari ini, Golkar kubu Ical Cs terus mengimbau para kader dari pusat hingga akar rumput serta pengurus daerah tingkat I dan II untuk terus melakukan perlawanan secara masif terhadap gerakan kubu Munas Ancol.

Kader Partai Golkar tentu mengapresiasi upaya islah yang difasilitasi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar Partai Golkar bisa ikut Pilkada 2015. Namun, persoalan Golkar tidak sekadar bisa dan tidak bisanya ikut Pilkada 2015. Inti permasalahan Partai Golkar adalah keberanian dan kemauan pemerintah mengakui siapa yang paling legitimate memimpin kepengurusan Partai Golkar? Persoalan internal Partai Golkar sudah telanjur dipahami publik, termasuk Wapres JK sendiri, Presiden Jokowi, serta para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Nyatanya, kini muncul potensi kehebohan baru berupa hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Jum’at (24/07), yang memenangkan gugatan kubu Aburizal Bakrie (ARB). Putusan itu, pada intinya, mengabulkan gugatan pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali di bawah pimpinan ARB; dan bahwa pelaksanaan Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono (AL) tidak sah.

Tetapi saya kira urusan belum akan beres dan pendaftaran calon peserta Pilkada akan mulus diterima oleh KPU. Walau memang sebelumnya, KPU sendiri sudah melakukan perubahan aturan sehingga mengizinkan kedua kubu mengajukan calon dengan syarat mereka harus sama-sama setuju.

Tetapi putusan PN Jakut ini mungkin saja bisa memberantakkan semua upaya tersebut jika kubu AL nanti menolak semua upaya yang sudah ada karena putusan pengadilan tersebut. Peluang kedua kubu mau melakukan rekonsiliasi agar pencalonan Pilkada 2015 mulus pasca putusan PN Jakut ini, semakin kecil, untuk tidak mengatakan tidak ada sama sekali.

Diperlukan suatu lompatan kepercayaan (leap of faith) yang luar biasa dari elite kedua kubu agar hal tersebut bisa dilakukan. Dan dengan adanya putusan PN Jakut tersebut, kepercayaan tersebut nyaris mustahil.

Di titik ini secara pribadi saya berani mengatakan bahwa sistem multi partai di Indonesia tidak ubahnya seperti sistem partai tunggal komunis ala Republik Rakyat China (RRC) apabila Negara menggunakan instrumen kekuasaannya untuk mematikan mekanisme demokrasi di setiap partai di Indonesia yang tidak sejalan dengan Rezim. Ini menjadi perseden buruk dan “lampu kuning” untuk seluruh partai di republik ini sebagai sebuah pertanda Partai politik yang merupakan alat dan sekaligus yang menentukan arah dan kebijakan Negara harus tunduk kepada keinginan Rezim terpilih. Dan semoga Jokowi bukanlah rejim itu.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Lets Love More & Judge Less Perempuan masa kini mempunyai kuasa penuh atas teknologi. Terutama, perempuan yang berada dalam golongan millenial....