Hormati UU Pers, Hentikan Kriminalisasi

88

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) menyatakan prihatin atas maraknya kriminalisasi pers di Indonesia. Belum lama ini Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) melaporkan Majalah Tempo, atas pemberitaan di media tersebut di edisi 19-25 Januari 2015 yang bertajuk “Bukan Sembarang Rekening Gendut”.

Hal yang sama juga menimpa Warta Kota. Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan Mohamad Taufik, melaporkan Warta Kota ke Polda Metro Jaya terkait isi pembicaraan mereka di aplikasi WhatApp yang dimuat di media itu. Saat ini kedua laporan tersebut telah diproses di Kepolisian.

Kriminalisasi terhadap pers tidak sekali ini saja terjadi. Sebelumnya, pada tahun 2014, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post, Meidyatama Suryodiningrat, telah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Status tersangka ditetapkan setelah The Jakarta Post memuat karikatur bergambar The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Pada 2013 lalu, hal yang sama juga menimpa Tabloid Prioritas yang turut dilaporkan ke polisi karena beritanya dianggap tidak berimbang dan mencemarkan nama baik. Kasus Tabloid Prioritas disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sebagai penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia semestinya menghormati Undang-Undang Pers, tidak memproses laporan itu, dan menyerahkan sengketa terkait pemberitaan tersebut kepada Dewan Pers,” ujar Ketua Presidium FAA PPMI Agung Sedayu, dalam pernyataannya, Selasa(3/3/2015).

Karena itu FAA PPMI menyatakan:

  1. Mengecam segala bentuk kriminalisasi terhadap pers.
  2. Meminta masyarakat untuk menghormati Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999 dan menyelesaikan segala sengketa pemberitaan menggunakan Undang-Undang Pers.
  3. Meminta Kepolisian Republik Indonesia menyerahkan kasus sengketa pemberitaan pers ke Dewan Pers.
  4. Meminta Dewan Pers untuk menjalankan perannya sesuai isi Pasal 15 Undang-Undang Pers untuk melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, sekaligus memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.
  5. Meminta seluruh perusahaan pers untuk mentaati Kode Etik Jurnalistik.

Tautan: TribunNews

 

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Kami terbangun dan memulai melakukan persiapan packing peralatan, sarapan, senam pagi sejenak, dan mencari kebutuhan logistik tambahan seperti seperti kaos...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

Membincang Raden Ajeng Kartini (selanjutnya disebut Kartini) selalu menarik dan tidak akan habis dibahas dari sisi apapun. Itulah seorang Kartini...