Membangun negeri ini tidak rumit, cukup pelesiran menggunakan kocek pribadi di negeri sendiri.

Beberapa waktu lalu, banyak media yang memberitakan tentang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta fasilitas negara untuk pelesiran ke luar negeri. Juga ada anggota DPRD DKI Jakarta diduga minta fasilitas pada menteri MenPAN-RB untuk berkunjung ke Australi. Tidak lama, beredar foto para istri modis anggota DPR yang pelesirian di Jepang. Mereka telah membantah telah menggunakan fasilitas negara, namun sudah jadi rahasia umum bahwa praktik meminta fasilitas negara ketika pelesiran di luar negeri adalah hal yang jamak terjadi.

Tampaknya memang begitu wajah para wakil rayat negara ini. Sebagai wakil rakyat yang notabene merupakan bagian dari pejabat negara, mereka seolah tidak bisa membedakan antara fasilitas negara dan pribadi. Tugas dan tanggung jawab yang tinggi dan beban kerja yang berat menjadi alasan pembenar bahwa pejabat negara memang memiliki hak untuk di fasilitasi. Namun apakah serta merta fasilitas negara dapat digunakan untuk kepentingan pribadi? Kepentingan yang tidak ada sangkut pautnya bagi kepentingan rakyat?

Jika merujuk pada definisi fasilitas negara dalam Kepmen Keuangan No 225/MK/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik Negara, bahwa yang disebut fasilitas negara adalah dikuasai oleh negara/pemerintah, dibiayai oleh APBN atau APBD, di bawah pengurusan lembaga-lembaga negara dalam arti yang luas, tidak termasuk barang atau kekayaan yang dimiliki oleh BUMN/BUMD, yang pemanfaatannya ditujukan secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Artinya penggunaan fasilitas negara harus bermuara pada kepentingan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Pengertian tersebut tegas, bahwa penggunaan fasilitas negara, sekecil apapun tidak memiliki korelasi dengan kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi tidak dapat difasilitasi oleh kepentingan negara. Penyalahgunaan fasilitas negara adalah pemakaian sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN dan atau APBD yang penggunaanya berada di bawah kewenangan pejabat negara yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintah yang layak dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dekadensi Mental Negarawan

Menurut Prof Bagir Manan, lembaga negara terdiri dari tiga jenis berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi lembaga negara yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Dan lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Artinya pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta derivatifnya berupa lembaga negara pendukung.

Sudah jadi hal yang wajar bila sikap dan perilaku para pejabat negara menjadi cerminan identitas bangsa dan negara. Tidak terkecuali dengan keluarganya. Oleh karena itu,  sikap negarawan pejabat negara dan keluarganya menjadi hal yang penting karena harus menjadi  simbol aparatur negara. Selain itu, sorotan masyarakat pun akan lebih banyak pada mereka.

Sayang, sebagian pejabat negara kita gemar mengatasnamakan jabatan atau statusnya sebagai pejabat negara untuk menikmati fasilitas negara. Bahkan mengambil fasilitas itu untuk kepentingan keluarganya. Karena sudah begitu jamak terjadi, hal yang menyalahi aturan itu seolah biasa saja dan tidak perlu malu ketika melakukannya. Mereka seolah lupa bahwa sumber pendanaan fasilitas negara dari APBN atau APBD yang dikupulkan dari pungutan pajak rakyat.

Akhirnya logika keruh macam apa yang coba dipertontonkan? ketika dekadensi metal negarawan menjadi bahaya laten yang terus menjangkiti pada kebanyakan pejabat negara. Pejabat negara tak jarang memamerkan kedegilannya demi kuasa dan hasrat. Diteriaki rakyatnya pun  biasa saja, tak jadi soal.

Bagaimana negara ini akan menjadi bangsa yang berwibawa ketika pejabatnya menjatuhkan derajatnya dengan mengemis fasilitas negara? Apakah alasan sangat teknis seperti kesulitan mendapatkan akses transportasi lebih penting daripada menjaga kewibaannya sebagai representasi Lembaga Tinggi Negara yang juga merupakan wakil dari rakyat?

Mengajak keluarga dalam kunjungan dinas pun telah menjadi kebiasaan yang jamak. Padahal jika dilihat dari efektifitasnya, untuk apa membawa keluarga? Kalau bukan karena ajang aji mumpung. Mumpung dibiayai oleh negara, mumpung difasiliasi oleh negara. Pada akhirnya, rakyat pun seolah tak akan menghiraukan meskipun akhirnya menggunakan uang pribadi dalam pelesiran itu.

Lebih parah lagi, hura-hura pelesiran ke luar negeri yang diduga menggunakan fasilitas negara itu terjadi pada saat pemerintah sedang gencar mempromosikan pariwisata Indonesia. Pemerintah mengalokasikan Rp 2,95 triliun dana promosi pariwisata Indonesia ke luar negeri pada 2016. Melonjak hampir tiga kali lipat dibanding alokasi dana tahun sebelumnya yang sekitar Rp 1,15 triliun. Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan nusantara. Dengan proyeksi pendapatan Rp 395 triliun.

Begitu seriusnya Indonesia menggarap pariwisata Nusantara untuk go to global. Banyak iklan bertebaran dimana-mana, terpampang di Jersey Liverpool atau meng-endorse Rio Haryanto agar bisa bertarung di F1 tujuannya adalah mengenalkan Indonesia sebagai negara yang tidak kaya akan koruptornya namun juga kaya akan keindahan alamnya. Namun para pejabat anggota dewan yang terhormat itu justru berbuat sebaliknya.

Ini potret buram pejabat negara di Indonesia banyak yang tidak berpihak pada kondisi rakyatnya. Mereka seolah menjadikan rakyat sebagai bagian dari eksploitasi kuasa yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Tidak bisa tidak, akhirnya kinerja pejabat negara yang sungguh-sungguh membangun bangsa ini ternoda oleh sikap dan mental yang dekaden dari sebagian gerombolan bermental genit itu.

Padahal sudah banyak contoh mulia dari para pemimpin kita dulu. Seperti Bung Karno yang sampai selesai menjabat sebagai presiden tidak memiliki harta berlimpah sepantasnya ia sebagai pendiri bangsa. Begitu pula Bung Hatta yang mengajarkan kesederhaan pada keluarganya. Atau mantan Kapolri Hoegeong yang hidup sederhana, serta Baharudin Lopa yang bahkan meminta isrtinya naik angkot ke pasar daripada menggunakan mobil dinasnya. Sikap teladan itu yang tidak tampak dari kebanyakan pejabat negara hari ini. Hasrat kekuasaan seolah mengaburkan nilai-nilai moral dan keberpihakan pada rakyat ini.

Dengan mentalitas yang demikian dekadennya tersebut, tak heran jika banyak pejabat negara Indonesia yang mudah terjerat dalam kepentingan pragmatis. Akhirnya, suap dan korupsi meraja lela untuk memenuhi hasrat hidup hedon.

Seharusnya pengertian dan pemahaman dasar tersebut sudah paripurna dipahami oleh para pejabat negara dan keluarganya. Membangun negara ini tidak rumit, cukup bermental sebagai negarawan, dari sana mungkin Anda bisa jadi pahlawan.

 

Tentang penulis:

Gulfino Che GuevarratoGulfino Che Guevaratto. Alumni pers mahasiswa Jember. Saat ini pengurus bidang advokasi di Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)

BERIKAN KOMENTAR