Kamis, 13 Desember 2018
Rilis

Rilis

    Acak

    Rilis
    Saat ini terdapat dua partai politik besar yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar...
    -

    Rilis
    Dampak negatif minuman beralkohol (minol) dari aspek kesehatan dan psikososial penting untuk segera disikapi secara...
    -

    Rilis
    "Ada kebutuhan berkumpul yang tidak hanya untuk mentransformasi kebebasan pers dan kebebasan berfikir pada aktivis pers mahasiswa, juga untuk kebutuhan eksternal membangun jaringan."
    -

    Rilis
    “Banyak pemimpin daerah mengubar janji ketika kampanye, namun yang dia lakukan setelah terpilih justru sebaliknya. Itu penghianatan terhadap kepercayaan rakyat.”
    -

    Rilis
    Bagi rakyat Indonesia, Bulan Mei bukan hanya sekadar keterangan waktu. Tetapi juga bermakna sebagai ingatan...
    -

    Rilis
    Telah lama masyarakat gelisah tentang keberadaan sensor film di Indonesia. Terutama masyarakat pecinta perfilman, sineas,...
    -

    Rilis
    Upaya diplomasi pemerintah Brazil, Belanda, dan Australia untuk meminta pembatalan eksekusi mati terhadap warga negara...
    -

    Rilis
    Forum Alumni Aktivis PPMI meminta Parpol untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kasus KPK vs...
    -

    Rilis
    Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar hidup rakyat. Termasuk di dalamnya kebutuhan untuk memperoleh layanan dan perlindungan kesehatan yang layak.
    -

    Rilis
    PRES RELEASE PPMI DK Semarang Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) Dewan Kota Semarang "Kriminalisasi Jurnalis Zakki...
    -
    12Halaman 1 dari 2

    #JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

    Kliping
    Syaifuddin Islami dan Dewi Anggraini tengah diliputi kerisauan. Siang itu, Jumat 26 Juni 2015, sepucuk...

    Kliping
    Rendahnya bayaran dokter dianggap sebagai salah satu pemicu minimnya pelayananan ideal bagi pasien peserta Badan...
    Muat lagi

    #RUU PENYANDANG DISABILITAS

    Seharusnya yang mendapat desakan tak hanya DPR, tapi juga pemerintah. Masyarakat harus tahu seberapa besar kemampuan pemerintah, sehingga bisa memperkirakan aplikasinya di lapangan."
    Kliping
    Sudah 70 tahun Indonesia Merdeka, namun hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang yang benar-benar mampu melindungi para penyandang disabilitas.

    Muat lagi
    © Bersatoe.com 2015