Kebudayaan dan Tanda Tanya

206
Tari barongan anak. (dok: FAA PPMI)

Membincang kebudayaan akhir-akhir ini tentu kita mafhum bersama bahwa banyak riuh dari kongres ke kongres, dari mufakat ke mufakat lainnya, bahkan dari satu polemik ke polemik tak berkesudahan. Tapi apakah dalam mendefinisi dan menggerakan nilai menjadi sebuah kebudayaan, atau memelihara budi dan daya lama tetap lestari harus dengan hal demikian? Banyak yang luput, apalagi jika negara selalu melakukan pendekatan kebudayaan berbasis keproyekan. Negara, CSR swasta menjelma menjadi dewa, yang disembah-sembah agar memberikan tangan baiknya bagi jalannya seniman dalam berkarya. Rasanya ini yang membuat kisah muram kebudayaan tanpa tujuan selama ini.

Apakah benar negeri ini tuna budaya seperti yang ditulis Haidar Bagir (Kompas, 9 Januari 2015). Kata Haidar, “manusia spiritual, manusia moral, manusia estetik dan manusia yang sadar dan berpikir. Ia berakar pada konsen-konsen kemanusiaan yang paling dalam, sebagai makhluk sekaligus pengejawantahan ketuhanan, sebagai bagian dari persaudaraan kemakhlukan, yang cirinya adalah memiliki fitrah cinta kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Segala yang kurang dari itu, betapapun dikemas dalam sofistikasi dan citra kemajuan dan peradaban, adalah anti budaya. Budaya adalah sumber keutuhan dan integritas kehidupan manusia, dengan demikian juga sumber kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya. Akibat yang kita lihat sekarang ini, manusia Indonesia makin jauh dari spiritualitas-kemanusiaan-nya. Integritasnya tergerus, kita makin terbenam dalam banalitas. Tak ada apresiasi pada kedalaman dan keindahan.

Kritik Haidar, lapangan “budaya” zaman ini sudah jadi bulan-bulanan hegemoni ekonomi, komersialisme para pemilik kapital besar. Sendirian saja mereka sudah begitu besar. Apalagi dalam kenyataannya ia masih berselingkuh dengan kekuatan-kekuatan politik dan ideologis, yang dipaksakan lewat kekuatan mahadahsyat media massa yang menginvasi dengan derasnya. Ini terjadi hingga ke ruang-ruang privat masyarakat kita.

Dari Deklarasi sampai Kongres

Banyak deklarasi dan rumusan soal kebudayaan akhir-akhir ini kita lihat memang rangkaian panjang anak negeri mendefinisi dan mendorong ritme untuk menjawab tantangan zaman. Hasil Kongres Kebudayaan yang digelar dari mulai 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1991, 2003 telah menghiasi capaian-capaian pemikiran budayayawan kita. Peristiwa budaya serupa ini pasti akan terus berulang dan membuat prasastinya sendiri. Tapi apakah realitas yang teradi sekarang telah diantisisipasi atau teramalkan jauh hari dalam teks-teks suci itu?

Kita tengok yang terbaru, hasil rumusan Mufakat Kebudayaan/Dekarasi Cikini (2009) yang isinya “pertama, Menolak (dan mendesak dihentikannya) proses-proses berkebudayaan –dengan implikasinya dalam kehidupan hukum, politik ekonomi dan seterusnya—yang dilakukan dengan cara mencangkokkan begitu saja sistem nilai asing ke dalam kehidupan rakyat Indonesia di semua dimensinya; kedua, Mengembalikan cara-cara kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya tradisi kekuasaan serta praksis politik, pada kearifan bangsa-bangsa di kepulauan ini yang telah berkembang dan teruji lebih dari 5.000 tahun; ketiga, Keberadaan adab modern yang dipenetrasi kolonialime dan globalisme hingga di tingkat kognitif, memori hingga kemampuan imajinatif kita –termasuk sains dan teknologi– tidak lebih untuk memperkaya, mempertinggi nilai tambah, dan mengakselerasi kekuatan kultural negeri ini. Semua itu harus berlangsung lewat kearifan dan tradisi sebagaimana dimaksud di atas; keempat, Dengan tradisi dan kearifan itulah kebudayaan nasional kita dibangun sebagai mosaik yang terus menjadi dari seluruh elemen sub etnik di nusantara ini, dan seharusnya tumbuh secara alamiah –bersama interaksinya dengan kenyataan mutakhir—hingga dapat menjadi sebuah identitas bernama: Indonesia. Manusia, sebagai pelaku terpenting dari proses itu, merupakan entitas yang kongruen dengan jati diri bangsanya, yakni: makhluk budaya yang secara personal maupun komunal memiliki hak setara dengan institusi apa pun dalam berkontribusi bagi gerak pembangunan yang ada; dan kelima, Untuk tugas-tugas kebangsaan itu, rakyat secara menyeluruh harus difasilitasi ruang gerak maupun ekspresinya untuk dapat menemukan sebuah imajinasi kolektif yang baru, dimana Indonesia sesungguhnya mendapat fondasi keberadaannya yang sejati.” Pertanyaan kembali kita kemukakan, apakah 10 atau 50 tahun yang akan datang rumusan ini tetap aktual dan jadi bamper dan penyangga kebudayaan kita?

Dalam satu ulasan, Putu Setia (Mpu Jaya Prema) membicarakan ide dasar bagi sebuah strategi kebudayaan dalam kaitan dengan pengembangan sains dan teknologi. Merumuskan strategi integrasi kebudayaan, sains, dan teknologi sebagai landasan atau basis pembangunan peradaban Indonesia.Setelah lima tahun, apa yang terjadi? Kata Mpu Jaya Prema, bukannya tambah baik, malah kebingungan dan kekeliruan itu semakin akut dalam semua kehidupan kita. Kekerasan atas nama agama terjadi, ormas-ormas garis keras dibiarkan dan seolah dipelihara pemerintah. “Ini menular ke daerah-daerah, karena keteladanan yang buruk lebih mudah ditiru, televisi kita sangat berjasa dalam hal ini,”

Misalkan para budayawan yang berkumpul di Ancol malas membuat rumusan baru, Deklarasi Cikini tinggal didaur ulang. Cukup menambahkan kata-kata yang lebih pedas. Tapi budayawan tak mau, mereka tetap asyik berdiskusi membuat rumusan baru. Mereka tetap berdebat meski pun tak ada gelas yang pecah, apalagi meja yang sampai dirobohkan.

Krtiriknya Deklarasi Ancol sepertinya masih tetap dalam napas Deklarasi Cikini. Tentu dengan kalimat yang lain, budayawan bukanlah tukang contek. Meski suara para budayawan seperti gonggongan anjing yang tak membuat kafilah berhenti berlalu, mereka tetap bersemangat menyumbangkan pikiran untuk Indonesia yang lebih baik. Mereka mengajak mencontoh kearifan para leluhur dari berbagai pulau yang kian tak dipedulikan dalam mengatur negeri. Indonesia harus tetap merah putih dan makin hebat.

Lalu ada Kongres Kesenian (2015), hasil rumusannya saya kutipkan “Harus disusun dan dilaksanakan kebijakan menyeluruh yang diikat oleh ketetapan hukum di tingkat nasional hingga daerah yang mengatur peran dan fungsi negara sebagai fasilitator, politik anggaran yang berpihak pada kesenian, dan partisipasi aktif warga negara dalam pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan preservasi kesenian di Indonesia. Produk hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang tentang Kesenian atau produk hukum setara Undang-Undang.

Payung hukum menjadi fundamental untuk memastikan dukungan pamerintah terhadap tumbuhnya ekosistem kesenian yang sehat dan berkelanjutan. Ekosistem seni tersebut terkait dengan mata rantai yang mencakup pendidikan, penciptaan, mediasi dan apresiasi seni. Dukungan yang dimaksud berkaitan erat dengan pengembangan ataupun pengadaan infrastruktur untuk setiap mata rantai tersebut melalui dukungan pendanaan yang cukup untuk, antara lain: a) fasilitas untuk pusat-pusat kesenian, ruang-ruang publik, kelembagaan atau organisasi kesenian; b) jejaring kelembagaan, dan; c) merancang peta jalan (roadmap) kebijakan kesenian; d) menjamin kebebasan berkespresi dan operasionalisasi kegiatan-kegiatan kesenian berlangsung dengan baik dan merata.

Payung hukum tentang kesenian menjadi penting untuk menegaskan peran negara, bukan sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pengembangan kesenian; melainkan sebagai fasilitator aktif yang responsif terhadap perubahan kebutuhan maupun prioritas pengembangan kesenian. Secara bertahap, perlu direncanakan tahapan-tahapan penerbitan payung hukum kesenian, dalam bentuk UU dan Keppres yang menaungi peraturan-peraturan dalam berbagai tingkatan.”Apakah semua rekomendasi ini akan berjalan sesuai dengan hasrat para seniman? Apalagi ketika didorong dengan usulan program untuk Kementerian, Hilmar Farid dalam kesempatan Kongres Kesenian Indonesia III 2015 menyampaikan. “Dengan kata lain, kita tidak kekurangan gagasan dan juga tidak kekurangan tindakan. Pertanyaannya kemudian, apakah gagasan dan tindakannya itu nyambung? Apakah rekomendasi kongres itu benar diterjemahkan menjadi tindakan atau tidak? Apakah tindakan berbagai instansi pemerintah di bidang kesenian itu bersumber dari gagasan yang dibicarakan panjang-lebar dalam kongres dan berbagai kesempatan lainnya? Lebih jauh lagi, apakah berbagai kegiatan dan tindakan itu terkait satu sama lain dan menjadi bagian dari sesuatu (strategi) yang lebih besar? Ataukah hanya merupakan himpunan kegiatan atau proyek yang padam segera setelah dilaksanakan (atau dalam beberapa kasus, bahkan sebelum selesai dilaksanakan)?”

Ini sunggguh menampar saya kira. Juga ketika Hilmar sampaikan bahwa “masalahnya bukan hanya karena watak dan kultur birokrasi (saja) tapi juga, atau mungkin terutama, karena kedua kongres dan acara sejenis itu tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam tata kuasa di negeri ini. Sejauh ini tidak ada kementerian atau lembaga yang dapat menindaklanjuti berbagai rekomendasi penting tersebut, bukan karena tidak tahu dan tidak mau, tapi karena tidak punya kekuatan politik dan sumberdaya cukup.” Apakah setelah jadi Dirjen sekarang Hilmar mampu menjadi penyambung lidah para seniman?

Juga apakah jaminan Menteri Anies Baswedan bahwa Pemerintah akan menjadi fasilitator untuk mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan hasil kongres. Ini adalah resep yang akan dibawa ke untuk implementasi, karena kita berharap ada kesempatan-kesempatan yang tidak harus menunggu lima tahun.

Menanam Realitas Membaca Yang Telah Terdefinisi

Jika soal kebudayaan kita harapkan dapat “bersemi, berkembang, berbuah” secara wajar maka segala upaya harus dilakukan. Kita harus rela meluangkan waktu “menanam, menyiangi dan memupuk”. Tak ada kebudayaan yang lahir begitu saja, tanpa peran aktor dan petugas lampu dalam sebuah pertunjukan.

Jika Budayawan Radhar Panca Dahana paham betul apatisme bangsa ini, dari semua jenis tingkatan. Dengan banyak gejala, tentu dalam bahasa dalam bahasa Radhar “apatisme (rakyat) pada masalah sosial kita yang kian berat dan rumit. Situasi atau gejala ini menengarai beberapa fakta dan gejala sosial lain, seperti semakin kuatnya egoisme—dalam pengertian sikap individualistis—dalam diri (bangsa) kita. Tentu saja realitas psikologis bangsa, terutama di wilayah urban yang sudah diisi lebih dari separuh populasi negeri, itu jadi alarm kuat luntur atau lenyapnya salah satu sifat utama (dan luhur) bangsa Indonesia yang diakui atau diaku-aku, yakni gotong royong, suatu cara hidup di mana etos persaudaraan, kebersamaan, atau kesetaraan antarmanusia termaktub di dalamnya. Ini juga indikasi bagi ketakberdayaan, frustrasi, putus asa, disorientasi, semua bahan ramuan yang menghasilkan adonan apatisme (sosial) bangsa kita.”

Apakah sekian rumusan, rekomendasi dari Mufakat dan Kongres itu telah menjawab tantangan zaman? Atau yang paling terdekat apakah keelokan kata-kata itu adalah ruh dari hasrat rakyat sesungguhnya? Ini memang masih membutuhkan jalan panjang. Kita masih harus terus menyelaraskan gerakan, aksi dan forum-forum serupa itu dengan ritme semua sektor yang menggerakan kebijakan. Sebanyak apapun keinginan jika tanpa realiasasi dan setelah ditempatkan dalam kerangka sebaik apapun jika sistem negara tidak ikut mendorong tentu akan menjadi sia-sia.

Karena kita menyadari seperti dikatakan R. Sastrowidjono yang dikutif Jaap Erkelens, “…telah tiba saatya untuk menyadarkan masarakat bahwa suatu bangsa yang utuh membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi, selain pembangunan di bidang politik dan ekonomi.” Sastro juga mengatakan, bahwa budaya milik satu bangsa adalah cerminan jati diri kesadaran nasional dan jati diri yang bersangkutan. Ini senada dengan yang telah jauh hari dirumuskan Ki Hadjar Dewantara, “Kebudayaan tidak pernah mempunya bentuk abadi”Budaya dan kebudayaan memang berkembang secara dinamis dan pada saat yang sama harus pula organis. Dia harus berakar pada lokalitas kita yang maha kaya, dan mengembang secara alami berdasarkan liuk harapan, dan juga mampu menyerap saripati budaya lain yang sejalan dengan semua nilai yang ada.

Menurut Ki Hadjar Dewantara “tinggi rendahnya kebudayaan itu menunjukan rendah tingginya budi serta peradaban dalam hidup satu bangsa; kebudayaan tidak lain dari sifat utuhnya atau globalnya hidup suatu bangsa. Kebudayaan selalu mempunyai sifat nasional, karena rakyat yang menimbulkan kebudayaan tersebut ialah semua orang-orang yang hidup di dalam satu lingkungan alam dan satu lingkungan zaman. Perkataan “alam” dan “zaman” boleh juga kita ganti dengan sebutan “kodrat” dan “masyarakat”, karena “kodrat” itu kekuatan alam, sedankan “masyarakat” itulah yang mewujudkan zaman.

Jika Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) berdiri 17 Agustus 1950. Pada mukadiman yang direvisi pada 1959 tugas dan kedudukan rakyat dipertegas, “bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat. Lekra berpendapat bahwa secara tegas berpihak pada rakyat, adalah rakyat satu-satunya jaan bagi seniman-seniman, sarjana-sarjana maupun pekerja kebudayaan lainnya, untuk mencapai hasil-hasil yang tahan uji dan tahan waktu.

Jika sekarang banyak lembaga dann organ kebudayaan yang lebih terlihat eksklusif, lain halnya dengan Lekra di tahun itu yang dengan konsepnya mereka menghormati peninggalan-peninggalan nenek moyang dengan kritis dan sekaligus membantu secara aktif untuk memenangkan setiap yang baru dan maju, bersikap pada setiap kenyataan dan kebenaran. Dan sikap kritis, tegas dan berpihak pada rakyat ini seperti disampaikan Muhidin M Dahlan (Lekra Tak Membakar Buku), Lekra mendorong keberanian kreatif, dan Lekra menyetujui setiap aliran bentuk dan gaya, selama ia setia pada kebenaran, keadilan, dan kemajuan yang selama ini mengusahakan keindahan artistik yang setinggi-tingginya. Dan sekaligus mengulurkan kepada organisasi kebudayaan yang lain dari aliran atau keyakinan apapun untuk bekerjasama dalam pengabdian ini.

Lekra dulu mempunyai metode kerja dalam penciptaan karya-karya kreatif di bidang kebudayaan. Gerakan 1-5-1 adalah menempatkan politik sebagai panglima sebagai asas dan basis dari lima kombinasi kerja, yaitu, (1) meluas dan meninggi; (2) tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik atau 2 tinggi; (3) tradisi baik dan kekinian revolusioner; (4) perpaduan kreativitas individual dan kearifan massa; (5) realisme sosial dan romantik revolusioner. Untuk melakukan kelima hal itu diperlukan metode: “turun ke bawah” atau Turba. Untuk memudahkan “jalan berkebudayaan” itu.

Dalam hal itu, seperti kata Pramoedya Ananta Toer ketika menanggapi Konsepsi Presiden Soekarno pada 1956 mengatakan “Kesenian Indonesia mesti punya moral, mesti menanggung tugas…dalam hubungan ini, moral bukan berarti hubungan kelamin antara pria dan wanita tok, sebagaimana lazim mengartikannya, tetapi adalah perasaan bertanggungjawab…seni mempunyai pertanggungjawab dan tugas dalam pembentukan kejiwaan bangsa kita”. Dengan modal “Tiga Baik” dan “Tradisi Baik” dulu, Lekra mampu hadir merespon dan meneguhkan ikrar atas masa kni dan atas peristiwa dan kenyataan kini. Ini satu hal yang masih selalu luput atau menjadi diskursus kita selama ini.

Kebudayaan terus bergerak, tapi seperti halaman rumah, kita tidak mungkin melupakan pondasi pertama di mana diletakan. Sebagai penyangga bangunan besar kebangsaan sudah saatnya kita terus memberi definisi, merombak dann menginterupsinya lagi dan lagi, sampai pada saatnya republik yang telah dikukuhkan tetap kokoh berdiri dengan jati diri dan membanggakan. Karena seperti kata Ki Hadjar Dewantara, “Rasa Kebangsaan adalah sebagian dari Rasa Kebatinan kita manusia yang hidup dalam jiwa kita tidak sengaja. Rasa Kebangsaan itu berwujud dengan pasti sebagai angan-angan uang kuat mengalahkan segala peraaan lain-lainnya. Wujud Rasa Kebangsaan itu umumnya mempersatukan kepentingan Bangsa dan kkepentingan diri sendiri; nasibnya bangsa dirasakan sebagai nasibnya sendiri, kehormatan bangsa ialah kehormatan diri, demikian seterusnya”.

Maka, kita tak poleh patah arang dan menyerah. Semua punya hak dan ambil bagian, agar watak-watak kebangsaan dan kebudayaan kita kian beragam, kian bersemi. Sehingga kehendak zaman tidak ditentukan segelintir orang, kemauan dan tujuan pergerakan kebangsaan dalam ranah kebudayaan menjadi tampungan ide dan gagasan banyak pihak. Telah banyak risalah dan catatan sejarah tentang hal ini, tinggal kita mampu atau tidak mengurai masalah dan menemukan solusi. Dan yang paling penting itikad politik dari pemimpin negara. Negara punya komando, memiliki garis politik dan harus ada concerted efforts yang memastikan semua langkah, upaya ini di bidang apapun menjadikan pencapaian-pencapaian kultural sebagai tujuan puncaknya. Optimisme dibangun untuk mencegah perpecahan bangsa, dan ragam budaya yang kita miliki telah jelas jadi modal persatuan selama ini. Tapi, bukan tidak mungkin didalamnya juga sekam yang bisa kapan saja jadi api yang menghanguskan jika tidak dikelola dengan baik.

 

Tentang penulis:

Rama Prambudhi Dikimara
Rama Prambudhi Dikimara

Rama Prambudhi Dikimara. Alumni pers mahasiswa Pendapa, Yogyakarta. Sastrawan dan pemerhati kebudayaan. Direktur Dewantara Institute.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Bergabungnya wilayah Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia pada tahun 1969 dengan dilaksanakannya PEPERA yang diikuti oleh seluruh wakil...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...