Pembunuhan terhadap buku, apakah dengan memakai istilah bibliosida atau librisida, sebenarnya mempunyai akar masa lalu yang panjang dan kelam. Banyak buku telah mengungkap hal tersebut. “Tradisi” melarang peredaram buku telah jadi momok yang melekat di benak pencinta buku. Tahun 2007, Kejaksaan Agung tercatat 2 kali mengeluarkan SK pelarangan peredaran buku. Melalui KEP-019/A/JA/03/2007, Kejaksaan Agung melarang beredarnya buku teks pelajaran sejarah yang mengacu pada kurikulum 2004. Alasannya, buku tersebut tak mencantumkan peristiwa pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Delapan bulan kemudian, Kejaksaan Agung mengeluarkan SK serupa bernomor KEP-123/A/JA/11/2007 yang melarang beredarnya buku Tenggelamnya Rumpun Melanesia: Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat, karya Sendius Wonda.

Dua tahun kemudian, tahun 2009, Kejaksaan Agung kembali melarang peredaran buku. Bahkan, kali ini 5 buku sekaligus. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa, Suara Gereja Umat: Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Socratez Sofyan Yoman, Lekra Tak Membakar Buku karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan, Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan, serta Mengungkap Misteri Keragaman Agama karya Syahruddin Ahmad. Di tahun yang sama, mereka yang menamakan Front Anti Komunis di Surabaya membakar buku Revolusi Agustus: Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah karya Sumarsono.

Dengan diajukannya uji materi dan Mahkamah Konstritusi (MK) pada 13 Oktober 2010 memutuskan bahwa kewenangan pelarangan buku yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung sesuai pasal 1 ayat (1) UU. No. 4/PNPS/1963 bertentangan dengan konstitusi. Dengan putusan itu pula, Kejaksanaan Agung tidak lagi bisa sewenang-wenang dan seenaknya memberangus buku, namun harus melalui jalur pengadilan dalam mencari pembuktian atas temuan pelanggarannya.

Berikut saya kutipkan amar tersebut:

“Menimbang bahwa dalam hubungan dengan penyitaan, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan, “Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Bahwa demikian pula penyitaan barang-barang cetakan yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, tanpa ada izin dari ketua pengadilan negeri setempat, merupakan suatu ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, “Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat”, sehingga antara ketentuan Pasal 6 UU Nomor 4/PNPS/1963 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menimbulkan ketidakpastian hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Tindakan pengambilalihan barang cetakan tanpa prosedur yang benar menurut hukum, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (extra judicial execution) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki due process of law. Due process of law, seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan. ”

“Pelarangan pengedaran buku-buku sebagai suatu sumber informasi, penyitaan tanpa proses pengadilan, merupakan suatu tindakan yang tidak sejalan bahkan bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Hal itu juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang menjamin, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Putusan MK itu sudah terang. Antara lain menyebut bahwa penyitaan buku atau barang cetakan lain hanya bisa dilakukan oleh penyidik yang telah mendapat izin pengadilan. Artinya aparat (TNI dan polisi) serta ormas juga tidak berhak melakukan penyitaan, merazia, apalagi memberangus buku.

Akhir-akhir ini muncul kembali sweeping dan pengambilan paksa buku-buku di beberapa kota. Mari kita lihat beberapa di antaranya.

  1. Di Yogyakarta, Masyarakat Literasi Yogyakarta (MLY) mencatat aksi teror yang penerbit Narasi, Resist Book, dan Toko Buku Budi pada 10 dan 11 Mei 2016. Pada Resist Book, aparat menanyakan soal beberapa buku tertentu. Semisal Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemulaterbitan Ultimus Bandung, dan Komunisme ala Aidit karya Peter Edman. Dari penerbit Narasi, buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adam dan Sarinah karya Soekarno, turut dibawa polisi. Kejaksaan Tinggi DIY juga mengamankan buku Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk Pemula terbitan Ultimus Bandung, dari sebuah kios buku di Shopping Center.
  2. Di Ternate, Maluku Utara, aparat TNI menangkap dua orang aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Adlun Fikri dan Yunus Al Fajri, lantaran mengunggah foto bertulis PKI (Pecinta Kopi Indonesia) bergambarkan palu-arit dalam cangkir. Keduanya dianggap menyebarkan Komunisme, Marxisme dan Leninisme di muka publik. Aparat juga menggeledah kamar Adlun dan merampas buku-buku sejarah tragedi 1965. TNI, berdalih di balik Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang perubahaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
  3. Di Tegal, Kodim 0712 Tegal, Jawa Tengah, menyita 90 buah buku dari pameran buku yang berlangsung di sebuah mall.
  4. Kepolisian Grobogan, Jawa Tengah menyita 7 buah buku yang diduga berisi ajaran komunisme dari sebuah toko.
  5. Di Kepulauan Riau, Kapolda Brigadir Jenderal Sam Budigusdian memerintahkan agar atribut yang berkaitan dengan komunisme disita. Penyitaan beralasan agar kelompok masyarakat yang menentang penyebaran paham tersebut tidak main hakim sendiri.
  6. TNI gencar menyisir buku-buku komunisme. Mereka menyita buku “Palu dan Arit di Ladang Tebu” karya Hermawan Sulistyo. Di Yogyakarta dan Bandung beberapa toko buku didatangi pasukan militer. TNI menyisir apakah ada buku mengenai komunisme yang dijual di lokasi itu.
  7. Bahkan jaringan toko buku terbesar di Indonesia, Gramedia, turut menahan peredaran sejumlah judul buku, Memoar Pulau Buru (Hersri Setiawan), Buku-buku karya Tan Malaka seperti Dari Penjara ke Penjara, Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia, dan Gerpolek: Gerilya, Politik dan Ekonomi.
  8. Aparat juga menyita buku-buku seperti Nalar yang Memberontak dan Investigasi Tempo Lekra dan Geger 1965. Belum lama, toko buku Gramedia juga menarik Seri Tempo Orang Kiri dan Memoar Pulau Buru dari peredaran.

Dari rangkaian kejadian di atas, hal yang paling mengegerkan dan menyakitkan adalah pernyataan Pelaksana tugas Kepala Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi yang mendukung pemusnahan buku-buku pemikiran kiri seperti yang pernah dilakukan pada masa Orde Baru. Menurut Dedi, buku-buku aliran kiri meresahkan masyarakat. Pada masa Orde Baru, buku-buku itu dilarang untuk diedarkan. Pernyataan Dedi Junaedi itu menuai kecaman dari publik, karena dikeluarkan sehari menjelang peringatan Hari Buku Nasional 17 Mei 2016. Pihak Istana sendiri melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemusnahan buku-buku kiri, seperti yang disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI Dedi Junaedi merupakan tindakan overdosis. “Kalau kemudian ada tindakan berlebihan yang itu kemudian telah diingatkan oleh Presiden. Saya sendiri sudah berkonsultasi dengan beliau, dan sudah menyampaikan kepada berbagai pihak bahwa tindakan ini tidak boleh overdosis, tidak boleh berlebihan, dan kita harus menghormati apa yang sudah diatur dalam konstitusi kita,” kata Pramono.

Kegilaan ini seharusnya dihentikan dan tidak sampai terulang lagi.

Banyak analisa dan dugaan bahwa aksi razia, sweeping dan intimidasi terhadap atribut dan buku-buku bertema “kiri” adalah rekayasa operasi anti komunis bahkan sampai pada analisa pengalihan isu Panama Papers. Tapi mari kita lihat beberapa fakta yang berhasil di lansir banyak media. Yang pasti Razia simbol-simbol komunis dan “warning” terhadap kebebasan berekspresi. Pada titik ini saya sepakat dengan Robertus Robert bahwa, Penerimaan terhadap satu buku menunjukan mentalitas masyarakatnya. Suatu masyarakat demokratis yang sehat, terdidik, apalagi dengan embel-embel pancasilais dan religius, mestinya lebih santai dan percaya diri dalam menghadapi dan berdialog dengan setiap gagasan. Momen dalam berhadapan dengan sebuah buku adalah momen di mana politik kebudayaan diuji: apakah kebudayaan kita masih dikungkung oleh satu kebencian fasistik ataukah makin cukup terbuka dan maju.”

Dari alasan itu pula, saya ingin mencari simpul. Karena banyak pesimpangan berita media massa, kuat dugaan istana merestui aksi brutal ini. Kronologis yang disarikan dari beberapa media (Beritagar.id, Portalkbr.com, Dw.com, Detik.com, Inilah.com, Bbc.Com, Tempo.co, Bergelora.com, Kabar24.bisnis.com, Geotimes.co.id, Republika.co.id, dan Viva.co.id). Akan saya batasi dari mulai terselenggaranya Simposium Nasional Tragedi 1965 sampai perlawanan aktivis literasi di berbagai kota.

  • 18 dan 19 April 2016

Di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat diadakan Simposium Nasional terkait tragedi 1965. Simposium digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Berbagai kalangan hadir, termasuk keluarga korban tragedi 1965. Acara ini dihadiri tokoh agama seperti Syafii Ma’arif, mantan Ketua PP Muhammadiyah. Dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari akademisi, korban pelanggaran HAM berat, wakil partai politik, organisasi Masyarakat, bahkan dan lembaga masyarakat yang berkecimpung di bidang HAM. Kegiatan ini pun merupakan yang pertama yang diprakarsai oleh pemerintah Presiden Joko widodo. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tak akan ada permintaan maaf dari pemerintah Indonesia terkait peristiwa 1965.  “Minta maaf pada siapa? Korban mana? Tak ada pikiran bahwa pemerintah akan ke sana kemari minta maaf, tak ada,” ujar Luhut di awal kegiatan tersebut. Menurut Luhut, pemerintah memiliki kepentingan untuk menuntaskan isu pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk merumuskan kronologi peristiwa yang terjadi di masa lampau. “Ada penyesalan memang, untuk apa yang terjadi saat itu. Kami juga akan mendengar masukan yang muncul dalam simposium ini,” kata Luhut. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Simposium, mengatakan acara ini menjadi ekspresimen. Kegiatan ini, kata Agus, mengajarkan budaya rekonsiliasi untuk pemecahan masalah, khususnya masalah HAM. Agus sebelumnya mengungkapkan bahwa kerangka rekonsiliasi cocok dengan penyelesaian tragedi 1965. Menurutnya, pertemuan berbagai pihak yang terkait langsung dengan tragedi 1965 akan membantu mencari alternatif penyelesaian yang bisa disepakati bersama. “Harus ada titik temu dan kesepakatan, kalau tidak hanya akan berbicara berdasarkan praduga. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam yang berbicara di sesi kedua simposium itu, mengatakan bahwa permintaan maaf untuk korban tragedi 1965 harus disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa. korban tragedi 1965 berhak mendapat rehabilitasi atas trauma masa lalu, lebih dari sekedar kompensasi dan pemberian yang bersifat instan. rehabilitasi korban bisa dilakukan pemerintah dengan menghilangkan diskriminasi. “Segala macam diskriminasi terkait peristiwa 1965 dalam bentuk peraturan, harus dicabut pemerintah,”

  • 10 Mei 2016:
  1. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kepala Polri, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk menegakkan hukum terkait hal-hal berbau komunisme. “Presiden jelas menyampaikan, gunakan pendekatan hukum. Karena TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 masih berlaku,” ujar Badrodin Haiti di Istana Negara, Selasa (10/5/2016).
  2. Kepolisian RI mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan ideologi komunis di Indonesia, sekalipun dalam bentuk simbol ataupun atribut, karena dianggap dapat meresahkan masyarakat. “Kepada mereka yang menjual, mengarah berkaitan perluasan di ruang publik terhadap paham yang berkaitan dengan ajaran komunisme, yang tidak sejalan dengan nilai berbangsa, harus menyadari. Jangan memaksakan karena bisa mengganggu ketentraman masyarakat kita,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta
  3. Boy mengatakan, komunisme dilarang dalam hukum di Indonesia. Polisi sempat mengamankan pemilik dan pegawai toko yang menjual baju bergambar palu dan arit di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Menurut Boy, penertiban dilakukan untuk melihat apakah perbuatan mereka terbukti melawan hukum atau tidak. “Secara realita hukum, negara kita punya aturan yang mengatur, artinya jangan sampai tindakan-tindakan tersebut memprovokasi masyarakat lainnya karena ini bisa mengakibatkan timbulnya konflik horizontal,” kata Boy. Boy tidak ingin masyarakat menyalahartikan pelarangan paham komunisme sebagai suatu pengekangan kebebasan berekspresi. Menurut dia, kebebasan pun ada yang membatasi, yakni undang-undang. “Kami tetap mengingatkan kepada masyarakat bahwa kebebasan yang kita miliki harus dimaknai bukan sebagai yang bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang menghormati aturan hukum yang ada,” kata Boy.
  4. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya mengatakan, ideologi komunis sudah tidak bisa diterima di Indonesia. Menurut dia, pelarangan kepada masyarakat dari tindakan mempergunakan berbagai simbol palu dan arit menyilang saat ini merupakan hal yang wajar. “Itu sudah keputusan MPR dan secara ideologis (PKI) tidak bisa ada lagi di Indonesia,” ujar Yasonna.
  • 11 Mei 2016
  1. Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Hari Santoso menunjukkan lima buku yang disita dari sebuah mal di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (11/5). Kodim 0712 Tegal menyita total 90 buku PKI dari stan buku pada pameran di salah satu mal kota tersebut.
  2. Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, pemerintah punya alasan lain selain alasan hukum dalam melakukan penindakan terhadap hal-hal berbau komunis di Indonesia. Ia mengatakan, ada kekhawatiran penyebaran dan publikasi simbol-simbol komunias akan menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. “Pasti kan ada reaksi dari masyarakat. Misal, sampai timbul konflik horizontal,” ujar Badrodin, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016). Badrodin memastikan, polisi akan meneliti betul apakah simbol komunis pada seseorang itu termasuk tindak pidana atau bukan.”Tidak langsung dipidana. Tentu kami minta keterangan yang bersangkutan dulu kan,” ujar Badrodin.
  • 12 Mei 2016
  1. Penindakan atas hal-hal berbau komunisme, beberapa waktu terakhir, bukan tanpa sebab. Hal itu berawal dari aduan sejumlah tokoh kepada Presiden Joko Widodo(Jokowi).”Awalnya itu, Presiden banyak mendengar dari tokoh masyarakat, tokoh agama khawatir bahwa PKI itu akan bangkit kembali,” ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Istana. Presiden pun memerintahkan pimpinan aparat penegak hukum, mulai dari TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menindaklanjuti informasi itu. Setelah pengerahan personel, benar saja, simbol-simbol komunis telah ditemukan di sejumlah daerah.
  2. Aparat Kepolisian Resor Madiun, Jawa Timur, mengaku bingung menghadapi isu peredaran atribut bergambar palu arit, yang mirip logo Partai Komunis Indonesia (PKI). Maka, tim Sat Intelkam (Satuan Intelijen dan Keamanan) diterjunkan ke beberapa titik keramaian,’’ kata Kepala Subbagian Humas Polres Madiun Ajun Komisaris Paidi, Kamis, 12 Mei 2016.  Titik keramaian yang dipantau salah satunya tempat nongkrong anak muda di pinggir jalan, taman kota, dan Alun-alun Mejayan. Petugas berpakaian preman, menurut dia, menongkrong di sekitar lokasi tersebut selama beberapa jam, hingga hiruk-pikuk warga terurai. “Tergantung ramainya suatu tempat. Seperti di taman kota, mulai sore sampai pukul 21.30,”’ ujarnya. Paidi menyatakan pemantauan dilakukan secara intens sejak Kamis pekan lalu hingga hari ulang tahun PKI, Senin, 9 Mei 2016. Dalam penyelidikan secara tertutup selama 5 hari tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda penyebaran atribut bergambar palu arit. Warga yang mengenakan kaus dengan logo mirip PKI juga tidak diketahui.

Karena itu, pihak kepolisian mengklaim, wilayah Kabupaten Madiun aman dari penyebaran atribut tersebut. Kendati demikian, pemantauan tetap dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Hal itu sesuai dengan telegram rahasia yang dikirim Polda Jawa Timur, Kamis pekan lalu.  Penyelidikan terus dijalankan, bekerja sama dengan petugas Komando Distrik Militer 0803 Madiun dan pemerintah kabupaten setempat. Apabila atribut bergambar palu arit ditemukan, akan ditindaklanjuti secara hukum.  Penindakan terhadap sesuatu yang identik dengan PKI telah dilakukan Kepolisian Resor Mojokerto Kota. Petugas mengamankan lima personel Mesin Sampink karena menyanyikan lagu berjudul Genjer-genjer. Selain pemusik, penyelenggara acara konser band reggae di gedung olahraga (GOR) Mojopahit, Kota Mojokerto, juga diamankan pada Minggu malam, 8 Mei 2016. Band Mesin Sampink diamankan setelah menyanyikan empat lagu di atas panggung dengan genre reggae. Lagu berjudul Genjer-genjer dibawakan pada urutan kedua, setelah lagu yang dipopulerkan Didi Kempot, dengan aransemen baru.

  • Sebuah buku berjudul The Missing Link G 30 S: Misteri Sjam Kamaruzzaman dan Biro Chusus PKI disita aparat Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menyita empat eksemplar buku yang dipajang di sebuah toko swalayan di wilayah Baki, Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai membenarkan bahwa polisi mengamankan sejumlah buku yang diduga membuat ide pemahaman komunisme dari sebuah toko swalayan. “Ada empat buah buku dengan judul yang sama pada hari Selasa lalu kami amankan dari sebuah toko swalayan karena dianggap bisa meresahkan. Kemudian, saya perintahkan jajaran saya untuk meninjau toko-toko buku yang lain,” kata Andy saat dikonfirmasi.
  • Presiden Joko Widodo Kamis pekan lalu menginstruksikan kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk mengingatkan dan mengawasi anak buah mereka agar tak sewenang-wenang dalam menindak berbagai acara atau menyita berbagai atribut yang diduga terkait komunisme. “Presiden secara tegas, secara jelas, menyampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk segera menertibkan aparaturnya agar tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak adalah sweeping-sweepingseperti itu,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/5).
  • Presiden Joko Widodo meminta aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan saat menindak dugaan penyebaran komunisme. Mengutip Jokowi, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, kepolisian harus menegakkan hukum dengan menghormati hak asasi manusia. “Penertiban dugaan kebangkitan PKI jangan disalahartikan dan kebablasan,” Johan menuturkan, instruksi Jokowi kepada petinggi Polri untuk menggunakan pendekatan hukum merupakan masukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan agama. Mereka, kata Johan, khawatir dan resah dengan dugaan kebangkitkan PKI. Johan memaparkan, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang membubarkan PKI dan melarang penyebaran komunisme, marxisme dan leninisme masih tetap berlaku. Ketetapan MPRS tersebut tidak termasuk dalam sejumlah peraturan sejenis yang dicabut Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003. “Kebebasan berpendapat untuk menyampaikan ide-ide jangan sampai diberangus,” ucap Johan.
  • Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, Polri mengimbau masyarakat menghormati hukum yang berlaku terkait pelarangan simbol palu arit. Menurutnya, aturan itu bertujuan untuk mencegah provokasi masyarakat yang bisa mengakibatkan konflik horizontal, bukan mengekang kebebasan masyarakat. Kebebasan berekspresi, ujar dia, memang ada dalam sistem demokrasi. Namun, hukum yang melarang penyebaran komunisme pun dibuat sistem demokrasi, sehingga perlu dihormati.
  • Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, dirinya telah mengimbau jajarannya untuk membatasi penertiban atribut atau buku mengenai komunisme. Menurut dia, buku-buku yang dijual di toko buku, perpustakaan, dan perguruan tinggi tidak perlu disita.”Kami sudah sampaikan kepada seluruh jajaran untuk tidak melakukan penyitaan buku di toko-toko buku, di kampus, maupun di percetakan. Itu yang saya gariskan,” ujar Badrodin. Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menegaskan, paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia. Ia mengatakan, tindakan yang diakukan aparat agar masyarakat tak terbawa euforia komunis dan berekspresi tanpa batas.
  • Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menganggap tindakan polisi menertibkan atribut PKI dan kegiatan yang dianggap menyebarkan paham komunis sebagai sesuatu yang berlebihan. Menurut dia, belum tentu orang yang ditangkap oleh polisi memang berniat membangkitkan paham komunis di Indonesia. “Kalau cuma ekspresi berkumpul, orang menggunakan simbol PKI sebagai candaan, ya terlampau berlebihan kalau ada penindakan hukumnya,” ujar Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat.
  • Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan perlu penegakan hukum atas komunisme. Menurut Haris, pernyataan ini bisa dijadikan alat pembenar bagi siapa pun di daerah atau di lapangan untuk saling tuduh dan berujung konflik atau kekerasan. “Atas nama komunisme, seseorang atau kelompok tertentu bisa melakukan main hakim sendiri,” ujar Haris melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com
  • 13 Mei 2016
  1. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan mulai emosi dengan isu penyebaran kembali paham komunisme di tengah masyarakat. Dia menuding ada pihak yang hendak membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia secara terselubung. “Saya berkali-kali mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang memancing, memantik emosi, lama-lama terpancing juga ini,” kata Ryamizard dalam acara silaturahmi purnawirawan TNI/Polri serta ormas keagamaan dan kepemudaan yang digelar di Balai Kartini, Jakarta. Acara yang digelar untuk mewaspadai bahaya komunisme itu dihadiri oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Forum Umat Islam, Front Pembela Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri, Pemuda Pancasila, dan sejumlah organisasi lain. Ryamizard mengingatkan agar jangan ada pihak yang berusaha memancing perseteruan karena sejarah masa lalu. “Saya heran, kakek-kakeknya (dalang penyebarannya) mana? Yang dikeluarkan masih anak cucunya, anak kecil pake baju (palu-arit) dan segala macam. Ini (dalangnya) pengecut juga. Keluar dong,” kata jenderal purnawirawan Angkatan Darat itu. Ryamizard Ryacudu, menegaskan pemerintah akan menindak secara hukum, siapa pun yang menyebarkan atau menggunakan atribut Partai Komunis Indonesia (PKI). Penindakan terkait hal tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Bukan ngarang-ngarang. Saya tidak ingin di negeri ini ribut-ribut maunya aman, tidak ada terjadi perkelahian, pertumpahan darah. Saya cuma mengingatkan bukan menjadi provokasi. Kita tidak mau seperti di Timur Tengah yang selalu ribut,” katanya.
  2. Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath mengatakan, FUI siap membantu TNI memberantas simbol-simbol komunis. “Dalam membuat program gerakan bela negara oleh Kementerian Pertahanan, kami minta agar memasukkan kurikulum ketahanan ideologi, khususnya menajamkan bahaya ideologi komunis,”. FUI juga meminta agar tak ada permintaan maaf terkait peristiwa tahun 1965 seperti wacana yang mengemuka. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara silaturahim purnawirawan TNI/Polri, serta ormas kepemudaan dan keagamaan, di Balai Kartini, Jakarta
  3. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan dugaan penyebaran komunisme gaya baru. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan PKI secara ideologis tak boleh ada lagi di Indonesia. Sementara Ryamizard mengatakan pengguna atribut palu-arit harus ditangkap. Namun sikap pemerintah tersebut mendapat kecaman dari berbagai aktivis hak asasi manusia yang menilainya bertentangan dengan konstitusi, yakni Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan bagi tiap warga Indonesia untuk berkumpul dan berekspresi, termasuk mengenakan atribut apapun.
  4. Juru bicara kepresidenan, Johan Budi, menyatakan Presiden Joko Widodo ingin menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa persoalan itu ialah tragedi 1965 dan tragedi Mei 1998. “Presiden Jokowi mau dengar dulu, setelah itu baru menyelesaikan persoalan,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Menurut dia, Presiden Jokowi akan mendengarkan masukan baik dari pihak yang dianggap korban maupun kelompok pro atau kontra. Johan menambahkan, dalam konteks hukum, pemerintah mendorong upaya penyelesaian ke pengadilan bila ditemukan bukti-bukti secara legal formal. Namun sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti secara legal formal, Johan melanjutkan, pemerintah bisa menawarkan langkah rekonsiliasi. Johan menegaskan upaya rekonsiliasi ataupun penyelesaian melalui mekanisme hukum merupakan gagasan atau baru tahap rencana. Presiden, dia mengatakan, pertama kali ingin mendengarkan apa yang menjadi keinginan korban. Hal ini penting, pasalnya pemerintah tidak ingin persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia menjadi beban sejarah dan berulang. “Ini kan sudah lama,” kata dia.
  5. Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq secara terpisah mengatakan ada sejumlah lembaga pemerintah yang memiliki anggaran untuk membiayai program antiideologi, termasuk guna menangkal komunisme. “Sebenarnya dana untuk program kontraideologi seperti komunisme sudah ada di sejumlah kementerian. Jadi tidak diperlukan anggaran khusus,” ujar Mahfudz. Menurutnya, pemerintah perlu menajamkan arah, tujuan, dan penggunaan anggaran kontraideologi tersebut, terutama untuk mengantisipasi berkembangnya komunisme. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan alokasi anggaran untuk program kontrakomunisme mestinya berjumlah besar demi keselamatan bangsa.
  6. Kemunculan kembali isu komunisme terkait penemuan atribut palu-arit di sana-sini oleh aparat penegak hukum dianggap Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai ajang cari perhatian belaka. “Komunisme ini sebuah paham dan itu terbukti gagal. Hampir di semua negara, paham itu tak ada lagi. Saya tak percaya akan ada paham komunisme yang bisa tumbuh di kondisi sekarang,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI. Pada hari yang sama JK menyampaikan pemerintah Republik Indonesia tak mengalokasikan anggaran untuk program kontrakomunisme. Meski demikian ia berkata, kalaupun anggaran itu ada, akan dialokasikan untuk lembaga keamanan.”Anggaran itu pasti tak ada dalam konteks pemerintahan,” Pemerintah Indonesia, ujarnya, tak pernah memiliki anggaran spesifik untuk hal-hal berbau komunisme. “(Anggaran) itu pasti ujungnya ke keamanan, tapi tak ada yang khusus untuk komunisme,”
  7. Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan DPR Hanafi Rais meminta pemerintah tak berlebihan menyikapi isu penyebaran komunisme. “Boleh waspada tapi jangan paranoid. Saya kira reaksi pemerintah proporsional saja. Tidak boleh cuek tapi juga jangan overacting,” kata Hanafi.
  8. Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Rosidin, menegaskan, siap membantu TNI/Polri mengantisipasi munculnya kembali paham komunisme. Hal ini seiring dengan santernya isu peredaran atribut bergambar palu-arit yang mirip logo PKI di sejumlah daerah. “Kami berada di belakang mereka (TNI/Polri) agar berani bersikap tegas apabila ada ormas dan lembaga yang bertentangan dengan NKRI, Pancasila,” Menurut Rosidin, upaya yang dilakukan ialah ikut memantau tanda-tanda paham komunisme di wilayahnya. Selain itu, pemahaman warga tentang ideologi Pancasila dan nasionalisme ditingkatkan. “Sebenarnya isu (seputar komunisme) tidak perlu muncul karena bisa membingungkan masyarakat,”
  9. Kepolisian Grobogan, Jawa Tengah menyita tujuh buku yang diduga berisi ajaran komunisme dari sebuah toko. Kapolres Grobogan Ajun Komisaris Besar Indra Darmawan menyatakan, penyitaan tersebut diawali dari informasi dari masyarakat. “Kami menindaklanjuti. Kami masih mendalami isi dan maksud buku tersebut,” kata Indra seperti dilansir Antara. di Kepulauan Riau, Kapolda Brigadir Jenderal Sam Budigusdian memerintahkan agar atribut yang berkaitan dengan komunisme untukn disita. Penyitaan beralasan agar kelompok masyarakat yang menentang penyebaran paham tersebut tidak main hakim sendiri.
  10. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan penindakan hukum yang dilakukan aparat terkait hal-hal berbau komunisme semata demi keamanan negara. Ia berkata tak ingin terjadi keributan di Indonesia. “Jadi semua yang dilaksanakan adalah sesuai undang-undang, enggak ngarang-ngarang. Saya sebagai Menteri Pertahanan enggak ingin di republik ini ada ribut-ribut. Apalagi ada perkelahian atau pertumpahan darah,” ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (13/5). Ia menegaskan, penindakan hukum seperti pemberangusan buku-buku dan atribut lain yang dianggap bermuatan komunisme sesungguhnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara. “Kalau bangsa mau bagus, mari sama-sama damaikan. Jangan sampai memojokkan atau berpihak. Sudahlah, apa yang sudah menjadi hukum di Indonesia, lakukan itu. Kalau hukum di Indonesia melarang, ya tidak usah melakukan itu. Kalau mengharuskan, ya kita lakukan. Kalau hidup di negara hukum, ya dukunglah hukum itu,” kata Ryamizard.Dengan penindakan hukum ini, ujar Ryamizard, dia hanya ingin mengingatkan masyarakat alih-alih memprovokasi. Menurutnya, sejarah yang tak baik sebaiknya tidak diungkit-ungkit kembali. “Yang dulu-dulu, sudahlah. Kenapa diutak-atik lagi? Kan sudah lupa, kok diungkit-ungkit lagi. Pasti kalau dipancing-pancing akan ada kejadian seperti itu. Kita enggak ingin seperti di Timur Tengah yang berkelahi, berperang begitu. Enggak boleh,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu.
  11. Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menilai penindakan terhadap maraknya penyebaran atribut berlambang palu arit masih sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. “Sudah ada dasarnya. Kebablasannya dimana?” kata Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/5).
  12. Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, penindakan yang dilakukan jajarannya masih terkendali. Dia menuturkan, polisi tidak melakukan razia. Menurutnya, sistem penyelidikan terlebih dahulu akan dilakukan sebelum menindak. “Kalau ditemukan di jalan, itu kan terbuka akan kami minta keterangannya. Kami menggunakan ahli sehingga bukan penafsiran pribadi penyidik,” ujar Badrodin. Dia menegaskan, Polri tidak akan melakukan penyisiran terhadap atribut yang diduga berhubungan dengan komunisme. Berkaitan dengan buku dan film yang diduga menyebarkan komunisme, Polri menyerahkan penelitian dan pengambilan keputusan kepada Kejaksaan. Tapi pada hari yang sama Kapolri mengintruksikan agar tak ada penyitaan buku-buku yang membahas ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme di toko buku, kampus, atau percetakan. Menurutnya, selama ini polisi hanya menindak orang-orang yang diduga menyebarkan paham komunisme, marxisme, dan leninisme. Sementara untuk penyebaran buku yang diduga memuat ajaran kiri itu, polisi hanya mengambil sampel produk untuk diteliti lebih dalam oleh kejaksaan. Sementara untuk film, polisi akan memeriksanya lebih dulu apakah menyebarkan komunisme atau tidak.
  13. Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak setuju apabila aparat penyisiran seluruh atribut diduga penyebaran komunisme. Dia mengingatkan, Indonesia menjunjung tinggi sistem demokrasi. Pihak Istana mengingatkan aparat keamanan, agar tidak terlaluoveracting (berlebihan) menangkap-nangkapi masyarakat, hanya karena dugaan masalah komunis. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, kekhawatiran aparat keamanan tidak lantas melakukan tindakan sewenang-wenang.
  14. Presiden Joko Widodo kemarin meminta aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangan saat menindak dugaan penyebaran komunisme. Mengutip Jokowi, Juru Bicara Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, kepolisian harus menegakkan hukum dengan menghormati hak asasi manusia.
  15. Front Pembela Islam (FPI) menuding Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, melindungi oknum yang dianggap berhaluan komunis atau simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Maka, FPI pun mendesak agar Luhut untuk mundur dari jabatannya.”Menko Polhukam melindungi atribut komunis. Kita minta ada tekanan jelas. Dalam waktu dekat kita minta Menko Polhukam turun dari jabatannya,” ujar Ketua FPI, Ahmad Shobri Lubis, di Balai Kartini Jakarta Selatan
  16. Sejumlah penulis, pembaca, dan pegiat literasi mengutuk pemberangusan buku yang terjadi di berbagai kota belakangan ini. Mereka berencana mendesak Mahkamah Konstitusi memerintahkan aparat Kepolisian dan TNI menghentikan aksi tersebut. Salah satu penulis, Anton Kurnia, mengatakan tuntutan ke MK merupakan salah satu langkah yang mereka lakukan karena pemberangusan buku bertentangan dengan amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan bangsa. Para pegiat literasi meminta aparat Kepolisian dan militer segera menghentikan pemberangusan buku yang terjadi di berbagai kota.  Selain itu, mereka juga meminta pemerintah bersungguh-sungguh menjamin hak warga negara dalam mengakses buku dan diskusi publik yang mencerdaskan tanpa dihalangi. Para pemangku kepentingan perbukuan nasional juga didorong bersatu padu menolak pemberangusan buku
  17. Pakar hukum tata negara Refly Harun menyatakan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam menangkapi para pengguna atribut palu-arit, menyita buku-buku yang dianggap berhaluan kiri, dan membubarkan berbagai diskusi terkait peristiwa 1965, sesungguhnya bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan berpikir dan berekspresi tiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Refly, Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 itu mestinya dicabut karena berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. “Seharusnya kalau mau, Tap MPRS itu ditinjau dan dicabut, barulah tidak ada dasar hukum lagi untuk melarang warga berpendapat,” Refly menyatakan ada dua kemungkinan untuk mencabut Tap MPRS XXV/1966 yang melaran ajaran komunisme di Indonesia, yakni lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga yang mengeluarkan kebijakan tersebut, atau via Mahkamah Konstitusi.  Secara teoritis, menurut Refly, pencabutan bisa dilakukan di MK lewat pengajuan gugatan atau judicial review, sebab materi Tap MPRS tersebut bertentangan dengan konstitusi. “Saya kira tak ada halangan bagi MK untuk menguji Tap MPR kalau Tap itu bertentangan dengan konstitusi,” ujar Refly. Meski demikian, kata dia, komunisme di Indonesia bukan semata persoalan di ranah hukum. Tidak cukup hanya pendekatan konstitusional, sebab isu tersebut menyangkut persoalan psikologi politik di Indonesia.
  18. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Alghiffari Aqsa mengatakan pihaknya akan mengajukan judicial review atas Tap MPRS XXV/1966 jika ada pengaduan resmi dari masyarakat. “Kami melakukan advokasi berdasarkan pengaduan masyarakat, dan selama ini belum ada. Memang sudah seharusnya dievaluasi Tap MPRS tersebut,” kata Alghiffari. Apapun, ujar Alghiffari, Tap MPRS XXV/1966 sudah pernah dikaji ulang dalam Tap MPR Nomor I Tahun 2003 dengan kesimpulan: Tap MPRS XXV/1966 masih berlaku dengan mengedepankan prinsip hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Prinsip-prinsip itulah yang diyakini para pegiat HAM tak dipenuhi dalam penerapan Tap MPRS tersebut.
  19. Ronny Agustinus dari Marjin Kiri mengatakan Penggeledahan dan penyitaan buku-buku yang dianggap kiri oleh aparat meresahkan beberapa penerbit buku. Ia mengaku sudah menyiapkan antisipasi atas berbagai kemungkinan di tengah krisis keterbukaan berpendapat yang marak belakangan ini. Namun, Ronny menolak menyebutkan antisipasi apa yang dilakukan. Menurutnya, aparat hanya menggeledah dan menyita secara membabi-buta. Asal ada kata-kata komunis, PKI, 1965, atau sampulnya bergambar palu dan arit, langsung diberangus. Ronny kembali mencontohkan lewat buku Palu Arit di Ladang Tebukarya Hermawan Sulistyo. “Itu kan tentang aksi sepihak PKI. Seharusnya memberi alasan bagi kekerasan 1965. Tapi sepertinya itu tidak dibaca, asal ada judul palu aritnya saja,” Ronny memaparkan.
  20. Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo menduga penyitaan atas segala atribut berbau kiri, termasuk simbol palu-arit dan buku-buku yang dianggap berisi komunisme, terkait erat dengan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah yang digelar April lalu. “Saya tidak ingin berspekulasi, tapi melihat fakta dan indikatornya, eskalasi isu ini dalam waktu relatif singkat meningkat tajam. Dari situ bisa disimpulkan, kemungkinan besar ada kaitannya dengan Simposium,” kata Agus yang merupakan Ketua Panitia Pengarah Simposium Tragedi 1965
  21. Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi. Isu kebangkitan komunisme menurutnya sengaja diembuskan untuk membangkitkan rasa takut berlebihan atas paham tersebut guna menjegal penyelesaian kasus pembantaian massal periode 1965-1966 yang salah satunya diupayakan lewat Simposium.  “Ini mengada-ada karena sebetulnya ada pihak yang tidak menginginkan kasus pelanggaran HAM masa lalu, terutama Tragedi 1965, diselesaikan,” kata Hendardi. Ia menduga jika Tragedi 1965 berhasil dituntaskan, ada pihak-pihak yang bakal terganggu kepentingannya. Oleh karena itu, ujar Hendardi, propaganda kebangkitan komunisme selalu dimunculkan setiap ada usaha penyelesaian Tragedi 1965.
  22. Ketua DPP Persatuan Purnawirawan TNI AD Letnan Jenderal (Purn) Suryadi mengatakan ada kegamangan mengenai sikap pemerintah bahwa orang yang memberontak mau difasilitasi untuk diadakan rekonsiliasi nasional. Suryadi mempertanyakan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Menurut dia, pemerintah saat ini telah mempunyai kekuatan besar untuk membiayai dan memfasilitasi kegiatan tersebut. Suryadi mengklaim para pemimpin di pemerintahan banyak yang tidak jelas asal usulnya. “Gubernur Lemhanas siapa sih dia? Dari mana asal usulnya? Siapa sih yang tahu Menteri Susi itu siapa? Ada yang tahu? Anaknya siapa? Bapaknya siapa?” kata Suryadi. Gubernur Lemhanas yang dimaksud Suryadi adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo yang kebetulan Ketua Pengarah Simposium Nasional Tragedi 1965. Simposium itu mengusulkan perlunya rekonsiliasi nasional. Susi mengaku mendengar dan melihat tayangan televisi soal acara itu. Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, itu akhirnya menyampaikan kekesalan dan protesnya dalam bahasa Jawa yang lebih-kurang artinya berikut ini. “Purnawirawan ini gila? Apa orang bayaran? Ngomong bapakku siapa? Anakku siapa? Di Balai Kartini. Dunia mulai gila.”
  23. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan pemerintah melarang aktivitas maupun penggunaan atribut terkait Partai Komunis Indonesia (PKI). “PKI tidak boleh berdiri, dan itu dilarang. Kita mau negara kita ini tidak ada tempat (untuk PKI),” kata Luhut dalam perbicangan bersamatvOne, Jumat, 13 Mei 2016. “Pegangan kita komunis terlarang, jadi kau jangan macam-macam. Itu ada ancaman hukuman, kita serius soal masalah itu,” tegas Luhut. Meski begitu, Luhut mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar hati-hati dalam menindak pemakai atribut PKI. Luhut ingin memastikan bahwa tindakan aparat di bawah tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.”Saya minta aparat keamanan jangan represif, kalau terlalu represif nanti (kita) dituduh lagi,” ujarnya.
  • 14 Mei 2016
  1. Berdasarkan penjelasan salah satu karyawan Gramedia yang enggan disebut namanya, ketiadaan buku soal komunisme, marxisme, leninisme, dan PKI disebabkan oleh adanya inspeksi mendadak aparat kepolisian beberapa hari lalu. Sejak sidak dilakukan, Gramedia tak lagi menjual buku-buku tersebut. “Ada sekitar tujuh judul buku yang tak dipajang lagi. Bukunya masih ada, tapi enggak boleh dipajang dulu. Itu berlaku di semua Gramedia,” kata dia.  Menurutnya, buku-buku mengenai komunisme, marxisme, leninisme, dan PKI dilarang dijual hingga dua-tiga pekan mendatang. Buku-buku itu, kata dia, sesungguhnya merupakan produk laris di Gramedia.  Lucunya, sejak pelarangan dimulai pekan ini, pencarian buku soal komunisme, marxisme, leninisme, dan PKI masih banyak dilakukan pengunjung Gramedia
  2. Kelompok Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi mengecam keras penangkapan dua aktivis atas kasus penggunaan kaos bertuliskan Pecinta Kopi Indonesia dan kepemilikan sejumlah buku. Penangkapan itu dinilai telah menyalahi kewenangan dan melanggar hukum. Maka mereka meminta dua aktivis yang ditangkap di Ternate Maluku Utara pada 10 Mei 2016, yakni Adlun Fiqri dan Supriyadi, harus dibebaskan. “Intel Kodim 1501 Ternate telah melakukan pelanggaran atas penangkapan itu,” kata juru bicara Gema Demokrasi, Asep Komarudin, dalam keterangan tertulisnya. “(Kami minta) Presiden untuk memerintahkan Kepala Kepolisian Resort Ternate untuk menghentikan penahanan yang saat ini dilakukan terhadap Adlun sebab tidak berdasarkan hukum dan bahkan melawan hukum dan hak asasi manusia,” katanya.
  • 15 Mei 2016
  1. Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menolak razia atau sweeping buku, baik pada tingkat penerbit, percetakan, maupun pengecer di toko-toko buku. Terutama yang ditolak adalah razia buku yang dianggap oleh sekelompok orang memuat paham kiri. “Yang merazia atau sweeping buku itu justru tidak Pancasilais,” kata Ketua IKAPI Daerah Istimewa Yogyakarta Akhmad Fikri A.F. Soal buku yang dianggap kiri, Kejaksaan Tinggi DIY menyita buku berjudul Sejarah Gerakan Kiri Indonesia untuk pemula.
  2. Ryamizard menyatakan penegakan hukum yang dilakukan aparat terkait hal-hal berbau komunisme semata demi keamanan negara. Ia tidak ingin keributan terjadi akibat penyebaran ajaran tersebut. “Jadi semua yang dilaksanakan adalah sesuai undang-undang, tidak mengarang-ngarang. Saya sebagai Menteri Pertahanan tidak ingin di republik ini ada ribut-ribut. Apalagi ada perkelahian atau pertumpahan darah,” ujarnya. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu berkata, penindakan hukum seperti pemberangusan buku-buku dan atribut lain yang dianggap bermuatan komunisme sesuai dengan UU 27/1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
    Ryamizard menuturkan, dia hanya ingin mengingatkan masyarakat alih-alih memprovokasi. Menurutnya, sejarah yang tak baik sebaiknya tidak diungkit-ungkit kembali. “Yang dulu-dulu, sudahlah. Kenapa diutak-atik lagi? Kan sudah lupa, kok diungkit-ungkit lagi. Pasti kalau dipancing-pancing akan ada kejadian seperti itu. Saya enggak ingin seperti di Timur Tengah yang berkelahi, berperang begitu. Enggak boleh,” tuturnya.
  3. Ketua lembaga pemerhati HAM Setara Institute, Hendardi, menilai sikap Ryamizard berdampak negatif bagi kondisi sosial-politik bangsa.  “Tindakannya bertentangan dengan nalar publik, mengancam kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, dan ilmu pengetahuan,” kata Hendardi, Minggu (15/5).
  • 16 Mei 2016
  1. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membantah rumor perpecahan internal di kalangan anak buahnya terkait isu penuntasan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia 1965. “Tidak ada (perbedaan di internal TNI). Saya jamin TNI solid,” kata Gatot usai acara penganugerahan Bintang Bhayangkara dari Kapolri kepada dia dan tiga kepala staf TNI di Mabes Polri, Jakarta “Mari wujudkan persatuan. Itu (komunisme) sudah masa lalu, sebagai peringatan supaya tidak terjadi lagi di masa kini,”
  2. Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan Jokowi telah meminta aparat menegakkan hukum dengan menghormati hak asasi manusia. “Penertiban dugaan kebangkitan PKI (Partai Komunis Indonesia) jangan disalahartikan dan kebablasan. Presiden telah memerintahkan ke Kapolri dan Panglima TNI, dalam rangka menghentikan upaya kebangkitan PKI, harus tetap menghormati kebebasan berpendapat seperti tercantum dalam Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003,” ujar Johan.
  3. Sehari sesudah Jokowi menurunkan perintah tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard menggelar silaturahmi dengan para purnawirawan TNI serta sejumlah organisasi masyarakat keagamaan dan kepemudaan dalam pertemuan yang –menurut undangan yang disebar kepada media– dilangsungkan “dalam rangka mengantisipasi bangkitnya gerakan PKI.” Organisasi yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Forum Umat Islam, Front Pembela Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri, dan Pemuda Pancasila. Ryamizard yang berpidato pada pertemuan itu tampak emosi. Ia secara tersirat menuding generasi muda dimanfaatkan untuk menyebarkan kembali paham komunisme dan PKI. “Saya heran, kakek-kakeknya (dalang penyebaran komunisme) mana? Yang dikeluarkan masih anak-cucunya. Anak kecil pake baju (palu-arit) dan segala macam. Ini (dalangnya) pengecut juga. Keluar dong,” kata Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu. Menteri yang terhitung dekat dengan Megawati Soekarnoputri itu mengaku emosi dengan santernya rumor kebangkitan komunisme. “Jangan ada pihak memancing-mancing, membangkitkan emosi. Lama-lama ya terpancing juga ini.”  Ryamizard pun meminta istilah ‘bahaya laten komunis’ tak disepelekan. “Dulu seringkali kita dengar ‘bahaya laten’, lalu ditertawakan. Katanya, enggak ada itu bahaya laten. Komunis enggak ada lagi, ngapain disebut-sebut. Ternyata sekarang muncul.” “Kita patut curiga, yang bilang enggak ada komunis, mungkin dia juga yang komunis,” kata Ryamizard, memantik protes keras dari para pegiat hak asasi manusia. Ryamizard menyatakan sesungguhnya tak ingin Indonesia dilanda keributan gara-gara isu komunisme. Kemudian dia berkata, “Tapi cara-cara seperti ada pertemuan menghasut sana-sini, nanti bisa ada pertumpahan darah lebih bahaya dari 1965.” Ia kembali menyambung pidatonya dengan ucapan, “Saya ingatkan, berkali-kali saya ingatkan. Kalau terjadi (pertumpahan darah), yang penting saya sudah ingatkan. Saya tidak memprovokasi, tapi mengingatkan.”  Tak cukup di forum itu, pada konferensi pers sore harinya di kantor Kementerian Pertahanan, Ryamyzard meminta masyarakat untuk melupakan masa lalu. “Yang dulu-dulu, sudahlah. Kenapa diutak-atik lagi? Kan sudah lupa, kok diungkit-ungkit lagi. Pasti kalau dipancing-pancing akan ada kejadian seperti itu (periode 1965). Kita enggak ingin seperti di Timur Tengah yang berkelahi, berperang begitu. Enggak boleh.” Seluruh ucapan Ryamizard itu membuat berang kalangan aktivis HAM. Hendardi menyebut Ryamizard “Mempermalukan Indonesia dengan penerapan politik represi dalam menangani persoalan bangsa.” Ryamizard, terkait perintah Jokowi menemukan kuburan massal korban 1965, ia pun terang menunjukkan ketidaksetujuannya seperti Soerjadi. Ia menyebut “bongkar-bongkar kuburan” semacam itu berpotensi membuat banyak pihak berkelahi.
  • Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Soerjadi, blakblakan mengutarakan ketidaksukaannya pada pemerintah. “Bagi saya dan teman-teman di sini, ada kegamangan mengenai sikap pemerintah. Orang yang berbuat, yang memberontak, difasilitasi. Mohon maaf kepada presiden kita, ini peristiwa seperti ini pasti (selalu terjadi),” kata Soerjadi. Padahal, ujarnya, tak mungkin semua itu terjadi jika tidak difasilitasi dan dibiayai oleh kekuatan besar. Ia pun kembali menuding pemerintah.  “Kekuatan besar (yang memfasilitasi) sekarang ternyata di antaranya oknum di pemerintahan,” kata Soerjadi.

Mencermati rangkaian riuh rendah di atas, saya berkesimpulan sementara bahwa, pertama, Operasi Razia Atribut dan Buku Kiri ini selain atas Intruksi Langsung Presiden Jokowi yang memanggil Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BIN Sutiyoso dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Mulyono yang datang mewakili Panglima TNI ke Istana Merdeka, yang menurut Sutiyoso “hanya kami berlima” seperti dilansir Majalah Tempo adalah upaya Jokowi untuk melihat peta konflik baik di lingkatan TNI maupun di publik. Ini terkait dengan keinginan Jokowi menyelesaikan masalah tragedi kemanusiaan 1965.

Kedua, begitu pula Simposium Nasional terkait tragedi 1965, pesannya jelas. Pertemuan berbagai pihak yang terkait langsung dengan tragedi 1965 akan membantu mencari alternatif penyelesaian yang bisa disepakati bersama, dengan memposisikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Simposium adalah pilihan terbaik menurut Presiden. Dengan simposium itu pula fragmentasi pemikiran yang dilihat secara ilmiah dan kesejarahan akan turut memperjelas peta jalan itu.

Ketiga, saya setuju pendapat banyak pihak bahwa pemberangusan buku yang dilakukan Militer dan Polisi merupakan dampak dari lemahnya pedoman penanganan isu komunisme yang berlaku sama di seluruh Indonesia. Ini pula yang menjadi blunder bagi Presiden Jokowi karena Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu beroperasi dan bermanuver dari mulai silaturahmi purnawirawan TNI/Polri serta ormas keagamaan dan kepemudaan yang digelar di Balai Kartini, Jakarta. Acara yang digelar untuk mewaspadai bahaya komunisme itu dihadiri oleh Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Forum Umat Islam, Front Pembela Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri, Pemuda Pancasila, dan sejumlah organisasi lain. Pasca acara ini, opini bangkitnya PKI terus jadi konsumsi publik yang tak berkesuhan. Setelah opini yang dibangun sang menteri itulah operasi lapangan razia  buku dan atribut kian massif di beberapa kota. Hingga tanggal 16 Mei 2016 melalui Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi, Jokowi menyatakan telah meminta aparat menegakkan hukum dengan menghormati hak asasi manusia, “Penertiban dugaan kebangkitan PKI jangan disalahartikan dan kebablasan. Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI, dalam rangka menghentikan upaya kebangkitan PKI, harus tetap menghormati kebebasan berpendapat seperti tercantum dalam Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003.” Apakah Jokowi menengur langsung Menhan? Kabar bahwa ada perpecahan pendapat di kabinet pun sebenarnya terang terlihat jika mencermati serangakian kronologis tersebut.

Keempat, ini adalah kerikil rekonsiliasi bahkan jalan panjang Rekomendasi Komnas HAM yang mandeg di Kejaksaan seharusnya tidak mematahkan upaya semua pihak untuk mendorong penyelesaian sengketa tragedi bangsa pasca 1965.

Kelima, jika dilihat dari serangkaian konflik antar elite dan persinggungan Jokowi dengan salah satu mantan presiden, saya melihat kegaduhan bangkitnya PKI hingga penyisiran buku-buku kiri adalah salah satu kartu sakti untuk menekuk dan memukul mundur sekaligus lawan politik itu tadi. Karena tragedi 1965 dengan pembunuhan massal dan pembuangan ke pulau buru tersebut tidak terlepas dari peran tangan kanan pemimpin Orde Baru, Soeharto.

Kini Orde Baru sudah bangkrut. Tetapi, dosa pembodohan massal yang pernah dilancarkan olehnya masih terasa dampaknya di mana-mana. Logika itu berbunyi, “Komunisme akan bertumbuh jika ketidakadilan dan jurang antara yang kaya dan miskin melebar,” begitu kata Ariel Heryanto.

Dan saya setuju dengan Bung Ariel bahwa, “Bagi yang belum paham, ada baiknya diingatkan bahwa kajian tentang marxisme atau komunisme secara ilmiah di universitas tidak melanggar hukum, bahkan pada zaman Orde Baru. Larangan Orde Baru yang diteruskan mereka yang masih keblinger ideologi Orde Baru terhadap penyebaran ajaran Marxisme hanya berlaku di luar pendidikan di universitas. Generasi muda Indonesia berhak mendapat kesempatan mempelajari dinamika intelektual itu. Apalagi setelah mereka dibebani biaya pendidikan maha berat. Tetapi, hak dan kesempatan belajar itu telah dihambat, bukan oleh orang-orang jahat yang anti-marxisme. Larangan itu sering kali datang dari mereka yang tidak paham apa itu marxisme karena tidak pernah dididik tentangnya ketika bersekolah. Berbeda dari para pendiri bangsa ini yang bersekolah pada zaman kolonial Belanda. Maka, jangan heran sejarah nasional juga sering bengkok atau gelap pada bagian kisah tentang para tokoh gerakan nasionalis ini”.  Dengan itu pula aktivis dan penggiat literasi di berbagai kota memprotes aksi-aksi aparat terhadap pemberangusan buku.

 

Artikel kedua dari tiga tulisan.

Tulisan sebelumnya: https://bersatoe.com/2016/05/20/kerikil-rekonsiliasi-dan-buku-sebagai-hantu-1/

Tentang penulis

Alumnus LPM Pendapa, Yogyakarta, founder Dewantara Institute, Kolektor Buku.

Rama Prambudhi Dikimara. Alumnus LPM Pendapa, Yogyakarta, founder Dewantara Institute, Kolektor Buku.

BERIKAN KOMENTAR