Terus terang, kemarin siang saya jengkel berat saat melayani wawancara dengan salah satu stasiun radio swasta seputar peringatan hari buruh sedunia atau May Day. Pasalnya, hampir seluruh pertanyaannya sama persis dengan “reseknya” kelas menengah “ngehek” yang anti aksi buruh.
Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain: Apakah aksi May Day tahun ini diprediksi aman, dan tidak mengganggu kenyamanan warga lain untuk ber-Car Free Day? Mengapa May Day harus dirayakan dengan aksi massa, mengapa tidak dengan “aksi-aksi lain” yang menurutnya lebih bermanfaat? Apakah dengan aksi massa di May Day akan menjamin tuntutan kaum buruh dipenuhi?
Di sisi lain, hampir tak ada pertanyaan-pernyataan kritis seputar realitas yang dihadapi oleh kaum buruh Indonesia, baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Bigitu pula pertanyaan tentang penilaian kebijakan-kebijakan negara tentang perburuhan, seolah dilupakan.
Setali tiga uang, sepanjang pagi hingga menjelang sore, liputan sebagian media online mengenai May Day juga tak jauh dari stigmatisasi negatif aksi buruh: sebagai biang kemacetan, berpotensi“anarkis” (istilah yang salah kaprah dan secara sembrono disematkan pada setiap tindak kekerasan) dan mengganggu kenyamanan warga lain. Kebetulan, tahun ini, May Day bertepatan pada hari Minggu sehingga terjadi “perebutan” wilayah Sudirman-Bunderan HI – Thamrin – Istana sebagai kawasan Car Free Day dan medan juang aksi buruh setiap May Day.
Seakan menjadi amplifier atau juru bicara pihak kepolisian, sebagian media secara berulang-ulang mewartakan himbauan yang kemudian menjadi larangan disertai ancaman agar buruh tidak melakukan aksi May Day di Bunderan HI itu. Mereka menganggap aksi May Day menganggu “kenyamanan” warga lain yang beraktivitas di Car Free Day. Sangat sedikit media memberikan ruang kepada serikat buruh menyuarakan keberatan atas larangan tersebut. Hanya sebagian kecil pula jurnalis yang sadar bahwa mereka juga buruh dan lantas ikut dalam aksi May Day.
Hingga sore kemarin, 1 Mei 2016, hampir tak ada media online mengupas secara mendalam tuntutan kaum buruh seputar pengupahan, jaminan sosial maupun urgensi perlindungan buruh migran. Apalagi bicara soal isu-isu spesifik buruh perempuan seperti ruang penitipan anak, ruang menyusui, hak-hak reproduksi, pekerja rumah tangga, dan diskriminasi pengupahan.
Amatan ini sebenarnya tak beda-beda jauh dengan liputan sebagian media mengenai aksi-aksi buruh di Indonesia – bukan hanya saat May Day tapi juga aksi menuntut upah dan hak-hak buruh lainnya – dalam 5 tahun terakhir ini. Sebagian besar liputan aksi buruh di media televisi, radio, cetak, dan online tak lebih dari traffic reports: hanya melaporkan kekacauan lalu lintas gara-gara aksi buruh. Padahal, tanpa ada aksi buruh, lalu lintas di Jakarta sebenarnya memang sudah kacau. Riuhnya pemberitaan itu akhirnya diikuti social media yang latah menuding aksi kaum buruh sebagai aksi yang mengada-ada.
Sebagai aktivis buruh, saya merindukan partisipasi media menyambut May Day dengan mengeluarkan laporan berdasarkan liputan mendalam dan investigative mengenai realitas buruh. Mewartakan kenyataan yang dialami para buruh yang bekerja di dalam dan luar negeri dengan terang serta gamblang.
Saya teringat liputan investigative jurnalis AP, Martha Mendoza, Robin McDowell, Esther Htusan, dan Margie Mason tentang nasib pekerja sektor kelautan dan perikanan di kawasan Benjina, Maluku. Mereka mampu membongkar praktek perbudakan di balik nikmatnya produk olahan laut yang lezat, sebuah kasus luar biasa yang justru lepas dari pengamatan media kita.
Liputan berbobot mereka berhasil menjadi pengungkit awal pembicaraan serius di kawasan regional Asia Tenggara tentang urgensinya penghapusan perbudakan pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Akhir bulan lalu, liputan tersebut diganjar Pulitzer Price for Public Service. Semestinya, sebagian besar media kita lebih memilih dan mampu untuk membuat liputan mendalam dan bermutu seperti itu. Apakah harapan saya terlalu muluk?
Tentang penulis
Wahyu Susilo. Pendiri dan analis kebijakan Migrant CARE. Alumni Lembaga Pers Mahasiwa KALPADRUMA, Fakultas Sastra, UNS
