Dengan otonomi khusus yang dimiliki, Aceh menerapkan hukuman cambuk bagi yang melanggar aturan. Mak Ucok menjadi warga non-muslim pertama yang dicambuk berdasarkan hukum syariah Islam. Kenapa Qanun Aceh kini mulai diterapkan ke warga non-muslim?

Di Aceh, pemerintah setempat mengikuti dua aturan konstitusi sekaligus. Di Tanah Rencong ini, aparat berpegang pada UUD 1945 dengan paraturannya turunannya, serta aturan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 1914 tentang Hukum Jinayat.

Baru-baru ini ada kabar penerapan hukuman cambuk di Aceh yang turut menjadi sorotan media asing. Seorang warga Kabupaten Aceh Tengah bernama Remita Sinaga berusia 60 tahun asal Sumatera Utara, dicambuk sebanyak 30 kali di halaman Gedung Olah Seni (GOS) Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada Selasa 12 April 2016. Ia dianggap terbukti bersalah berjualan minuman keras, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh. Remita alias Mak Ucok menjadi warga non-muslim pertama yang dicambuk berdasarkan hukum syariah Islam.

Bukankah seharusnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Takengon bisa menggunakan pasal 204 atau 492 KUHP untuk ibu tua itu? Kenapa Qanun Aceh kini mulai diterapkan ke warga non-muslim?

Bagi saya, ada kejanggalan kenapa hukuman cambuk diterapkan ke Remita Sinaga. Sesuai UU Pemerintah Aceh, setiap warga non-muslim yang tertangkap melanggar aturan, dipersilakan untuk memilih jenis hukuman, apakah menggunakan KUHP atau Qanun. Anehnya, tak ada alasan rinci yang diungkap Mahkamah Syariah Takengon, kenapa Remita lebih menerima hukuman cambuk daripada kurungan penjara.

Pasal 16 (1) Qanun menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar (minuman keras minimal 2% alkohol), masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 kali atau denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan.

Jika dilihat dari usia, Remita mestinya memilih hukuman penjara, daripada menerima cambukan. Satu kali cambukan saja, sudah cukup membuatnya mengalami trauma seumur hidup, dan bahkan bisa merenggut nyawa saat itu juga. Menurut dugaan saya, Remita ‘dipaksa’ menerima hukuman cambuk karena saat tertanggap, ia kedapatan menjual minuman keras dengan bantuan tenaga atau bersama konsumen beragama Islam. Atau bisa jadi, Remita menerima eksekusi sebagai sebuah bentuk perlawanan terhadap segala jenis hukuman cambuk.

Remita Sinaga, warga Aceh non-muslim pertama yang menerima hukuman cambuk
Remita Sinaga, warga Aceh non-muslim pertama yang menerima hukuman cambuk

Evaluasi Hukuman Cambuk

Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh, merupakan tindak-lanjut dari kesepakatan damai Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005 lalu. Meski semula menolak penerapan hukum Islam yang ditawarkan pemerintah pusat, akhirnya mantan pimpinan GAM mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh setelah kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia. Padahal, para mantan pimpinan GAM itu, telah lama menjadi pelarian dan tinggal di Negara Eropa yang sekuler.

Menurut Aktivis perempuan asal Aceh, Suraiya Kamaruzzaman, sampai saat ini belum ada grand design penerapan syariat Islam di Aceh. Akibatnya, setiap kabupaten dan kota menafsirkannya sendiri-sendiri. Akibatnya, dalam rangka implementasi syariat Islam, setiap bupati atau wali kota mencoba membuat kebijakan peraturan sesuai tafsirnya masing-masing.

Misalnya, ada peraturan bupati melarang perempuan mengenakan celana panjang dan harus pakai rok panjang. Padahal, pakaian adat tradisional Aceh, kaum perempuan mengenakan celana panjang. Apalagi, untuk kondisi di pegunungan, sangat riskan mengenakan rok. Ada lagi contoh rencana kebijakan pelarangan perempuan duduk mengangkang saat dibonceng naik sepeda motor. Ada juga pembatasan sampai pukul 11 malam bagi perempuan untuk keluar malam. Aturan-aturan ini berdampak kepada kaum perempuan sulit keluar dari golongan miskin.

Di Kabupaten Lhokseumawe lebih aneh lagi. Dalam kasus pelanggaran terhadap qanun busana dan qanun larangan khalwat (dua orang lawan jenis yang berduaan), hukuman yang ditimpakan pada pelaku perempuan cenderung lebih berat dibanding pria. Malah warga boleh mempermalukan pelanggar, di antaranya dengan diarak di depan umum atau disiram air kotor.

Ada juga imbauan tak menari bagi perempuan dewasa di Aceh Utara. Padahal persoalan sebenarnya di dua wilayah itu adalah soal ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

”Menerapkan hukuman cambuk dan mempidanakan perbuatan pribadi ini, bersifat misogini atau memusuhi perempuan,” kata aktivis Tunggal Pawestri.

Dalam ketentuan Jinayat kasus perkosaan, prosedur laporan sangat tidak memihak korban, karena harus menyiapkan bukti permulaan yang cukup dan membawa saksi. Apabila terduga pelaku pemerkosa itu bersumpah lima kali bahwa ia tak melakukan perkosaan, maka dengan ketentuan ini, semua pemerkosa bisa bebas.

Warga Aceh yang melanggar saat dihukum cambuk dengan rotan. Foto Reuters
Warga Aceh yang melanggar saat dihukum cambuk dengan rotan. Foto Reuters

Publik juga pernah digemparkan dengan berita korban perkosaan yang justru mendapat hukuman cambuk, di kota Langsa Aceh pada 21 November 2014. Menurut pihak Kejaksaan, perempuan itu dicambuk lantaran ketahuan berduaan bersama lelaki sebelum diperkosa oleh sejumlah pria. Anehnya, para pemerkosa malah dijatuhi hukuman penjara sesuai aturan KUHP. Tragis.

Kini sudah saatnya, para pemimpin Aceh dan pemerintah pusat melakukan kolaborasi dengan para cendekiawan muslim, yang memiliki pemikiran visioner yang bisa mengarahkan syariat Islam agar bisa menjadi rahmatan lil alamin dan menghargai pluralisme.

Kasus hukuman cambuk Remita Sinaga adalah tragedi kemanusiaan di Aceh. Semoga, ketegarannya menghadapi cambuk menjadi titik awal untuk perubahan. Penegakan hukum tetap berjalan, demikian juga syariat bagi pemeluknya. Penerapan Qanun bukanlah aturan yang permanen di Aceh dalam bingkai NKRI, yang haram untuk direvisi.

BERIKAN KOMENTAR