Mempercepat pembentukan lembaga peradilan khusus berarti memberikan harapan para pencari keadilan dan mengurai kecurangan Pilkada.

April 2016 menjadi bulan yang menentukan baik buruknya aturan main pemilihan kepala daerah serentak 2017, bahkan Pilkada Serentak berikutnya. Agenda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sesuai kesepakatan antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri akan dilakukan pada bulan April terkait sejumlah poin krusial.

Hal-hal yang menjadi substansi revisi UU Pilkada mencakup sejumlah isu penting, misalnya soal pencalonan kepala daerah oleh DPR, DPRD, TNI, Polri, PNS mantan napi dan pasangan calon tunggal, soal sengketa Pilkada serta kebijakan dana bansos dan hibah. Gagasan revisi UU Pilkada muncul dari rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2015. Hal ini nampaknya menjadi alasan munculnya ide pencalonan Anggota DPR dan DPRD, PNS, TNI dan Polri tak perlu mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun bukan hanya persoalan rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang menjadi latar belakang revisi UU Pilkada, praktik kecurangan money politic berupa uang dan barang masih sering ditemukan. Selain itu keterlibatan aparatur negeri sipil dan penyelenggara pemilu juga mewarnai sengketa Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sayangnya MK tak menangani permohonan sengketa Pilkada selain perselisihan penghitungan perolehan suara. Fakta hukum tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 6 ayat 1, 2 dan ayat 3. Sebuah ketentuan yang bersumber dari Pasal 158 ayat 1 dan 2 UU Pilkada yang sukses menjadikan MK sebagai mahkamah kalkulator.

Pertanyaanya yang muncul kemudian, bagaimana nasib para pencari keadilan, para peserta pesta demokrasi yang mengalami kerugian konstitusional akibat kecurangan yang dilakukan selama Pilkada berlangsung? Bagaimana sebenarnya arah politik hukum dalam Pilkada serentak?

Secara filosofis lembaga peradilan tak boleh menolak perkara. Hal ini sesuai asas ius curia novit, hakim dianggap mengetahui seluruh hukum. Meski soal sengketa Pilkada, nyatanya MK hanya memeriksa permohonan tentang sengketa perselisihan penghitungan perolehan hasil suara, tak lebih. Dari 148 permohonan sengketa Pilkada Serentak 2015 yang masuk ke MK, tidak lebih dari sembilan permohonan yang diperiksa sampai sidang pleno dan pembacaan putusan.

Pilkada yang sebelumnya dilakukan secara otonom di setiap pemerintah daerah dan provinsi, bergeser haluan dilaksanakan secara serentak, nasional. Pelaksanaan secara serentak mendorong masyarakat lebih aktif menunaikan hak politiknya. Misalnya dalam Pilkada Serentak 2015 lalu, seorang warga negara dalam satu provinsi bisa memberikan hak pilihnya untuk pemilihan calon gubernur dan pemilihan calon bupati atau walikota lantaran Pilgub, Pilbub atau Pilwali dilaksanakan secara serentak.

UU Pilkada yang mengatur pelaksanaan pemilihan berlangsung secara serentak berupaya membentuk diskursus tentang kesebangunan politik antara eksekutif dan legislatif. Kesebangunan politik yang nantinya berfungsi mendorong jalannya roda pemerintahan mencapai tujuan pembangunan. Tak bisa dibayangkan jika dalam sebuah pemerintahan daerah antara eksekutif dan legislatifnya selalu larut dalam pertikaian politik kekuasaan. Jelas rakyat dan penduduk di kampung yang akan menerima getahnya lantaran agenda pembangunan tak berjalan.

Potret relasi asimetris antara eksekutif dan legislatif terlihat jelas pada Pemilu Presiden 2014 yang dimenangi oleh Joko Widodo-Jusuf Kala atas pasangan Prabowo-Hatta. Meski Jokowi-JK berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden, namun Koalisi Merah Putih kubu Prabowo-Hatta lebih mendominasi. Akibatnya roda pemerintahan terhambat, berjalan lambat lantaran parlemen sibuk memperebutkan komposisi alat kelengkapan DPR RI. Belajar dari pengalaman tersebut, maka disusunlah undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah langsung secara serentak di seluruh wilayah RI.

 

Lembaga Peradilan Khusus

Soal politik hukum dalam konsep Pilkada Serentak nampaknya telah tergambar cukup jelas. Kini tersisa sengketa antarpeserta Pilkada yang belum terakomodasi secara menyeluruh. Meski MK mencoba menyaring permohonan sengketa Pilkada sebatas urusan hitung menghitung selisih perolehan suara, toh kecurangan berupa penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terus terjadi meski minim bukti.

Melalui konstruksi Pasal 158 UU Pilkada serta Pasal 6 PMK No.1/2015, MK tak lagi berkompeten memeriksa perkara kecurangan TSM. Lantas kemana para pihak yang merasa dicurangi secara TSM akan mengadu? Siapakah yang akan mengampu hak konstitusional peserta Pilkada yang terlanggar?

Sebenarnya UU Pilkada telah mengatur kompetensi lembaga peradilan yang menangani perkara perselisihan hasil pemilihan. Lembaga itu adalah lembaga peradilan khusus yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Sayangnya lembaga peradilan khusus sampai saat ini belum terbentuk, sehingga perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK. Dasar pembentukan, kompetensi lembaga peradilan khusus dan MK dijelaskan pada pasal 157 ayat 1, 2 dan 3 UU Pilkada.

Meski belum terbentuk, setidaknya secara ideal kompetensi MK dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pilkada seharusnya tak hanya sebatas soal perselisihan hasil pemilihan. Pun jika masih, mestinya bersifat adhock atau sementara, sampai dibentuknya lembaga peradilan khusus. Mempercepat pembentukan lembaga peradilan khusus berarti memberikan harapan para pencari keadilan mengurai kecurangan dalam Pilkada. Di sisi lain uji materi atau judicial review Pasal 158 UU Pilkada muncul dari para peserta Pilkada Serentak yang permohonan tentang kecurangan TSM kandas di MK.

Selain revisi UU Pilkada dengan poin krusial di atas, rasanya penting mempertimbangkan untuk meletakkan kompetensi peradilan terkait perkara kecurangan TSM di lembaga peradilan khusus maupun MK. Khususnya MK yang selama ini dicap sebagai kalkulator akibat kompetensi adhock yang diberikan oleh UU Pilkada. Pembentukan lembaga peradilan khusus dan meletakkan kompetensinya secara benar akan mengembalikan marwah MK sebagai the guardian of constitution.

Di sisi lain, tugas pemerintah menjadi lebih jelas dalam hal pengawasan terhadap aparatur sipil negara yang rentan melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak. Setidaknya dibutuhkan setingkat gugus tugas, task force, di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan aparat sipil negara atau PNS yang nakal, sembari mengefektifkan sanksi dan penanganan money politic yang diatur dalam UU Pilkada.

Setiap pertandingan tentunya melekat aturan yang ditegakkan bersama-sama, karena menang tanpa proses yang fair rasanya jauh dari rasa bangga. Begitupun Pilkada dan Pemilu, meraih kekuasaan secara konstitusional penting menjadi kesadaran berdemokrasi para calon pemimpin. Berpikir dan bertindak curang, mempengaruhi proses administrasi yang berdampak pada penyalahgunaan kewenangan, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari pengurus publik. Namun saat lembaga peradilan tak mampu mengawal proses demokrasi langsung yang rawan kecurangan, penuh manipulasi dan pelanggaran yang menggerus rasa keadilan, maka yang tersisa hanya mimpi tentang keajaiban untuk memiliki Pemilu serta Pilkada yang jurdil. Lantas siapa mau menanti?

 

Tentang penulis:

Franditya Utomo
Franditya Utomo

Franditya Utomo. Penulis, peneliti, dan calon advokat. Alumni Lembaga Pers Mahasiswa Imparsial, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

BERIKAN KOMENTAR