MENGGAGAS PERFILMAN LEBIH CERDAS MELALUI KLASIFIKASI FILM

484
Acara diskusi FAA PPMI, Minggu, 3 April 2016. (Kiri ke kanan) Anggi Umbara Film Maker (Sutradara Comic 8), Maria Advianti ( Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ KPAI), Rommy Fibri (Komisioner Lembaga Sensor Film/LSF), Ody Mulya Hidyat (Produser Film Maxima International), Khalid Fathoni (Kepala Bidang Pusat Pengembangan Film Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Andika Wardana

Telah lama masyarakat gelisah tentang keberadaan sensor film di Indonesia. Terutama masyarakat pecinta perfilman, sineas, para pencipta film. Tercatat sekitar enam tahun lalu lalu pegiat film dan sineas muda yang tergabung dalam masyarakat Film Indonesia (MFI) mencoba menggugat kinerja Lembaga Sensor Film ke Mahkamah Konstitusi. Para sineas dan pegiat film menilai bahwa sensor atas film digital sulit dilakukan, sehingga sensor menjadi tak lagi relevan.

Film-film Indonesia selama dua dekade 1980-an dan 1990-an terpuruk lantaran insan film tanah air tak berkutik menghadapi arus film impor yang semakin diminati masyarakat. Masalah yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari persoalan dana, SDM, hingga kebijakan pemerintah. Dampak dari persoalan tersebut adalah melebarkan jarak antara insan film, bioskop dan penonton sebagai tiga komponen industri film.

Di awal millenium baru ini tampaknya mulai ada gairah baru dalam industri film Indonesia. Sukses penyelenggaran Jiffest memberikan arti tersendiri dalam perjalanan film Indonesia. Begitu pula karya-karya sineas seperti Garin Nugroho, Riri Reza, Marseli Sumarno dan beberapa sineas lainnya seperti memberikan semangat baru pada industri film Indonesia. Singkatnya gairah baru industri perfilman Indonesia dinilai masih terganjal akibat aktivitas artistik sineas masih dibayang-bayangi sensor yang telah menjadi rezim sedari zaman kolonial.

Sensor film Indonesia dari masa ke masa mengalami dinamika sesuai konteks zaman. Sekitar 1925 perkembangan bisnis film Bumiputra melahirkan lembaga pengawas Algemeen Nederlandsch Indisch Film (ABIF) yang bertujuan mengawasi peredaran film hiburan dan film propaganda. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, film menjadi media doktrin melawan hegemoni Barat. Berlanjut ke era Orde Lama, lembaga sensor film bertujuan menjaga kebudayaan Indonesia dari pengaruh Hollywood.

Lembaga sensor film semakin menguat pada masa Orde Baru, bahkan berhasil menjadi lembaga ‘kebenaran’ bermodal semangat anti Komunisme yang melahirkan sederet kriteria sensor sebagai basis legitimasi. Namun, paradigma sensor Orde Baru berubah ketika Departemen Penerangan dibubarkan pada masa Pemerintahan Gus Dur.

Kini, saat tayangan Industri film nasional mulai bergeliat, sensor film kembali dipersoalkan. Misalnya, beberapa tahun lalu film garapan Riri Riza GIE (2005), “3 Hari Untuk Selamanya (2007) harus disensor demi alasan edukasi dan moral. Dalam film GIE adegan ciuman selama 7 detik harus disensor karena dianggap tidak sesuai dengan perangai Gie yang sebenarnya. Para Sineas menginginkan segmentasi penonton dan klasifikasi film, bukan sensor.

Di sisi lain, tayangan di televisi berupa sinetron dan tayangan serupa hiburan memang banyak yang harus dikenakan sensor lantaran mengandung konten yang dilarang peraturan perundang-undangan. Sensor diatur di dalam sejumlah peraturan, diantaranya UU No. 33/ 2009 tentang Perfilman yang menggantikan UU No. 8/ 1992 tentang Perfilman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (LSF).

UU No. 33/ 2009 tentang Perfilman mengatur tentang norma tentang sensor, Pasal 60 sampai Pasal 66, sementara LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman dan kriteria sensor film. Salah satu unsur pokok yang menjadi pedoman sensor film adalah penggolongan usia penonton film (Pasal 7) yaitu penonton film untuk semua umur, usia 13 tahun atau lebih, 17 tahun dan lebih dari 21 tahun.

Selain penggolongan usia penonton film terdapat sejumlah pedoman penyensoran yang diatur dalam PP No 18/2014 tentang LSF. Pasal 29 ayat (2) menjelaskan sensor dilakukan meliputi isi film tentang kekerasan, perjudian, narkotika, pornografi, suku, ras, kelompok dan/atau golongan, agama, hukum, harkat dan martabat manusia dan usia penonton film. Hal-hal tersebut yang selanjutnya melahirkan kewenangan pada LSF untuk memberikan surat tanda lulus sensor pada film dan iklan film yang dinyatakan telah lulus sensor (Pasal 8).

Namun demikian LSF melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor (Pasal 60 UU No. 33/ 2009). Prinsip dialog yang dimaksud adalah mengundang pemilik film untuk memberi dan menerima penjelasan terkait dengan isi film yang sedang disensor. Terkait prinsip sensorship dan kaitannya dengan mutu perfilman Indonesia, Koordintor Presidium FAA PPMI Agung Sedayu, berpendapat bahwa sudah saatnya sensor di Indonesia beralih pada bentuk klasifikasi film. “Melalui klasifikasi film para pekerja seni dan Sineas akan total memberikan karya terbaik mereka, tak lagi dibayang-bayangi sensor, pemotongan adegan yang tak perlu dilakukan karena sedari awal segmen penonton telah ditentukan,” tuturnya.

Sudah semestinya gairah baru industri perfilman di tanah air diimbangi dengan perangkat peraturan yang menjaga kualitas karya anak bangsa sehingga mampu bersaing dengan film-film asing. Klasifikasi film dinilai sejumlah kalangan menjadi solusi perfilman yang selalu dihantui momok sensor dan pemotongan konten film. Di sisi lain jika terdapat tayangan film yang nyatanya melanggar norma dan asas yang digariskan dalam undang-undang, sudah sepantasnya konten tersebut tidak beredar sebagai konsumsi publik.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah”Ki Hajar Dewantara

Kematian datang menjemput Tommy Apriando di ruang RS PKU Muhammadiyah, Jogja, pada 2 Februari 2020 lalu. Tidak ada yang menyangka...

“Jika kau tak punya kenangan, meski di dalam hati pun kau takkan bersamanya. Tapi, walau jika yang kau miliki hanya...

“Don’t be into trends. Don’t make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express...