LEBIH DARI satu dekade lalu ada sebuah buku provokatif, kendatipun judulnya terkesan “mengejek”, Can’t Asian Think. Di Indonesia ia diterjemahkan dengan judul “Bisakah Orang Asia Berpikir?” (2005). Pengarangnya, Kishore Mahbubani, lebih mengambil sudut-pandang “negatif” tentang mentalitas orang Asia, termasuk di dalamnya, tentu saja dalam hal ini Indonesia. Menjadi berbeda misalnya apabila dibandingkan buku Anwar Ibrahim yang banyak bercerita tentang “Asian renaisance”, kendatipun buku Mahbubani juga membandingkan antara kemajuan Asia dan Barat.

Bagi pembaca Indonesia, hal demikian mengingatkan pada polemik pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana (STA) tempo dulu. Pada tahun 1930-an, ia pernah berdebat soal, apakah kita harus meniru budaya Barat. STA menjawab tegas, kita harus menyerap budaya Barat kalau mau maju. Sedangkan yang lain, Purbatjaraka, misalnya sebaliknya: nilai-nilai Timur harus kita gali dan kembangkan.

Lebih luas lagi, buku ini juga segera mengingatkan orang pada kontroversi pemikiran Samuel P Huntington dalam bukunya The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order (1996). Buku ini membedah peta peradaban baru dunia pasca-Perang Dingin, ke dalam The West and The Rest (Barat dan yang lainnya: Amerika Latin, Afrika, Islam, Sinic (China), Hindu, Ortodoks, Buddhis, dan Jepang), dan potensi “benturan antar-peradaban”.

  1. Dawam Rahardjo dalam kata pengantar buku Mahbubani edisi bahasa Indonesia mencatat, judul buku itu pantas ditujukan kepada bangsa Indonesia saat ini di mana secara politik tidak stabil, secara ekonomi tidak sejahtera, dan secara sosio-kultural-khususnya pendidikan-terbelakang. Apakah orang Indonesia mampu berpikir untuk kesinambungan bangsa? Sekarang banyak kalangan gelisah. Apakah masa depan Indonesia masih tetap seperti Indonesia saat ini di mana luas wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke, bukan dari Medan hingga ke Ambon?

Parakitri T Simbolon (2005) mengutip ucapan pidato Bung Karno pada 17 Agustus 1954, “Allahu Akbar! Dulu orang berkata bahwa Republik Indonesia tidak akan tahan delapan minggu. Kini ia telah berusia lebih dari 450 minggu.” Bagi Bung Karno sang presiden, keberhasilan “bangsa dan negara kita” adalah berkat “Tuhan Yang Maha Esa”. Seandainya Bung Karno masih Presiden RI, catat Parakitri, awal pidatonya dalam peringatan 17 Agustus 2005, mungkin akan sama, cuma jumlah minggunya disesuaikan menjadi 3.120. Tetapi kira-kira penjelasannya tidak semata karena faktor Tuhan. Mungkin Bung Karno, catatnya lagi, akan menetapkan tahun 2005 sebagai “Tahun Perhitungan”, “A Year of Reckoning”.

Bung Karno kerap mengutip “ayat perubahan”: Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, bila kaum itu, bangsa itu tidak mampu mengubah dirinya sendiri. Terkait dengan provokasi Mahbubani, eksistensi dan kesinambungan Indonesia, akan terletak sejauh mana orang-orang Indonesia mampu berpikir, sebagai landasan untuk mengelola perubahan zaman, selain tentunya faktor Tuhan (takdir).

Kita akan segera menjadi mafhum dalam konteks apa Mahbubani menulis tulisannya. Tulisan Bisakah Orang Asia Berpikir? (Juni 1997) adalah makalahnya pada International Conference on Thinking ke-7 di Singapura. Ia segera menjadiprovokatif karena membandingkan peradaban dan “cara berpikir” orang Asia dengan Barat. Asia memang menawan. Letaknya di belahan dunia yang membentang dari Jepang hingga Indonesia menembus Asia Tengah, Jalur Sutra, hingga Dunia Arab, di mana sejumlah agama besar hadir di sini: Islam, Buddha, Hindu, hingga Konfusianisme. Penduduknya mencapai 60 persen penduduk dunia.

Seribu tahun lalu orang China dan Arab memimpin dalam ilmu dan teknologi, dunia pengobatan, dan astronomi. Bangsa Arab mengadopsi sistem desimal dan angka 0 hingga 9 dari India dan mempelajari cara membuat kertas dari orang China. Universitas pertama di dunia didirikan pada tahun 971 di Kairo, Mesir. Sebaliknya bangsa Eropa pada saat itu masih berada dalam “Zaman Kegelapan” yang dimulai saat Kekaisaran Romawi runtuh pada abad ke-5.

Ketertinggalan Asia dibanding Barat hingga kini, ironisnya, belum terkejar. Memasuki abad ke-21, 500 tahun setelah kehadiran penjajah Portugis pertama kali di Asia, catatnya, hanya satu bangsa Asia yang telah mencapai tingkat perkembangan Eropa dan Amerika saat ini: Jepang. Pikiran orang Jepang-lah yang pertama kali bangkit di Asia, dimulai dengan Restorasi Meiji pada 1860-an. Mahbubani bertanya penuh keheranan: jika otak orang Asia bisa berpikir, mengapa saat ini hanya satu bangsa Asia yang mampu menyetarakan dirinya dengan bangsa Barat?

Tiga jawaban

Mahbubani menyediakan tiga jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Jawaban ya, didasari alasan atas adanya prestasi masyarakat Asia Timur yang luar biasa dalam beberapa dekade belakangan. Juga adanya perubahan penting dalam pikiran-pikiran orang Asia, dan pikiran Asia mulai bergerak. Sementara jawaban tidak, didasari alasan adanya kolonialisme bangsa-bangsa Barat terhadap Asia, yang masih menyisakan kolonialisme mental, yang mempertegas posisi inferioritas bangsa-bangsa Asia.

Mungkin merupakan jawaban berikutnya. Alasannya lebih banyak. Di sektor ekonomi, kebanyakan masyarakat Asia, mencakup masyarakat Asia Timur, menghadapi jalan panjang sebelum bisa meraih tingkatan stabilitas dan harmoni politik yang dicapai masyarakat Barat.Di bidang keamanan, satu keuntungan besar yang dimiliki masyarakat Barat atas masyarakat lain di dunia adalah perang di antara mereka pada masa lalu, sementara di Asia ketegangan antar-kawasan masih terjadi.

Alasan lain, orang Asia menghadapi tantangan serius di bidang sosial. Jejak feodal, sisaprimordialisme dan nepotisme masih terus menghambat perwujudan masyarakat meritokratis. Di sisi lain belum terjawab apakah mind Asia mampu mengembangkan paduan nilai yang tepat, yang akan memelihara kekuatan tradisional Asia dibandingkan dengan nilai-nilai Barat. Mahbubani melihat kelebihan orang Asia dewasa ini, mengingat tatkala mereka melihat peradaban Barat, maka mereka dapat melihat dua perspektif sekaligus: “puncak kesenangan yang dihuni sebagian besar masyarakat Barat” dan “pilihan-pilihan alternatif yang bisa dijadikan model bagi masyarakat mereka sendiri”.

Mahbubani merupakan bunga rampai dari banyak tulisan yang kebanyakan ditulis sebelum terjadi Peristiwa 11 September 2001. Tetapi, di Pengantar edisi ketiga, Mahbubani menegaskan, serangan teroris tersebut memaparkan dengan gamblang bahwa “kita tengah memasuki abad yang penuh ancaman”. Ancaman nyata yang dihadapi saat ini, catatnya, adalah kenyataan “kita berlayar pada abad ke-21, namun tetap menggunakan mental maps (peta-peta mental) abad ke-19”. Untuk mempersiapkan dunia baru, tegasnya, kita harus berani mengikis kebijaksanaan konvensional, mengempas pola pikir lama, dan mulai berpikir dalam koridor-koridor mental baru.

Peringatan Mahbubani agar kita memiliki mentalitas baru harus dicamkan. Mochtar Lubis sebenarnya juga sudah mengingatkan kita pada 1977 saat menyampaikan Pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki bertema “Manusia Indonesia”, yang diciri-utamakan antara lain oleh tingginya mentalitas oportunis. Membaca buku Mahbubani diharapkan membuat kita, orang Asia yang tinggal di kota-kota dan kampung-kampung Indonesia segera berbenah, mengubah pola pikir dan mentalitas lama, mentalitas abad ke-19, menjadi mentalitas abad ke-21. Selama mindset masih belum terprogram, selama itu pula kita tidak mampu keluar dari keterpurukan. Sadarkah bahwa kita semua tengah menderita penyakit mental?

Tentag masa depan bangsa, sesungguhnya kita punya modal nasionalisme. Kajian tentang bangsa (nation) dan kebangsaan (nationalism) telah digeluti sejak lama oleh berbagai kalangan, khususnya kalangan ilmuwan sosial. Studi-studi mutakhir tentang nasionalisme setidaknya menunjukkan bahwa topik ini masih memperoleh perhatian sedemikian rupa, dibanding dengan isu globalisasi dan globalisme, misalnya. Anderson (1991), Handler (1998), Gellner (1983), Breuilly (1985), Hroch (1996), Renan (1996), Billig (1996), Brubaker (1996), Hechter (2000), merupakan beberapa ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan wacana tentang bangsa dan kebangsaan tersebut.

Nyaris semua peneliti yang mendefinisikan nasionalisme memberangkatkan konsepnya dari sesuatu yang abstrak. Terdapat keinginan subyektif untuk membentuk bangsa (Renan), sebagai komunitas yang terbayangkan (Anderson). Di sana lantas tumbuh solidaritas dan kebersamaan untuk menciptakan dan mempertahankan identitas kebangsaannya itu. Oleh sebab itulah, dapat dipahami bahwa konsep nasionalisme lebih cenderung emosional ketimbang rasional. Walaupun, beberapa yang lain memaknai secara lebih rasional (Gellner).

Dalam konteks inilah, segera dapat dipahami kalau nasionalisme kita dewasa ini “terjepit” dalam tiga ketegangan. Pertama, ketegangan menempatkan nasionalisme secara ideologis versus pemaknaannya secara pragmatis. Negara-negara dunia ketiga tempo dulu masih akrab dengan kata-kata “anti-imperialisme” dan “anti-kolonialisme”. Tapi, kini kata-kata itu seolah “kurang patut” didengungkan kembali, padahal masih relevan. Yang menonjol justru yang pragmatis: mana yang dianggap menguntungkan untuk “dikerjasamakan”, walaupun “negara-negara ketiga” selalu berposisi subordinat “negara-negara maju” (terkhusus adikuasa). Kedua, ketegangan antara konsep dan praktik menerjemahkan nasionalisme secara emosional versus rasional (emotional versus rational choice). Emosional, terkait dengan pokoknya negara-bangsa harus tetap utuh, apa pun caranya, sesungguhnya merupakan ranah konservatif-biasanya kalangan militer harus demikian.

Dalam konteks Indonesia, nasionalisme ini diwujudkan dalam bentuk penyikapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah final. Di seberang itu, ada konsepsi yang lebih rasional dan longgar tentang nasionalisme yang berdasar kemanusiaan (humanisme). Bahwa bangsa harus tetap utuh, tetapi apa makna keutuhan sebuah bangsa bila tanpa dihargai hak-hak kemanusiaan? Bukankah kata Mahatma Gandhi, “my nationalism is humanity”?

Ketiga, ketegangan antara konsep dan praktik menerjemahkan nasionalisme dalam konteks globalitas versus lokalitas. Globalitas, sebuah negara-bangsa dihadapkan pada dinamika tata-dunia mutakhir: di mana sudah tidak lagi terdiri dari dua kutub, dicanangkannya pasar bebas dan segala imbasnya. Lokalitas, terkait dengan keinginan-keinginan lokal dari sebuah negara-bangsa, yang macam-macam bentuknya: dari soal ketimpangan antarkawasan hingga separatisme; bibit-bibit nasionalisme etnisitas.

Siapa kita?

Bangsa kita saat ini masih dalam kondisi shock (kaget), sebagaimana tatkala Samuel Huntington dalam Who Are We? (2004) mengabarkan betapa shock-nya AS pasca-peristiwa 911. Sejak era reformasi hadir, sebuah era baru kehidupan kebangsaan pasca-Orde Baru (1966-1998), Indonesia menapaki berbagai pengalaman baru, yang –dalam banyak hal– terasa pahit: ada pembantaian bernuansa agama dan etnisitas, separatisme dan terorisme.Fenomena tersebut mengajak kita bertanya kembali tentang hakikat kebangsaan kita, justru di tengah suasana eforia politik yang, bahkan hingga kini, masih belum hilang. Eforia membuat kita gagal untuk bersikap realistis.

Kegagalan bersikap realistis itu terbaca di kalangan elite politik nasional, baik yang berada dalam pemerintahan maupun parlemen. Perombakan sistem kepolitikan dan sistem ketatanegaraan “secara mendasar”, ternyata pun mengandung banyak celah. Gerak cepat dan ketergesaan membuahkan plus-minus. Plus, karena perubahan-perubahan itu didasari semangat untuk berdemokrasi di mana tidak boleh terjadi lagi penindasan-penindasan atas hak-hak politik masyarakat oleh negara (state). Minusnya, demokrasi ternyata tidak segera diikuti oleh kesiapan mentalitas para elite dan pelaku politik lainnya. Tetapi, bagaimanapun, iklim kebebasan telah memberi pesan obyektif pada kita tentang permasalahan bangsa kita yang ternyata telah sedemikian akutnya ini.

Ancaman disintegrasi adalah riil saat ini; konon beberapa kalangan di berbagai daerah bersuara kritis terhadap pemerintah pusat, bahkan disertai ancaman pemisahan diri. Mereka merasa telah ditelantarkan selama ini oleh kebijakan sentralistik. Otonomi daerah adalah jalan tengah yang diambil oleh para politisi nasional, seolah menjembatani antara model negara kesatuan dan negara federal. Di sisi lain, terlihat pula bahwa, eforia politik, perasaan yang terpinggirkan oleh pembangunan, orientasi dan praktik kebijakan yang represif dan indoktrinatif di masa lalu, terkesan membuat berbagai kalangan enggan menengok kembali Pancasila sebagai perekat ideologis sebuah bangsa. Padahal, di dalam Pancasila jawaban normatif bangsa Indonesia ditemukan.

Nasionalisme, Mentalitas Baru, dan Indonesia Masa Depan (1)

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Membincang Raden Ajeng Kartini (selanjutnya disebut Kartini) selalu menarik dan tidak akan habis dibahas dari sisi apapun. Itulah seorang Kartini...

Sembilan perempuan memukul lesung, bertalu-talu menggemakan sebuah pertanda. Pak Presiden, tidakkah kau dengar tanda bencana bertalu di depan istanamu? Sembilan...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...