Pakar: Batal Lantik BG, Tak Bisa Jadi Celah Pemakzulan Jokowi

76

1421308043beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih menggantung nasib Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah atau janji terkait transaksi tidak wajar atau rekening gendut.

Ada kekhawatiran langkah Jokowi dalam menyikapi posisi BG akan menjadi ruang bagi DPR yang telah meluluskan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) tersebut untuk melakukan impeachment atau pemakzulan.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyatakan, DPR tidak memiliki alasan yang kuat jika Jokowi urung melantik BG sebagai kapolri dan menggantinya dengan calon kapolri lain.

Menurutnya, impeachment dapat dilakukan jika presiden melakukan tindakan yang dianggap melanggar konstitusi, mengkhianati negara, terlibat dalam tindak pidana korupsi, atau melakukan perbuatan yang tercela.

Dari empat perbuatan tersebut, celah paling mungkin melakukan pemakzulan lantaran Jokowi telah mengabaikan hasil paripurna DPR karena urung melantik BG yang lulus fit and proper test.

Namun, kata Refly, jika perbuatan tercela menjadi alasan menggalang kekuatan di parlemen untuk memakzulkan Jokowi karena mengabaikan DPR, justru lebih tercela jika menjadikan seorang tersangka sebagai kapolri.

“Jika termasuk perbuatan tercela, mengangkat atau tidak mengangkat tersangka sebagai kapolri mana yang lebih tercela? Impeachment terlalu jauh,” kata Refly dalam diskusi “KPK vs Polri: Penentuan Budi Gunawan Sebagai Kapolri, Pelanggaran Megawati Terhadap Mandat Rakyat?” yang digelar Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (Forum Alumni Aktivis PPMI), di Jakarta, Minggu (1/2).

Refly menyatakan, Presiden memiliki hak subjektif untuk mengganti BG dengan calon kapolri lainnya meski telah lulus fit and proper test di DPR.

Dijelaskan, dalam mengangkat atau memberhentikan seorang pejabat publik, seorang presiden memiliki hak subjektif yang berbeda sesuai mekanisme penunjukan pejabat publik tersebut.

“Masih ada ruang untuk ganti calon kapolri yang sudah fit and proper test dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti jika tiba-tiba yang bersangkutan selingkuh atau melakukan perbuatan yang tercela. Memang ada praduga tak bersalah, tapi keadilan publik terkoyak jika tetap mengangkat pejabat publik yang melakukan perbuatan tercela,” jelasnya.

Dikatakan Refly, saat ini, pertimbangan Jokowi untuk melantik atau tidak melantik BG hanya sebatas dari sisi politik. Hal itu lantaran dari segi hukum, melantik atau tidak melantik sama-sama memiliki problematik tersendiri. Setiap pakar hukum pasti berbeda pandangan yang dapat diperdebatkan.

Sedangkan dari segi publik, tak ada perdebatan karena mayoritas masyarakat berharap Jokowi membatalkan pencalonan BG dan menggantinya dengan calon lain agar dapat membangun pemerintahan yang bersih.

“Saat ini Jokowi masih menghitung dan kalkulasi resiko politik yang dihadapi jika tidak melantik BG. Pertemuan Jokowi dan Prabowo merupakan test the water Jokowi. Dia ingin melihat sejauh mana kalkulasi politik mengangkat atau tidak (BG). Saya melihat arahnya tidak mengangkat BG, tetapi perlu juga dihitung risiko politiknya,” ungkapnya.

Refly melanjutkan, jika nantinya Jokowi memutuskan untuk membatalkan pelantikan BG maka posisi PDIP yang saat ini terus mendorong Jokowi untuk melantik mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai kapolri akan terjepit. Diungkapkan, PDIP akan berhadapan dengan publik yang menolak BG.

“Menurut saya dengan konstelasi politik sekarang agak mudah bagi jokowi ambil kebijakan. Justru yang terjepit PDIP sendiri kalau tetap memaksakan melawan opini publik,” katanya.

Fana Suparman/EPR

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Setiap tanggal 1 Juni, ingatan kita terlintas visual seekor burung garuda bernama Garuda Pancasila, mengenakan perisai di dada yang berisi...

Lets Love More & Judge Less Perempuan masa kini mempunyai kuasa penuh atas teknologi. Terutama, perempuan yang berada dalam golongan millenial....