Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Politik diminta tidak mencampuri urusan Presiden Joko Widodo, termasuk mengomentari kisruh dua lembaga hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Ketua Forum Alumni Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, Agung Sedayu, mengatakan, wibawa dan legitimasi presiden menjadi taruhan dalam menyelesaikan konflik KPK Polri. Jika presiden gagal mengatasi masalah tersebut, dikhawatirkan kepercayaan masyarakat akan hilang. Jokowi pun hanya dianggap sebagai “Presiden Boneka”.
Beredarnya kabar nama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dibalik pemilihan calon Kapolri terpilih Komjen Budi Gunawan dinilai sebagi bukti nyata adanya intervensi politik kepada Jokowi. Mega dituding membuat Jokowi “terpaksa” mempertahankan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. “Alhasil, Presiden terseret dalam kumparan arus pertikaian itu,” kata Agung, di Bakul Koffi, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (1/2/2015).
Menurut Agung Parpol harus menahan diri agar tidak masuk lebih dalam ke kisruh KPK-Polri. “Kami harap Parpol bisa menahan diri dan menyerahkan penyelesaian KPK – Polri kepada Presiden,” ujarnya.
PPMI mendukung penuh langkah presiden dalam memilih pemimpin yang besih dari segala macam masalah. PPMI juga meminta Komisi Yudisial mengawasi proses hukum praperadilan Budi Gunawan. “Ini sangat penting,” katanya.
