m.nasional.rimanews.com – Konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diambang perpecahan. Konflik kedua partai akan membuat implikasi luas bila tidak ditangani secara benar, bahkan akan mengganggu kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan merugikan masyarakat.
“Pembahasan UU hingga RAPBN bisa terpengaruh. Bila itu terjadi, rakyat yang paling dirugikan,” kata Presidium Bidang Riset Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), Harli Muin dalam diskusi “Dibalik Politik Belah Partai” di Jakarta, Minggu (12/04/2015).
Pemerintah, menurut Muin, haruslah menjadi penengah konflik dua partai tersebut agar tidak semakin berlarut. pemerintah juga wajib memperbaiki tata kelola partai politik dengan cara mendorong partai politik untuk accountable dan transparan.
Selain itu, pemerintah juga harus memperbaiki regulasi mengenai partai politik, sehingga tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan.
“Dampak konflik itu sudah mencapai tahap yang memprihatinkan. Oleh karena itu, kami meminta konflik ini segera diselesaikan supaya kerja dan fungsi anggota legislatif bisa berjalan dengan lancar,” tambah Harli.
Konflik Partai Politik diperparah dengan adanya aksi kekerasan belakangan ini. Aksi kekerasan yang terjadi di legislatif, membuat citra DPR dan demokrasi Indonesia makin buruk.
Hal tersebut berpptensi besar menimbulkan gejolak sosial di kalangan masyarakat yang menikmati suguhan kekerasa dari anggota dewan.
“Mestinya mereka memberikan contoh yang baik, bagaimana musyawarah dan mufakat diimplementasikan. Bukan malah sebaliknya, merespon konflik dengan kekerasan,” tutup Harli.
Angga Yudha Pratama
