Pengamat Hukum: Gugatan Budi Gunawan Tidak Bisa Dikabulkan

32

antarafoto-uji-kepatutan-dan-kelayakan-calon-kapolri-140115-agr-171rimanews.com – Pemerhati politik dan ketatanegaraan, Said Salahudin mengatakan hakim tidak bisa mengabulkan gugatan melalui Praperadilan yang dilakukan Komjen Budi Gunawan (BG) terkait penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menjelaskan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Praperadilan bisa diajukan terkait sah atau tidaknya penahanan, penghentian penyidikan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi nama baiknya. Sedangkan Budi Gunawan mengajukan Praperadilan terkait penetapannya sebagai tersangka yang dilakukan KPK.

Said Ia berharap dalam sidang Praperadilan KPK yang diajukan BG, hakim tidak mengabulkan gugatan BG. Jika gugatan itu dikabulkan, kata Said, hakim bisa mendapat sanksi. “Hakim bisa dikenakan sanksi karena memperluas kewenangannya,” kata kepada Rimanews, Minggu (1/2), di Menteng, Jakarta Pusat.

Di tempat terpisah, Refly Harun, Pengamat Hukum dan Tata Negara mengatakan jika hakim memberikan penilaian sah atau tidaknya penetapan tersangka akan menjadi preseden buruk. “Kalau semua penentuan tersangka kasus korupsi dibawa ke praperadilan, bisa jadi masalah,” katanya  dalam Diskusi KPK vs Polri: Penetapan Budi Gunawan Kapolri, Pelanggaran Megawati Terhadap Mandat Rakyat yang diselenggarakan Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia.

Ia menilai upaya praperadilan yang diajukan kuasa hukum BG merupakan bentuk perlawanan hukum yang dilakukan Kepolisian. “Setiap ada petinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka selalu ada perlawanan,” katanya menambahkan.

Karena itu ia mendorong KPK dan Kepolisian menangani kasus hukum BG dan Bambang Widjojanto secara profesional. Sedangkan Ketua Forum Alumni Aktivis PPMI Agung Sedayu mengatakan, konflik KPK vs Polri harus segera diselesaikan. “KPK dan Kepolisian masih memiliki banyak pekerjaan. Jangan sampai terlantar karena sibuk saling serang,” katanya.

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Bergabungnya wilayah Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia pada tahun 1969 dengan dilaksanakannya PEPERA yang diikuti oleh seluruh wakil...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...