Penyelenggaraan BPJS Kesehatan Dinilai Tak Transparan

83

11375

Minggu 09 Agustus 2015 | 21:26 WIB

Laporan: Siswanto

monitorday.com – Jakarta – Penyelenggaraan BPJS Kesehatan masih jadi perdebatan. Saat ini perdebatannya bukan lagi masalah halal atau haram seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi terkait efektifitas dan manfaatkan PBJS Kesehatan bagi masyarakat luas.

Peneliti politik Asosiasi Ekonomi Politik (AEPI) Salamudin Daeng mengungkapkan, sistem PBJS Kesehatan akan terus carut marut jika mekanismenya tidak diubah secara menyeluruh. Pasalnya, sistem untuk penyelenggaraan BPJS Kesehatan merujuk kepada otoritas jasa keuangan (OJK) bukan kepada nirlaba yang notabenenya untuk tujuan sosial.

“Sudah lama kami menggugat BPJS ini. Tetapi gugatan kami ini ditolak di MK oleh Pak Mahfud MD. Kita melihat mekanisme BPJS ini tidak nirlaba, semua memakai sistem asuransi biasa,” kata Daeng dalam diskusi bertajuk ‘Perlindungan atau Komersialisasi Kesehatan’ di Plaza Festival, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

Daeng mengaku heran dengan sistem BPJS Kesehatan yang saat ini terbilang tidak transparan dalam pengelolaannya. Padahal para peserta BPJS Kesehatan berhak tahu uang yang dibayarkan selama ini untuk apa saja.

“Karena selama ini peserta BPJS tidak punya badan hukum yang kuat. Makanya kita tidak tahu bayar untuk apa dan uang kita kemana,” tandasnya. [sis]

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Perempuan selalu punya cara untuk melawan dan memperjuangkan haknya. Begitulah kira-kira kata yang ada di kepala saya saat menonton film...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

Bergabungnya wilayah Irian Barat menjadi provinsi ke-26 Republik Indonesia pada tahun 1969 dengan dilaksanakannya PEPERA yang diikuti oleh seluruh wakil...