Roh Pembangunan Perdesaan

464

Gemuruh pembangunan selama puluhan tahun tak hanya memperbesar kue ekonomi, tetapi juga menghasilkan tiga residu ketimpangan: ketimpangan antarwilayah, disparitas antarsektor, dan kesenjangan pendapatan antarpenduduk. Trio ketimpangan kian hari kian mencemaskan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata yang tinggi satu dekade terakhir hanya dinikmati segelintir pihak. Pembangunan tidak mensejahterakan semua lapisan warga.

Cita industri yang dibangun, untuk melompat dari basis ekonomi pertanian, tidak membuahkan hasil. Industri berbasis bahan baku impor hanya menghasilkan industrialisasi semu alias prematur. Industrialisasi seperti ini dicirikan oleh, antara lain, penurunan pangsa nilai PDB pertanian tidak diikuti penurunan pangsa tenaga kerja yang bekerja di pertanian secara proporsional. Industrialisasi di Indonesia adalah industrialisasi yang memeras petani. Petani memikul beban industri. Ketika kue ekonomi kian kecil jadi rebutan banyak orang, logis kiranya pertanian kian involutif yang ditandai massifnya level kemiskinan di perdesaan.

Memang ada argumen yang selalu jadi apologi: kesenjangan pendapatan biasa terjadi pada tahap awal pembangunan. Namun, bagi Indonesia argumen ini sulit diterima. Gemuruh pembangunan sudah dimulai sejak 1960-an, bersamaan dengan Malaysia, Singapura dan Korea Selatan. Pada tahun itu, ekonomi Indonesia lebih baik dari Malaysia. Bahkan dengan Korea Selatan hampir sama. Dengan Jepang pun tidak ketinggalan jauh. Pada 1960 Indonesia dan Korea Selatan memiliki pendapatan perkapita US$100. Namun, kini Korea Selatan jauh meninggalkan Indonesia, dengan pendapatan perkapita US$31 ribu, enam kali pencapaian Indonesia. Tentu ada yang salah pada desain dan arah pembangunan (ekonomi) Indonesia.

Tak ada salahnya menengok China. China yang memulai pembangunan ekonomi pada 1980 berhasil menekan angka kemiskinan secara drastis: dari 64% (1981) tinggal 7% (2007). Tidak hanya berhasil mengurangi jumlah orang miskin, dalam kurun waktu itu China juga berhasil membawa 65% penduduknya menjadi kelompok kelas menengah dan menengah atas. Sebaliknya, meskipun anggaran anti-kemiskinan naik berlipat-lipat, Indonesia hanya bisa menekan angka kemiskinan tak lebih 4-5%. Kelas menengah yang dicetak hanya 10,6%.

Salah satu strategi pemerintah China yang patut dicatat adalah upaya kerasnya dalam menciptakan lapangan kerja secara massif dan berkelanjutan. China mengawali pembangunan dengan membangun desa, khususnya sektor pertanian. Dengan konsentrasi orang miskin di perdesaan, pembangunan pertanian menjadi solusi tepat karena tidak mensyaratkan SDM berpendidikan dan berketrampilan tinggi. Saat ini 63% penduduk miskin Indonesia berada di perdesaan. Mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian. Pengalaman China seharusnya meyakinkan kita bahwa jalan yang selama ini ditempuh, yang meninggalkan sektor pertanian dan membangun industri foot loose, amat tidak tepat. Sudah saatnya hal ini dikoreksi ulang.

Duet Jokowi-JK, seperti tercantum dari Nawacita yang mengusung ide “membangun dari pinggiran dan perdesaan”, mencoba mengoreksi “kesalahan” jalan pembangunan itu. Untuk mewujudkannya ditempuh melalui kerja-kerja teknokratis seperti isi roh UU Desa No 6/2014. Harus disadari benar, selain jadi lokus kemiskinan, saat ini kualitas SDM perdesaan juga amat rendah. Penguasaan modal (lahan dan pendanaan) terbatas. Kapasitas desa yang lemah semakin tunadaya (powerless) akibat kebijakan pembangunan nasional menempatkan desa/perdesaan hanya sebagai pemasok tenaga kerja murah, penyedia bahan mentah, dan pasar bagi komoditas olahan (yang dikerjakan di wilayah lain atau di kota, oleh pihak lain).

Untuk mengikis trio ketimpangan, pembangunan perdesaan lewat dua cara menjadi keniscayaan. Pertama, redistribusi asset/modal. Tahun 2016 jumlah dana desa mencapai Rp46,8 triliun, naik lebih dua kali dari tahun 2015 (Rp20,7 triliun). Aliran modal besar ke desa ini akan menciptakan dampak berganda luar biasa apabila pada saat yang sama diiringi dengan redistribusi asset berupa lahan. Janji duet Jokowi-JK yang akan membagikan 9 juta hektare lahan kepada petani dan meningkatkan penguasaan lahan dari 0,2 ha jadi 2 ha per keluarga perlu ditunaikan. Penguasaan asset lahan akan memperbesar kapasitas petani.

Kedua, desa membangun harus diorientasikan dalam skala kawasan, bukan bertumpu pada pendekatan administratif. Desa harus didesain terintegrasi dengan industri pengolahan. Sumber daya ekonomi sebisa mungkin ditahan desa, dan hanya keluar setelah melalui proses penciptaan nilai tambah.

Suntikan inovasi dan adopsi teknologi menjadi keniscayaan agar nilai tambah dan dampak berganda sebesar-besarnya dinikmati masyarakat perdesaan. Jika desain ini bisa dilakukan dengan baik, urbanisasi dapat ditekan dan posisi desa tidak lagi inferior. Desa menjanjikan nilai tambah dan kehidupan lebih baik. Ini akan jadi daya tarik lulusan perguruan tinggi untuk kembali ke desa. Perlahan tapi pasti kemiskinan akan terkikis.

*Tulisan ini menjadi salah satu bahan pemantik diskusi terfokus bidang ekonomi dan lingkungan di HUT 1 tahun FAA PPMI dan temu alumni pers mahasiswa Indonesia di Kudus, Jawa Tengah, pada 30 Januari 2016.

 

khudori
khudori, pengamat pertanian

Tentang penulis:

Khudori adalah alumni pers mahasiswa Jember. Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi. Menulis 950-an artikel, 6 buku, dan mengeditori 12 buku

BERIKAN KOMENTAR

POPULER SEPEKAN

Membaca film Tilik dengan kacamata masyarakat urban atau perspektif gender belaka sangat tidak fair. Sebagai anak desa asal Pekalongan, film...

Tahun lalu 2015 adalah tahun pertama saya mulai rutin olah raga berlari. Sebeneranya memilih olah raga lari ini bukan keinginan sendiri,...

Sang Penari adalah film yang disutradarai oleh Ifa Isfansyah, dirilis pada 10 November 2011. Film berdurasi 111 menit ini terinspirasi...

"Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah” Ki Hajar Dewantara

“Don’t be into trends. Don’t make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express...