Jakarta – Diskusi Publik yang diselenggarakan FAA PPMI Minggu (7/8) 2016 “Di Balik polemik Pembangunan Pabrik Semen” mempertemukan dua pihak yang berlawanan, menuju satu titik terang. Pemerintah diwakili oleh Laksmi Wijayanti, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah & Sektor Kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan menegaskan, isu lingkungan hidup harus ilmiah berdasarkan data, mengakomodir kearifan lokal. “Prinsipnya adil distribusi beban biaya sosial, memakai mekanisme terbuka, akuntabel, dan mitigasi dampak oleh pemerintah daerah,” tuturnya.
Persoalan lingkungan dimulai dari keresahan masyarakat berdasarkan keluhan yang muncul. Gunritno sebagai perwakilan Petani Pati, Jawa Tengah menuturkan keresahan selama ini terkait pembangunan pabrik semen di wilayahnya. “Selama ini masyarakat Kendeng masih rentan sebagai korban pembangunan Pabrik Semen. Meski mereka bekerja tapi dengan kesejahteraan yang tak lebih baik dari bertani, untuk apa?” ungkap tokoh Sedulur Sikep itu. Pihak petani menginginkan adanya mediasi total dari pengambil kebijakan hingga masyarakat yang lahannya dipakai.
Ery S Indrawan selaku pengurus Asosiasi Semen Indonesia menjelaskan bahwa tujuan pembangunan pabrik semen supaya semen bisa mandiri, tak tergantung pada impor. Saat ini industri semen di Indonesia yang memproduksi hingga 62 juta ton per tahun, dengan tingkat permintaan sampai 65 juta ton dan impor sebesar 2 juta ton. “Industri harus tumbuh untuk mendorong pergerakan ekonomi, namun tetap menjaga lingkungan hidup, sehingga solusi untuk kebaikan bersama bisa tercapai” imbuhnya.
Agung Wiharto selaku Sekretaris Semen Indonesia menambahkan tentang keberadaan pabrik semen di Proyek tambang semen Watuputih di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. “Saat ini negara membangun 30-35 persen pabrik semen untuk menandingi pabrik asing swasta.” Menurutnya, pihak Semen Indonesia sering melakukan mediasi dan diskusi, namun hingga kini belum menemui titik kesepakatan dengan warga. Agung berharap ada lembaga independen yang tak berpihak yang membantu rencana pembagunan pabrik semen.
A.B Rodhial Falah selaku perwakilan Masyarakat Speleologi Indonesia menjelaskan bahwa pembangunan pabrik semen selama ini menggerus gamping yang melingkupi kawasan karst. “Menyebabkan kawasan karst terancam, padahal produksi mineral yang langka butuh proses panjang,” pungkasnya. Negara lain sangat peduli akan kelestarian kawasan karst. Bahkan pemerintah Cina memutuskan menutup pabrik semen untuk melindungi keberadaan habitat gua batu gamping dan kawasan karst.
Diskusi Publik berjalan dengan dinamis, sejumlah perwakilan masyarakat yang mengaku tak menolak pembangunan pabrik semen pun hadir. Namun semua pihak memilih mengormati proses hukum, terlebih hasil kerja tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dibentuk pemerintah, mencegah potensi kerusakan lingkungan dan sosial.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Yaqut Kholil Qoumas yang juga menjadi salah satu pembicara, meminta maaf tidak hadir karena pesawatnya datang terlambat. Meski begitu ia sempat menyampaikan pernyataan terkait polemik semen, bahwa saat ini ada kekhawatiran warga yang diwakili oleh kartini kendeng terhadap rusaknya lingkungan dan hilangnya sumber air yang diperlukan oleh sekitar 500 ribu warga Kabupaten Rembang di 14 kecamatan harus didengarkan. “Sumbangan Semen Indonesia kepada negara tentu besar dan kinerja perusahaan selama ini diketahui baik. Tapi lestarinya alam juga harus menjadi pertimbangan. Negara tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari mengeruk negeri yang dilimpahi kekayaan alam yang melimpah ruah ini. Menjaga alam dan kelestarian lingkungan merupakan kewajiban negara yang tidak boleh ditinggalkan,” ujar dia.
Menurut Yaqut sumber persoalan sengkarut pabrik semen di Rembang adalah pada proses perijinan dan Amdal. Semua tampak seperti akal-akalan untuk memenuhi nafsu pejabat setempat. “Kepada beberapa pihak – termasuk pihak SI dan Pemda – pada waktu itu saya sempat sampaikan usul, agar semua cooling down dulu. Tarik mundur satu langkah. Moratorium. Buat audit lingkungan yang independen atas keberadaan pabrik dan lokasi penambangan SI. Jika hasilnya aman bagi lingkungan, silahkan terus. Jika sebaliknya, harus dihentikan. Ini nampaknya tidak didengar,” ujar dia.
Agung Sedayu selaku Koordinator Presidium FAA PPMI berharap tim kajian lingkungan hidup strategis bisa berkerja maksimal sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo usai bertemu dengan sejumlah perwakilan petani Kendeng, Selasa lalu. Ia berharap selama proses pengkajian itu dilakukan, pembangunan konstruksi pabrik semen dihentikan. “Hormati proses dan kerja optimal tim KLHS, selama itu pula pembangunan konstruksi pabrik semen harus dihentikan”, tutupnya. []
