Tag Kiriman ditandai dengan "Jaminan Kesehatan Nasional"

Tag: Jaminan Kesehatan Nasional

Rendahnya bayaran dokter dianggap sebagai salah satu pemicu minimnya pelayananan ideal bagi pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan....

Masih banyaknya keluhan dari masyarakat dan tenaga kesehatan terkait mutu layanan dan kejelasan regulasi program yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan...

Sejumlah dokter memprotes program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka beranggapan pemerintah belum mau memikirkan nasib mereka dalam program...

Syaifuddin Islami dan Dewi Anggraini tengah diliputi kerisauan. Siang itu, Jumat 26 Juni 2015, sepucuk surat baru saja diantarkan oleh...

Usai mendapat rekomendasi dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) perihal aturan main yang dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)...

Para dokter meradang. Pasalnya, tariff yang mereka terima dalam melayani pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sangat rendah. Bahkan, tarifnya...

Anggota Komisi IX DPR Siti Masrifah menegaskan, pihaknya tengah membantu Panitia Kerja (Panja) untuk atasi permasalahan pelayanan buruk BPJS Kesehatan....

Asisten Manajer Departemen Hubungan dan Lembaga BPJS Kesehatan, Suciati Mega Wardhani menjelaskan kronologi orang tua bayi, Syaifuddin ditolak saat berobat...

Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan ditunjuk menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam prakteknya, BPJS bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit...

M Rodhi Aulia - 09 Agustus 2015 21:08 wib metrotvnews.com - Jakarta:  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terus melakukan penyempurnaan sistem Jaminan...

#JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

By Gerardus Septian Kalis on 09 Agu 2015 at 20:30 WIB liputan6.com, Jakarta - Badan Penyelenggara...

Rendahnya bayaran dokter dianggap sebagai salah satu pemicu minimnya pelayananan ideal bagi pasien peserta Badan...

#RUU PENYANDANG DISABILITAS

Kalkulasi data penyandang disabiltas menjadi persoalan tersendiri bagi negara. Pasalnya, sampai saat ini belum ada data valid seberapa banyak kaum disabilitas yang berhak mendapatkan perlindungan negara. Pendiri Lembaga Kajian Disabilitas...
Seharusnya yang mendapat desakan tak hanya DPR, tapi juga pemerintah. Masyarakat harus tahu seberapa besar kemampuan pemerintah, sehingga bisa memperkirakan aplikasinya di lapangan."